PORTALPEMILU.COM – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) terus memasuki tahap penyerapan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah isu mendasar mulai mengemuka dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu Komisi II DPR RI, mulai dari desain sistem pemilu, ambang batas parlemen, pemisahan pemilu nasional dan lokal, hingga penguatan keterwakilan perempuan dan perubahan persyaratan pemilih.
Perkembangan terbaru terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Pemilu bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil dan organisasi perempuan pada November 2026. Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa revisi UU Pemilu tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi, kesetaraan politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Organisasi Perempuan Usulkan Perubahan Syarat Pemilih
Perkembangan menarik muncul dalam RDPU Panja RUU Pemilu pada Selasa, 17 November 2026.
Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Hindun Anisah, mengusulkan agar ketentuan mengenai status perkawinan dihapus dari persyaratan seseorang untuk menjadi pemilih.
Usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Menurut Hindun, status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan seseorang memperoleh hak pilih. Ia menyoroti kemungkinan persoalan ketika perempuan menikah pada usia anak melalui dispensasi perkawinan.
Dalam forum yang sama, Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia, juga mengusulkan perubahan batas minimal usia pemilih dari 17 menjadi 18 tahun.
Menurut Titi, usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak dan praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada 18 tahun.
Kedua pandangan tersebut menjadi masukan untuk mengkaji kembali ketentuan mengenai pemilih dalam UU Pemilu. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan Panja yang mengubah persyaratan tersebut.
KPPI Dorong Keterwakilan Perempuan 30 Persen Menjadi Kewajiban
Selain persoalan persyaratan pemilih, KPPI juga mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam politik.
Hindun Anisah mengusulkan agar ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen tidak sekadar menjadi persyaratan administratif dalam pencalonan, tetapi menjadi kewajiban substantif yang disertai mekanisme pengawasan dan sanksi tegas.
Menurutnya, afirmasi 30 persen seharusnya menjadi pintu masuk untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, bukan menjadi batas akhir pencapaian kesetaraan politik. Usulan ini penting untuk diperhatikan karena persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya menyangkut jumlah calon perempuan yang diajukan partai politik, tetapi juga peluang nyata perempuan untuk terpilih dan memperoleh posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu berpotensi menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmasi perempuan yang selama ini diterapkan.
PPDI Usulkan Kuota Afirmasi 10 Persen bagi Penyandang Disabilitas
Selain kelompok perempuan, aspirasi mengenai keterwakilan penyandang disabilitas juga mengemuka dalam RDPU Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI pada 17 November 2026.
Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril, mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur kuota afirmasi sebesar 10 persen bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota DPR RI dan DPRD.
Menurut Gufroni, selama ini penyandang disabilitas belum memperoleh kebijakan afirmasi yang secara khusus membuka kesempatan bagi mereka untuk berkompetisi dalam pemilu sebagai calon anggota legislatif.
Ia menggambarkan kondisi keterwakilan penyandang disabilitas saat ini sebagai kuota nol persen. Ketiadaan kebijakan afirmasi dinilai membuat kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi calon anggota legislatif maupun terpilih menjadi anggota parlemen masih sangat terbatas.
PPDI juga mengusulkan agar RUU Pemilu mengatur alokasi kursi khusus bagi penyandang disabilitas. Selain itu, partai politik diharapkan memiliki kewajiban menyediakan kuota pencalonan bagi kelompok disabilitas, sebagaimana kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan.
Gufroni menegaskan bahwa hak politik penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada hak untuk memilih. Mereka juga memiliki hak untuk dipilih, menduduki jabatan publik, serta terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
PPDI turut mendorong terbukanya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik di lingkungan KPU maupun Bawaslu pada tingkat pusat dan daerah.
Usulan tersebut berkaitan dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), yaitu keterlibatan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan hak-hak mereka.
Apabila usulan ini dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Pemilu, pembentuk undang-undang perlu mengkaji lebih lanjut desain kuota pencalonan, mekanisme alokasi kursi, serta hubungan kebijakan afirmasi tersebut dengan sistem pemilu dan prinsip kesetaraan politik.
Hingga 17 November 2026, usulan kuota 10 persen dan alokasi kursi khusus tersebut masih merupakan aspirasi PPDI dan belum menjadi keputusan Panja RUU Pemilu.
Perdebatan Parliamentary Threshold Masih Mengemuka
Isu lain yang mendapat perhatian adalah pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Koalisi masyarakat sipil mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sebelumnya mengemukakan gagasan penerapan ambang batas minimal sekitar 60 kursi DPR.
Gagasan Agun tersebut dikaitkan dengan perhitungan dua kali jumlah alat kelengkapan dewan. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya perdebatan mengenai keseimbangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan keterwakilan suara pemilih.
Persoalan parliamentary threshold juga berkaitan dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.
Sampai saat ini, usulan penghapusan maupun gagasan ambang batas sekitar 60 kursi belum menjadi keputusan resmi Panja.
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diatur Lebih Jelas
Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal juga menjadi salah satu materi penting yang harus diselesaikan dalam RUU Pemilu.
Hal tersebut merupakan konsekuensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe pada 12 November 2026 meminta agar kalangan akademisi memberikan masukan konkret mengenai masa transisi pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.
Persoalan yang perlu diatur antara lain masa jabatan anggota DPRD, pengisian jabatan kepala daerah, serta kepastian jadwal penyelenggaraan pemilu setelah pemisahan diterapkan.
Dalam pandangan Taufan, desain transisi harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun ketidakpastian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Isu ini menjadi penting mengingat desain pemilu nasional dan lokal yang baru akan memengaruhi banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan dan sistem politik Indonesia.
Target Penyusunan dan Tantangan ke Depan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sebelumnya menyampaikan target agar penyusunan RUU Pemilu dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.
Target tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya materi yang harus dibahas dan beragamnya pandangan dari para pemangku kepentingan.
Selain itu, sejumlah isu masih membutuhkan pembahasan mendalam, termasuk sistem pemilu, ambang batas parlemen, persyaratan pemilih, keterwakilan perempuan, kelembagaan penyelenggara pemilu, serta penyesuaian terhadap putusan MK.
Keterlibatan KPU, Bawaslu, dan DKPP juga penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi tidak hanya ideal dari sisi desain politik dan hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif oleh penyelenggara pemilu.
Menjaga Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Pemilu
Penyusunan RUU Pemilu merupakan momentum penting untuk memperbaiki fondasi demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.
Berbagai masukan yang telah disampaikan akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan kelompok penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang perlu dijawab melalui pembaruan regulasi. Tantangan DPR bukan hanya menghimpun sebanyak mungkin aspirasi, melainkan juga memastikan masukan tersebut dipertimbangkan secara terbuka dan dapat ditelusuri dalam proses penyusunan norma.
Publik perlu mengetahui usulan mana yang diterima, mana yang ditolak, serta alasan hukum dan kebijakan di balik setiap pilihan.
Pada akhirnya, kualitas RUU Pemilu tidak hanya ditentukan oleh cepat atau lambatnya pembahasan, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin hak politik warga negara, memperkuat integritas penyelenggara, menciptakan kompetisi politik yang adil, dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
PortalPemilu: Pemilih Tahu Demokrasi Maju.
Catatan sumber dan verifikasi redaksi:
- ANTARA, 17 November 2026 – Usulan KPPI mengenai penghapusan status perkawinan sebagai kriteria pemilih.
- ANTARA, 17 November 2026 – Usulan KPPI mengenai penguatan afirmasi keterwakilan perempuan.
- DPR RI, 12 November 2026 – Pandangan Taufan Pawe mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.
- DPR RI, 15 November 2026 – Keterangan Agun Gunandjar Sudarsa mengenai target penyusunan RUU Pemilu dan usulan parliamentary threshold.
