PORTALPEMILU.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mulai mempersiapkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan ketentuan konstitusi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR segera menggelar Rapat Pimpinan dan melanjutkannya dengan Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD di MPR.

Hasil Rapat Gabungan pada Jumat, 13 November 2026, menetapkan sejumlah langkah untuk mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026

Salah satu keputusan penting Rapat Gabungan MPR adalah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden yang baru.

Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan harapan masyarakat agar kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung terlalu lama.

Meskipun konstitusi memberikan waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, MPR berupaya menyelesaikan prosesnya lebih cepat.

Empat Keputusan Penting Rapat Gabungan MPR

Rapat Gabungan MPR pada 13 November 2026 menghasilkan empat keputusan utama.

Pertama, menetapkan jadwal Sidang Paripurna.

MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai waktu pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Pimpinan MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya. Berdasarkan ketentuan yang disampaikan MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan tersebut untuk menyampaikan dua nama calon.

Ketiga, membentuk tim verifikasi calon Wakil Presiden.

MPR membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan kedua calon yang diajukan Presiden.

Keempat, membentuk tim ad hoc.

MPR juga membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang bertugas mempersiapkan rancangan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

Keempat keputusan tersebut menjadi tahapan awal bagi MPR untuk melaksanakan proses pemilihan Wakil Presiden yang baru.

Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran?

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) beserta perubahannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme pemilihan Wakil Presiden meliputi beberapa tahapan:

  1. Presiden mengajukan dua calon. Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR beserta kelengkapan persyaratannya.
  2. Verifikasi persyaratan calon. MPR melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan kedua calon yang diajukan.
  3. Pernyataan kesiapan calon. Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam Sidang Paripurna MPR sebelum pemungutan suara.
  4. Pemungutan suara. Anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
  5. Penetapan Wakil Presiden terpilih. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
  6. Pelantikan. MPR melantik Wakil Presiden terpilih dalam Sidang Paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Apakah Presiden Bebas Menentukan Dua Calon Wakil Presiden?

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden adalah ketentuan mengenai asal calon yang dapat diajukan Presiden.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa dua calon Wakil Presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu Presiden sebelumnya. Artinya, Presiden tidak memiliki kebebasan tanpa batas untuk mengajukan nama calon dari luar ketentuan tersebut.

Dalam konteks Pemilu Presiden 2024, ketentuan ini menjadi penting karena proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran harus tetap mengikuti konfigurasi hasil Pemilu Presiden 2024.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga harus mengikuti batasan konstitusional yang telah ditetapkan.

Apa Arti Penting Proses Ini bagi Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia?

Pengunduran diri seorang Wakil Presiden di tengah masa jabatan merupakan peristiwa penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi pelaksanaan mekanisme konstitusi, khususnya mengenai keberlangsungan pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Konstitusi telah menyediakan mekanisme agar kekosongan tersebut dapat segera diisi tanpa harus menyelenggarakan Pemilu Presiden ulang.

Dalam proses ini, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan 2024–2029.

Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto serta bagaimana dinamika politik di MPR dalam menentukan Wakil Presiden berikutnya. Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026 akan menjadi momentum penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sekaligus memperlihatkan bagaimana mekanisme konstitusi bekerja dalam menghadapi perubahan pada kepemimpinan nasional.

PortalPemilu.com : Pemilih Tahu Demokrasi Maju.

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *