JAKARTA, PortalPemilu.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Peristiwa ini menandai perkembangan baru dalam polemik yang melibatkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Menurut Muzani, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Muzani menambahkan, Gibran tidak menyampaikan banyak hal dalam pertemuan tersebut dan tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya. Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Berawal dari Polemik Persyaratan Pendidikan
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Persoalan tersebut berkembang melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam putusannya terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA melalui putusannya atas permohonan kasasi Subhan Palal menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek perkara tidak sah. Perkembangan kedua putusan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Menurut Prasetyo, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dua hari kemudian, Gibran secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
DPR Batalkan Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat
Perkembangan pengunduran diri Gibran juga berdampak terhadap agenda politik di DPR RI.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut direncanakan dibahas melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR, agenda rapat paripurna tersebut dibatalkan.
ANTARA melaporkan bahwa pembatalan rapat paripurna dilakukan berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Salah satu anggota DPR yang ikut mengusulkan HMP, Muhammad Khozin, menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, usulan HMP tersebut tidak lagi relevan untuk dilanjutkan setelah adanya pengunduran diri.
Dengan demikian, dinamika yang sebelumnya mengarah pada kemungkinan proses pemberhentian melalui mekanisme politik dan konstitusional di DPR mengalami perubahan setelah Gibran memilih menyampaikan pengunduran diri.
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Pengunduran diri Gibran membawa konsekuensi terhadap mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk mempersiapkan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti apabila kekosongan jabatan telah terjadi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses mendapatkan Wakil Presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Artinya, pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta diikuti pemilihan langsung oleh masyarakat melalui pemilu baru. Konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Babak Baru Ketatanegaraan Indonesia
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam praktik pengisian jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan yang sedang berjalan.
Perhatian selanjutnya tertuju pada langkah MPR dalam memproses surat pengunduran diri tersebut, termasuk penyiapan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Publik juga akan menantikan sikap resmi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengusulan dua calon Wakil Presiden yang nantinya akan dipilih oleh MPR.
Dengan perkembangan ini, proses politik yang sebelumnya berkembang melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR memasuki babak baru melalui mekanisme pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Portalpemilu : Pemilih Tahu Demokrasi Maju.