JAKARTA – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak hanya mendapat masukan dari kalangan akademisi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu juga menyampaikan sejumlah usulan perubahan mendasar kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 12 November 2026, koalisi menyampaikan rancangan undang-undang alternatif yang terdiri atas 726 pasal dalam enam buku. Dokumen tersebut memuat berbagai usulan pembenahan sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum, pendanaan kampanye, hingga pengaturan kampanye digital.

Masukan ini menjadi salah satu bahan penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Koalisi berharap rancangan yang mereka susun dapat menjadi rujukan DPR dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Berikut delapan pokok usulan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil.

1. Menghapus Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold

Salah satu usulan yang berpotensi menjadi perdebatan politik adalah penghapusan dua ambang batas dalam sistem pemilu Indonesia.

Pertama, koalisi mengusulkan penghapusan presidential threshold. Dengan demikian, seluruh partai politik peserta Pemilu DPR dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara atau kursi tertentu. Usulan ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, koalisi mengusulkan penghapusan parliamentary threshold. Artinya, partai politik peserta pemilu tidak lagi dibatasi oleh ambang batas nasional untuk dapat memperoleh kursi di DPR.

Selain persoalan ambang batas, koalisi juga menawarkan perubahan sistem pemilu legislatif menjadi sistem proporsional campuran atau Mixed Member Proportional (MMP). Dalam skema yang diusulkan, 50 persen kursi diperoleh melalui daftar calon partai dan 50 persen lainnya melalui daerah pemilihan berwakil tunggal. Model ini diharapkan dapat menggabungkan keterwakilan partai politik dengan hubungan langsung antara wakil rakyat dan pemilih di daerah pemilihan.

2. Memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Koalisi juga mengusulkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dalam rancangan jadwal yang mereka tawarkan, Pemilu Nasional dilaksanakan pada April 2029 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sementara itu, Pemilu Daerah diusulkan berlangsung pada Oktober 2031 untuk memilih kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Koalisi turut mengusulkan pengaturan masa transisi, termasuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga penyelenggaraan Pemilu Daerah 2031. Usulan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Persoalan yang perlu diperjelas adalah bagaimana mengatur masa jabatan pejabat hasil pemilu sebelumnya, mekanisme pengisian jabatan selama masa transisi, serta konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Mengubah Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Usulan berikutnya menyangkut perubahan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu.

Koalisi mengusulkan agar KPU tetap menjadi lembaga nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rancangan yang disampaikan, KPU RI diusulkan beranggotakan tujuh orang, sedangkan KPU provinsi serta kabupaten/kota masing-masing beranggotakan lima orang.

Sementara itu, koalisi mengusulkan pembentukan lembaga baru bernama Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu) untuk menggantikan Bawaslu. Badilu dirancang memiliki kewenangan dalam memutus pelanggaran administrasi pemilu, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta melakukan audit dana kampanye.

Adapun DKPP tetap dipertahankan sebagai lembaga yang menangani penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Usulan pembentukan Badilu menjadi salah satu bagian yang patut mendapat perhatian. Sebab, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut nama lembaga, tetapi juga desain kewenangan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum pemilu.

4. Memperkuat Keterwakilan Perempuan

Koalisi mendorong penguatan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan penyelenggaraan pemilu.

Usulan tersebut tidak hanya menyasar pencalonan anggota legislatif, tetapi juga kepengurusan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu.

Beberapa poin yang diusulkan antara lain:

  • Keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan.
  • Keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif.
  • Pengaturan penempatan calon perempuan dalam daftar calon, khususnya pada sistem proporsional daftar tertutup.
  • Penguatan keterwakilan perempuan dalam KPU, Badilu, tim seleksi, PPK, dan KPPS.
  • Larangan kampanye yang mengandung kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Koalisi juga mengusulkan adanya konsekuensi apabila partai politik tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan setelah diberikan kesempatan perbaikan.

5. Menata Kembali Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Dalam aspek penegakan hukum, koalisi mengusulkan pembagian kewenangan yang lebih jelas antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum.

Salah satu usulan penting adalah memberikan kewenangan kepada Badilu untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Koalisi mengusulkan agar penyelesaian pelanggaran administrasi dapat dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak laporan diregistrasi. Sementara itu, penyelesaian sengketa proses melalui PTUN diusulkan memiliki batas waktu tujuh hari kerja.

Koalisi juga mengusulkan perubahan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu, termasuk mengganti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan satuan tugas khusus yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.

Untuk penegakan etik, DKPP tetap dipertahankan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yang menangani perselisihan hasil pemilu.

Pembagian kewenangan ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih penanganan perkara dan memperjelas jalur penyelesaian setiap jenis pelanggaran pemilu.

6. Membatasi dan Meningkatkan Transparansi Dana Kampanye

Persoalan pendanaan kampanye juga menjadi perhatian koalisi. Mereka menilai pengaturan dana kampanye perlu diperkuat agar kompetisi politik berlangsung lebih adil dan tidak didominasi oleh pemilik modal.

Dalam rancangan yang disampaikan, koalisi mengusulkan batas maksimal sumbangan dana kampanye sebagai berikut:

Penerima sumbanganBatas maksimal yang diusulkan
Partai politikRp25 miliar
Pasangan calonRp2,5 miliar
Calon anggota legislatifRp2,5 miliar

Untuk sumber sumbangan, koalisi juga mengusulkan batas dan larangan tertentu, termasuk terhadap sumbangan dari pihak asing, pemerintah, BUMN/BUMD, pemerintah desa, serta sumber yang tidak jelas identitasnya.

Selain pembatasan sumbangan, koalisi mendorong pengaturan batas pengeluaran kampanye, audit dana kampanye yang lebih kuat, dan transparansi penggunaan dana.

Pengeluaran untuk promosi digital yang dibayarkan pihak lain juga diusulkan masuk dalam pengaturan dana kampanye.

Koalisi turut mendorong agar praktik mahar politik dapat dikenai sanksi, baik terhadap pihak yang memberikan maupun menerima.

7. Menjamin Pemilu yang Inklusif dan Memperluas Partisipasi Masyarakat

Koalisi menilai penyelenggaraan pemilu harus menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Beberapa usulan yang disampaikan meliputi penyediaan alat bantu pemungutan suara bagi pemilih disabilitas, peningkatan aksesibilitas tempat pemungutan suara, serta pengalokasian anggaran yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.

Koalisi juga mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara, tetapi juga pendidikan politik, pemantauan, pengawasan, survei, hitung cepat, dan pemberitaan.

Akses informasi bagi pemantau pemilu juga menjadi perhatian, termasuk akses terhadap laporan dana kampanye dan proses rekapitulasi suara. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

8. Mengatur Kampanye Digital dan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu.

Koalisi mengusulkan agar kampanye digital memiliki aturan yang lebih jelas, termasuk mengenai penggunaan akun resmi dan laman kampanye yang didaftarkan kepada KPU.

Mereka juga mendorong pengaturan terhadap penyebaran berita bohong, hasutan, serta konten yang dapat memecah belah masyarakat selama masa kampanye.

Salah satu usulan yang menarik adalah larangan penggunaan citra peserta pemilu hasil rekayasa AI yang menyesatkan, serta kewajiban memberikan label pada materi kampanye yang dibuat menggunakan teknologi tersebut.

Selain itu, platform digital diusulkan menyediakan pustaka iklan politik yang memuat informasi mengenai sponsor, biaya, target audiens, dan periode penayangan.

Koalisi juga mendorong perlindungan data pribadi pemilih agar tidak digunakan untuk kepentingan kampanye tanpa persetujuan yang bersangkutan. Pengaturan ini dinilai penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi, manipulasi informasi, dan penyebaran konten politik yang dapat memengaruhi pilihan pemilih.

DPR Belum Memutuskan Usulan Koalisi

Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa revisi UU Pemilu tidak hanya menyangkut perubahan teknis penyelenggaraan pemungutan suara. Pembahasan juga menyentuh desain sistem politik, hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, kelembagaan penyelenggara, pembiayaan politik, serta tantangan demokrasi digital.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu berharap rancangan alternatif yang mereka sampaikan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam penyusunan revisi UU Pemilu.

Namun, penting dicatat bahwa penyampaian usulan dalam RDPU tidak berarti DPR telah menyetujui seluruh materi tersebut.

Masukan koalisi masih harus dibahas dan dipertimbangkan oleh Panja RUU Pemilu bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keputusan mengenai materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tetap berada dalam proses legislasi DPR bersama pemerintah.

Dengan banyaknya isu yang diusulkan, pembahasan RUU Pemilu ke depan berpotensi menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah sistem demokrasi dan kepemiluan Indonesia.

Sumber:

  • Dokumen RDPU Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI, 12 November 2026.
  • Rancangan UU Pemilu alternatif Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *