PortalPemilu.com*– Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan kepada publik menjadi perhatian masyarakat. Sebuah petisi daring yang meminta transparansi sekaligus verifikasi ulang keabsahan ijazah para legislator bahkan telah memperoleh puluhan ribu dukungan.
Petisi bertajuk *“Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”* tersebut diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.
Munculnya desakan ini tidak terlepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan keabsahan ijazah pejabat negara, khususnya setelah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan nasional. Isu tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas: apakah dokumen pendidikan seluruh wakil rakyat telah memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan?
Petisi Meminta Keterbukaan dan Verifikasi Ulang
Dalam petisinya, Farida Octavia menilai bahwa integritas dan rekam jejak akademis anggota DPR merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurutnya, publik memiliki hak untuk memastikan bahwa para pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan diperoleh melalui prosedur akademik yang benar.
Petisi tersebut menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, meminta pimpinan DPR RI mewajibkan keterbukaan riwayat pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, meminta KPU RI bersama kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan tersebut juga diharapkan dapat diakses masyarakat.
Ketiga, mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik.
Dukungan terhadap petisi tersebut berkembang cukup cepat. Berdasarkan pemberitaan pada 18 November 2026, jumlah pendukungnya telah mencapai 24.088 tanda tangan pada Selasa malam, 17 November 2026 pukul 23.01 WIB. Besarnya dukungan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan transparansi dokumen pendidikan pejabat publik mendapat perhatian masyarakat.
Apa Syarat Pendidikan untuk Menjadi Anggota DPR?
Dalam ketentuan perundang-undangan, calon anggota DPR memang diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan minimal.
Hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah tamat:
– Sekolah Menengah Atas (SMA);
– Madrasah Aliyah (MA);
– Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
– Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); atau
– Sekolah lain yang sederajat.
Dengan demikian, calon anggota DPR tidak diwajibkan memiliki gelar sarjana atau pendidikan tinggi. Persyaratan minimalnya adalah tamat SMA atau sederajat. Dalam proses pencalonan, bakal calon juga harus menyerahkan dokumen persyaratan administrasi, termasuk fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan.
Pemeriksaan administrasi persyaratan calon anggota DPR RI dilakukan oleh KPU sebagai bagian dari tahapan pencalonan anggota legislatif.
DPR: Dokumen Pendidikan Anggota DPR Bisa Ditelusuri di KPU
Menanggapi desakan masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR sebenarnya telah disampaikan kepada KPU ketika proses pencalonan.
Menurut Dasco, masyarakat dapat menelusuri data para calon anggota legislatif melalui kanal informasi KPU. Ia menyampaikan bahwa data pencalonan tersebut pada dasarnya terbuka sehingga masyarakat dapat melihat informasi mengenai para calon ketika mengikuti Pemilu.
Senada dengan Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut riwayat pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun KPU. Saan menjelaskan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan, daerah pemilihan, dan profil anggota DPR dapat diperiksa oleh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan bahwa persoalan verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengaku menghormati desakan masyarakat dan pada prinsipnya mendukung transparansi keabsahan ijazah. Namun, proses pemeriksaan harus tetap dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
KPU: Seluruh Anggota DPR Telah Memenuhi Syarat Pendidikan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga memberikan tanggapan terhadap petisi yang meminta pembukaan dan verifikasi ulang ijazah anggota DPR.
Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa seluruh calon anggota DPR yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal. Menurut Idham, persyaratan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu.
Idham juga menyampaikan data pendidikan terakhir 580 anggota DPR berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025. Berikut rinciannya:
| Pendidikan terakhir | Jumlah anggota |
| SMA/sederajat | 191 |
| D3 | 1 |
| S1 | 146 |
| S2 | 168 |
| S3 | 74 |
| Total | 580 |
Data tersebut menunjukkan bahwa anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Namun, seluruhnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi calon anggota legislatif.
Penjelasan KPU tersebut menjadi salah satu respons resmi terhadap desakan masyarakat yang meminta transparansi dokumen pendidikan para legislator.
Transparansi Dokumen Pendidikan Kembali Menjadi Sorotan
Munculnya petisi ini memperlihatkan bahwa persoalan keterbukaan informasi pejabat publik masih menjadi perhatian masyarakat.
Di satu sisi, DPR dan KPU menyampaikan bahwa persyaratan pendidikan anggota legislatif telah dipenuhi dan data pencalonannya dapat ditelusuri.
Di sisi lain, masyarakat melalui petisi tersebut meminta agar keterbukaan tidak hanya terbatas pada informasi riwayat pendidikan, tetapi juga mencakup dokumen ijazah dan kepastian keabsahannya.
Bagi demokrasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
PortalPemilu : Pemilih Tahu Demokrasi Maju
Referensi pemberitaan dan dokumen
- Petisi Change.org – Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali
- CNN Indonesia – Respons DPR dan KPU soal Desakan Bongkar Ijazah Seluruh Anggota Dewan
- DPR RI – Dasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU
- CNN Indonesia – Desakan Buka-bukaan Ijazah Anggota DPR, Komisi X Lempar Bola ke KPU
- Bisnis.com – Persyaratan Pendidikan Calon Anggota DPR RI
