Pemilih Tahu Demokrasi Maju
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nias Selatan 2020. Saksi menerangkan dugaan pelanggaran administrasi dari pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa selaku petahana. Saksi dari pemohon, Mukami Eva
Permohonan sengketa Pilkada Samosir dinilai telah melampaui tenggang waktu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir menilai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Rapidin Simbolon-Juang Sinaga. KPU Kabupaten Samosir menilai permohonan yang diajukan itu telah melewati batas waktu. KPU selaku
Ilustrasi (Dokumentasi Okezone) JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus sejumlah perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah atau Pilkada 2020 yang diajukan oleh para pasangan calon (Paslon) dan Pemantau Pemilihan. Dalam putusan yang dibacakan sejak 15-17 Februari itu, MK menyatakan hanya 32 PHP Pilkada yang masuk dalam tahapan selanjutnya yakni pembuktian. Sedangkan
Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat diwawancarai Pemimpin Redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho di kediamannya di Jakarta, Kamis (2021/02/04).(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO) JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menilai pemilu serentak pada 2024 nanti akan sangat berat dilaksanakan. Menurut Kalla, jika pilpres, pileg dan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih utang uang penghargaan Pemilu 2014 untuk para komisioner. Baik komisioner KPU tingkat pusat mau pun daerah.(CNN Indonesia/Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia — Pelaksana Tugas (Plt.) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap pemerintahan Presiden Joko Widodo masih utang uang penghargaan Pemilu 2014 untuk para komisioner. Baik komisioner
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengakui beban berat penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada secara serentak pada 2024 akan dirasakan penyelenggara pemilihan pada tingkat paling depan. “Ujung beban beratnya di penyelenggara pemilu, terutama di jajaran paling depan, yakni KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara), dan
Jember, Memorandum.co.id – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember telah usai, namun masih ada problem (pelaporan) yang belum tuntas atau diselesaikan. Salah satunya yaitu sidang kode etik penyelenggara pemilu. Jum’at (19/2) kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ke Komisioner KPU Acmad Susanto
Simulasi pilkada di tengah pandemi Covid-19 Foto/Dok SINDOnews JAKARTA – Usulan keserentakan pemilu (pemilu nasional dan pilkada) digelar 2024 dinilai akan membuat beban kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) semakin berat. Bahkan, kedua lembaga penyelenggara itu borpotensi ‘babak belur’ mengingat banyaknya beban dan tanggung jawab yang mereka pikul.
Komisioner KPU Ilham Saputra (Liputan6.com/Yunizafira) Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Pernyataan itu tertuang dalam surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas
Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei