Indonesia memiliki mekanisme impeachment atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, pemberhentian tersebut tidak dapat dilakukan hanya karena perbedaan pandangan politik atau hilangnya dukungan dari parlemen. Konstitusi menetapkan alasan, tahapan, dan kewenangan lembaga negara yang harus dipenuhi.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh jabatan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memperoleh mandat melalui pemilihan umum. Keduanya memiliki masa jabatan yang diatur dalam konstitusi. Namun, bagaimana jika dalam masa jabatannya Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran serius?
Apakah DPR dapat langsung memberhentikannya?
Apakah Mahkamah Konstitusi yang menentukan pemberhentian?
Atau, apakah keputusan akhir berada di tangan MPR?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: impeachment atau pemakzulan. Mekanisme ini diatur terutama dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prosesnya melibatkan tiga lembaga negara dengan kewenangan yang berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Apa Itu Impeachment?
Secara umum, impeachment merupakan mekanisme konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban pejabat negara atas dugaan pelanggaran tertentu yang dapat berujung pada pemberhentian dari jabatan. Dalam konteks Indonesia, istilah yang lazim digunakan adalah pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan.
Pemakzulan tidak sama dengan pergantian pemerintahan biasa.
Dalam sistem parlementer, pemerintah dapat kehilangan jabatan karena tidak lagi memperoleh dukungan mayoritas parlemen, misalnya melalui mosi tidak percaya.
Sementara itu, dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memiliki masa jabatan tertentu. Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir harus mengikuti ketentuan konstitusi. Artinya, perbedaan politik antara Presiden dan DPR, dengan sendirinya, bukan alasan konstitusional untuk memberhentikan Presiden.
Mengapa Indonesia Memiliki Mekanisme Impeachment?
Kekuasaan dalam negara demokrasi harus disertai dengan pertanggungjawaban.
Presiden memang memiliki kewenangan besar dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Presiden tetap terikat oleh konstitusi, hukum, dan prinsip penyelenggaraan negara. Mekanisme impeachment dibentuk untuk menyediakan jalan konstitusional apabila Presiden atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran yang serius.
Di satu sisi, mekanisme ini memungkinkan pejabat tertinggi negara dimintai pertanggungjawaban.
Di sisi lain, prosedurnya dirancang agar pemberhentian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena itu, proses impeachment Indonesia menggabungkan unsur politik dan unsur hukum. DPR dan MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga politik, sedangkan MK memeriksa dan memutus pendapat DPR berdasarkan kewenangan yang diberikan UUD 1945.
Apa Saja Alasan Presiden atau Wakil Presiden Dapat Diberhentikan?
Pasal 7A UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
Pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila terbukti melakukan:
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya.
- Perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa pemberhentian Presiden tidak dapat didasarkan semata-mata pada ketidakpuasan politik. Harus terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan proses yang telah ditentukan.
Beberapa istilah dalam Pasal 7A memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami secara hati-hati.
Pengkhianatan terhadap negara berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap kepentingan dan keamanan negara sebagaimana ditentukan dalam hukum.
Korupsi dan penyuapan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Tindak pidana berat lainnya merujuk pada kategori tindak pidana yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Perbuatan tercela merupakan alasan konstitusional yang memerlukan penilaian berdasarkan ketentuan hukum dan standar yang relevan.
Sementara itu, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam praktiknya, setiap alasan tersebut harus dibaca bersama ketentuan hukum yang relevan. Tidak cukup hanya memberikan label terhadap suatu tindakan tanpa membuktikan dasar dan unsur pelanggarannya.
Bagaimana Mekanisme Impeachment di Indonesia?
Proses impeachment Indonesia tidak berlangsung melalui satu keputusan tunggal. Ada beberapa tahapan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR. Untuk memahami mekanismenya, kita dapat membaginya menjadi tiga tahap besar:
Tahap pertama: Proses di DPR
DPR membahas dan mengambil keputusan mengenai pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
Tahap kedua: Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi
DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
Tahap ketiga: Keputusan di MPR
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Mari kita lihat setiap tahapan secara lebih rinci.
Tahap Pertama: DPR Memulai Proses
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks impeachment, DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, proses ini tidak berarti setiap anggota DPR dapat langsung mengajukan pemberhentian Presiden secara pribadi. Menurut Pasal 7B UUD 1945, pendapat DPR tersebut harus diputuskan melalui mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi. DPR terlebih dahulu harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan apakah pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut akan diajukan kepada MK.
Persyaratan pengambilan keputusan di DPR
Sidang paripurna DPR yang membahas pendapat tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Keputusan untuk mengajukan permintaan kepada MK harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir. Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan adanya dugaan atau pernyataan politik. Harus ada keputusan kelembagaan DPR sesuai persyaratan konstitusional
Tahap Kedua: DPR Mengajukan Permintaan kepada MK
Setelah DPR mengambil keputusan sesuai ketentuan, proses berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk:
- Memeriksa pendapat DPR.
- Mengadili perkara tersebut.
- Memutus apakah pendapat DPR memiliki dasar konstitusional yang terbukti.
Di sinilah mekanisme impeachment Indonesia memiliki unsur hukum yang sangat penting.
DPR tidak dapat langsung menetapkan bahwa Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran yang menjadi alasan pemberhentian. Pendapat DPR harus diperiksa melalui forum konstitusional di MK.
Batas waktu pemeriksaan di MK
Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh MK. Batas waktu ini menunjukkan bahwa proses impeachment memiliki kerangka waktu konstitusional yang harus diperhatikan.
Apa yang Diperiksa oleh MK?
MK memeriksa apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan dalam pendapat DPR.
MK juga memeriksa apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain, MK menjalankan fungsi pemeriksaan dan pemutusan dalam perkara konstitusional tersebut, bukan sekadar memberikan pendapat informal kepada DPR.
Apakah Putusan MK Langsung Memberhentikan Presiden?
Tidak.
Ini merupakan salah satu bagian paling penting untuk dipahami. Putusan MK yang menyatakan pendapat DPR terbukti tidak secara otomatis memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 7B UUD 1945 masih mengatur tahapan berikutnya, yaitu DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Dengan demikian, terdapat perbedaan antara:
- Putusan MK mengenai pendapat DPR; dan
- Keputusan MPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
MK menjalankan kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR. Sementara itu, kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam mekanisme ini berada pada MPR atas usul DPR
Tahap Ketiga: DPR Meneruskan Usul kepada MPR
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses impeachment belum selesai pada saat MK menjatuhkan putusan.
DPR kembali menjalankan peran konstitusionalnya, yaitu meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR harus menjalankan proses sesuai dengan ketentuan Pasal 7B UUD 1945
Tahap Keempat: MPR Mengambil Keputusan
MPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan ketentuan konstitusi.
Setelah menerima usul dari DPR, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul tersebut.
Batas waktu sidang MPR
MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul dari DPR.
Dalam sidang tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan mengenai usul pemberhentian. Hal ini merupakan bagian penting dari proses konstitusional karena pejabat yang diusulkan untuk diberhentikan memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan di hadapan MPR.
Persyaratan pengambilan keputusan di MPR
Menurut Pasal 7B UUD 1945, keputusan MPR mengenai usul pemberhentian harus memenuhi persyaratan:
- Sidang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR.
- Keputusan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR yang hadir.
Apabila persyaratan tersebut terpenuhi dan MPR memutuskan pemberhentian, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sesuai dengan keputusan konstitusional tersebut.
Mengapa DPR Tidak Bisa Langsung Memberhentikan Presiden?
Dalam sistem presidensial, Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.
Karena itu, hubungan antara Presiden dan DPR tidak sama dengan hubungan antara pemerintah dan parlemen dalam sistem parlementer. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, tetapi kewenangan pengawasan tersebut tidak otomatis berarti DPR dapat memberhentikan Presiden kapan saja.
Konstitusi mengatur mekanisme khusus agar pemberhentian Presiden harus melalui alasan dan prosedur yang jelas.
Mekanisme ini memiliki dua tujuan yang perlu dijaga secara bersamaan:
- Memastikan Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran serius.
- Mencegah pemberhentian Presiden hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat.
Karena itu, proses impeachment bukan sekadar persoalan hubungan politik antara Presiden dan DPR, melainkan juga persoalan hukum konstitusi.
Impeachment dan Prinsip Negara Hukum
Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mekanisme impeachment mencerminkan prinsip tersebut karena pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dilakukan tanpa prosedur.
Ada alasan yang ditentukan oleh konstitusi.
Ada lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing.
Ada tahapan pemeriksaan.
Ada kesempatan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan.
Dengan demikian, impeachment dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa jabatan publik tidak berada di luar pengawasan hukum dan lembaga negara. Namun, proses ini juga harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, pembuktian, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Apa Perbedaan Impeachment dan Mosi Tidak Percaya?
Impeachment dan mosi tidak percaya sama-sama dapat berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintahan, tetapi keduanya memiliki karakter yang berbeda.
| Aspek | Impeachment di Indonesia | Mosi tidak percaya dalam sistem parlementer |
| Sasaran | Presiden dan/atau Wakil Presiden | Pemerintah atau kabinet |
| Dasar | Alasan dan prosedur konstitusional | Dukungan politik parlemen |
| Sifat | Melibatkan proses hukum konstitusional dan proses politik | Umumnya merupakan mekanisme politik parlemen |
| Lembaga yang berperan | DPR, MK, dan MPR | Parlemen dan pemerintah sesuai sistem negara |
| Akibat | Dapat berujung pada pemberhentian Presiden/Wakil Presiden | Dapat menyebabkan pemerintah atau kabinet kehilangan jabatan |
| Hubungan dengan masa jabatan | Presiden memiliki masa jabatan yang ditentukan konstitusi | Pemerintah parlementer bergantung pada dukungan parlemen |
Perbandingan ini merupakan gambaran umum. Setiap negara memiliki aturan konstitusional dan praktik ketatanegaraan yang berbeda.
Hal yang penting dipahami adalah bahwa kehilangan dukungan politik DPR tidak identik dengan terpenuhinya alasan impeachment di Indonesia.
Apakah Impeachment Berarti Presiden Telah Terbukti Melakukan Kejahatan?
Tidak selalu dapat disimpulkan demikian hanya dari adanya proses impeachment. Kita perlu membedakan beberapa hal:
- Dugaan pelanggaran.
- Pendapat DPR.
- Pemeriksaan dan putusan MK.
- Keputusan MPR mengenai pemberhentian.
Seseorang yang baru diduga melakukan pelanggaran belum dapat disebut terbukti melakukan pelanggaran. Demikian pula, adanya proses politik di DPR belum berarti bahwa Presiden telah terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks impeachment, pembuktian dan penilaian harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Selain itu, proses impeachment memiliki ruang lingkup tersendiri. Tidak semua persoalan politik atau kebijakan pemerintahan dapat langsung dikategorikan sebagai alasan pemberhentian menurut Pasal 7A UUD 1945.
Impeachment sebagai Bagian dari Pendidikan Demokrasi
Bagi masyarakat, memahami impeachment bukan sekadar mengetahui bagaimana seorang Presiden dapat diberhentikan. Lebih jauh, mekanisme ini membantu kita memahami beberapa prinsip dasar demokrasi.
Pertama, kekuasaan memiliki batas
Jabatan Presiden bukanlah kekuasaan tanpa batas. Presiden tetap terikat oleh konstitusi dan hukum.
Kedua, lembaga negara memiliki kewenangan berbeda
DPR, MK, dan MPR tidak memiliki fungsi yang sama dalam proses impeachment.
Pembagian kewenangan tersebut merupakan bagian dari desain ketatanegaraan.
Ketiga, proses hukum dan proses politik dapat saling berhubungan
Impeachment Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan pemberhentian Presiden melibatkan proses pemeriksaan konstitusional sekaligus pengambilan keputusan oleh lembaga politik.
Keempat, mandat rakyat harus disertai pertanggungjawaban
Pemilihan umum memberikan legitimasi kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun, legitimasi tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menjalankan pemerintahan sesuai konstitusi.
Kelima, masyarakat perlu memahami prosedur sebelum menilai suatu isu
Ketika muncul wacana pemakzulan, masyarakat perlu membedakan antara:
- Pernyataan politik.
- Dugaan pelanggaran.
- Proses di DPR.
- Pemeriksaan di MK.
- Keputusan MPR.
Pemahaman tersebut penting agar diskusi publik tidak berhenti pada slogan, tetapi berlandaskan informasi konstitusional.
Kesimpulan
Indonesia memiliki mekanisme impeachment atau pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Mekanisme tersebut diatur terutama dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu yang ditentukan konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Prosesnya melibatkan tiga lembaga negara:
- DPR, yang membahas dan memutuskan pendapat mengenai dugaan pelanggaran serta dapat mengajukan usul pemberhentian.
- Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
- MPR, yang memiliki kewenangan mengambil keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan usul DPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, impeachment bukanlah mekanisme untuk mengganti Presiden hanya karena perbedaan pandangan politik. Impeachment merupakan mekanisme konstitusional untuk mempertanggungjawabkan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tahapan hukum dan politik yang telah ditentukan.
Memahami mekanisme ini membantu masyarakat melihat bagaimana prinsip pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, dan checks and balances bekerja dalam sistem demokrasi Indonesia.
Dasar Hukum dan Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, dan Pasal 7B.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berbagai kajian mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Reza Syawawi, Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945: Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan, Jurnal Konstitusi, 2010.
- U. Widya, Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan, Lex Renaissance, 2022.
