PortalPemilu.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mulai memasuki tahap penyerapan masukan secara lebih intensif. Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI menggelar serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan akademisi dari 10 perguruan tinggi pada Rabu, 11 November 2026.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya DPR menghimpun pandangan akademis untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024 sekaligus merumuskan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari sistem pemilu proporsional terbuka, parliamentary threshold, pencalonan presiden, pemisahan pemilu nasional dan lokal, penguatan kelembagaan penyelenggara, hingga pengaturan politik uang dan penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye.
Panja RUU Pemilu Mulai Menghimpun Masukan Akademisi
RDPU tersebut dipimpin oleh sejumlah pimpinan Komisi II DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Panja RUU Pemilu Bahtra Banong.
Lima perguruan tinggi yang terlibat dalam sesi pertama adalah Universitas Andalas, Universitas Lampung, Universitas Airlangga, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Lambung Mangkurat. Sementara itu, sesi berikutnya melibatkan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua.
Ketua Kelompok Komisi Fraksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut pelibatan akademisi merupakan bagian dari upaya mewujudkan partisipasi bermakna dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Menurutnya, pandangan para akademisi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan mempertajam pembahasan ketentuan dalam undang-undang yang akan direvisi.
Ketua Panja Bahtra Banong juga menegaskan bahwa penyusunan RUU Pemilu perlu didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024. Berbagai persoalan yang ditemukan dalam dua penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi alasan perlunya penyempurnaan regulasi, termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi serta memperbaiki ketentuan yang masih tumpang tindih dan memiliki kekosongan hukum.
Sistem Proporsional Terbuka Kembali Menjadi Perdebatan
Salah satu isu yang cukup menonjol dalam RDPU adalah evaluasi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka.
Dosen Hukum Kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menyampaikan bahwa sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam beberapa pemilu terakhir menimbulkan persaingan tidak hanya antarpartai politik, tetapi juga di antara calon anggota legislatif dari partai yang sama. Menurutnya, persaingan tersebut dapat melemahkan kelembagaan partai politik karena masing-masing calon cenderung membangun kekuatan politik dan jaringan dukungan secara individual.
Khairul tidak menutup kemungkinan sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan, tetapi kelemahan dalam penerapannya perlu diperbaiki. Apabila pembentuk undang-undang memutuskan mengubah sistem yang berlaku, ia mengusulkan sistem pemilu campuran atau mixed electoral system, termasuk model Mixed-Member Proportional (MMP) dan Mixed-Member Majoritarian (MMM).
Pandangan lain disampaikan dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kris Nugroho.
Ia mengusulkan agar pemilihan anggota DPR menggunakan sistem proporsional tertutup, sedangkan sistem proporsional terbuka tetap diterapkan untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Kris, pembagian tersebut dapat memberikan ruang bagi penguatan kelembagaan partai politik di tingkat nasional sekaligus mempertahankan kedekatan antara calon anggota legislatif dan pemilih di tingkat daerah.
Berbagai pandangan ini menunjukkan bahwa desain sistem pemilu legislatif masih menjadi salah satu materi yang perlu diperdebatkan secara mendalam dalam revisi UU Pemilu.
UI Usulkan Parliamentary Threshold DPR Maksimal 4 Persen
Masukan menarik juga datang dari Universitas Indonesia (UI).
Dalam laporan RDPU DPR, akademisi UI mengusulkan agar parliamentary threshold untuk pemilihan anggota DPR ditetapkan paling tinggi sebesar 4 persen. Sementara itu, untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, UI mengusulkan agar tidak diberlakukan parliamentary threshold.
Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan menjaga proporsionalitas suara pemilih agar suara yang diberikan kepada partai politik tetap memiliki peluang untuk dikonversikan menjadi keterwakilan politik.
UI juga mengusulkan agar pencalonan presiden dan wakil presiden tidak menggunakan ambang batas persentase kursi DPR maupun suara nasional. Usulan ini merujuk pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, UI memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan lain, antara lain:
- Penguatan independensi dan profesionalitas KPU serta Bawaslu.
- Keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu.
- Pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif di setiap dapil.
- Transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
- Penguatan sistem informasi dan rekapitulasi suara melalui Sirekap.
- Penanganan politik uang, termasuk transaksi digital.
- Pengaturan penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu.
Khusus mengenai Sirekap, UI mengusulkan penguatan sistem rekapitulasi dengan target penyelesaian penghitungan dan rekapitulasi dalam waktu 7–14 hari, disertai transparansi dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan bukti fisik.
UI juga menegaskan bahwa usulan penguatan teknologi pemilu tersebut bukan berarti mendorong penerapan e-voting.
Universitas Padjadjaran Usulkan Sistem Mixed-Member Proportional
Universitas Padjadjaran (Unpad) menawarkan gagasan perubahan sistem pemilu legislatif melalui penerapan Mixed-Member Proportional (MMP).
Sistem ini menggabungkan unsur keterwakilan melalui daerah pemilihan dengan keterwakilan berdasarkan daftar partai politik. Dalam pandangan Unpad, penerapan sistem tersebut dapat menjadi alternatif untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat sekaligus menjaga peran partai politik dalam membangun representasi politik.
Unpad juga menyoroti persoalan komersialisasi politik, fragmentasi kepartaian, melemahnya hubungan masyarakat dengan partai politik, serta rendahnya akuntabilitas antara pemilih dan wakil rakyat.
Selain perubahan sistem pemilu, Unpad mengusulkan pembenahan pembiayaan politik, peningkatan transparansi seleksi calon legislatif, penguatan kaderisasi partai, dan perluasan penegakan hukum terhadap praktik politik uang.
UGM Usulkan Parliamentary Threshold 4–6 Persen dan Pemilu Nasional-Lokal Terpisah
Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mencakup 28 isu dalam lima kelompok, yaitu aturan main, kompetisi politik, warga negara, penyelenggaraan, serta keadilan dan legitimasi pemilu.
Salah satu usulan UGM adalah parliamentary threshold sebesar 4–6 persen untuk DPR, sedangkan untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota diusulkan tanpa ambang batas. UGM juga menekankan bahwa penentuan ambang batas harus didasarkan pada simulasi dan perhitungan yang memperhatikan proporsionalitas suara.
Mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, UGM mengusulkan agar pemilu DPRD dilaksanakan dalam pemilu lokal dengan jeda sekitar 2–2,5 tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Usulan ini sekaligus membutuhkan pengaturan masa transisi, termasuk mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024.
UGM juga mengusulkan agar perubahan UU Pemilu diselesaikan paling lambat 30 bulan sebelum pemungutan suara untuk menjaga stabilitas regulasi dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Isu lain yang mendapat perhatian UGM adalah pembatasan biaya kampanye, pengaturan politik uang, demokratisasi internal partai politik, keterwakilan perempuan, perlindungan hak pilih penyandang disabilitas, serta pengaturan kampanye digital dan penggunaan AI.
Universitas Papua Soroti Sistem Noken dan Keterwakilan Orang Asli Papua
Masukan dari Universitas Papua memberikan perspektif penting mengenai penyelenggaraan pemilu di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda.
Rektor Universitas Papua, Hugo Warami, menekankan perlunya memperhatikan kondisi khusus wilayah Papua dalam penyusunan RUU Pemilu. Beberapa persoalan yang disoroti meliputi:
- Pengaturan sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu.
- Distribusi logistik pemilu di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
- Perlindungan hak pilih masyarakat di wilayah terpencil.
- Keterwakilan Orang Asli Papua dalam lembaga legislatif daerah.
- Penyesuaian penyelenggaraan pemilu di wilayah otonomi khusus.
- Harmonisasi UU Pemilu dengan UU Pilkada.
Universitas Papua juga menyampaikan pandangan untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka, dengan tetap melakukan evaluasi terhadap kelemahan pelaksanaannya.
Masukan ini menunjukkan bahwa perubahan UU Pemilu perlu memperhatikan keragaman kondisi daerah, bukan hanya didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemilu di wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan.
Pengaturan AI, Politik Uang, dan Dana Kampanye Ikut Menjadi Perhatian
Salah satu perkembangan menarik dalam masukan akademisi adalah munculnya perhatian terhadap penggunaan teknologi digital dalam pemilu.
Universitas Indonesia dan UGM mengusulkan pengaturan khusus mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam kampanye. Materi yang diusulkan antara lain kewajiban memberikan label terhadap konten kampanye yang dibuat menggunakan AI, pengaturan terhadap deepfake, peniruan suara, serta pencegahan disinformasi yang dapat menyesatkan pemilih.
Selain itu, transparansi pendanaan kampanye juga menjadi perhatian.
UI mengusulkan agar setiap calon anggota DPR dan DPRD memiliki rekening khusus dana kampanye dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang terintegrasi dengan laporan partai politik. Pelaporan tersebut diusulkan dilakukan secara digital, dapat diakses masyarakat, dan diperbarui secara berkala.
Sementara itu, Unpad dan UGM menyoroti perlunya memperluas penanganan politik uang agar tidak hanya menyasar calon dan tim kampanye resmi, tetapi juga perantara, relawan, serta pihak lain yang terlibat.
Penguatan Bawaslu dan Persoalan Masa Transisi Pemilu Turut Mengemuka
Pada 12 November 2026, sejumlah anggota Komisi II DPR juga menyampaikan perhatian terhadap materi yang perlu diperjelas dalam RUU Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong penguatan kewenangan Bawaslu, khususnya agar rekomendasi pencegahan pelanggaran yang disampaikan lembaga tersebut memiliki daya paksa dan konsekuensi hukum. Menurutnya, peringatan Bawaslu mengenai potensi pelanggaran, termasuk mobilisasi aparatur sipil negara dan ketidaknetralan aparat, perlu mendapatkan tindak lanjut yang lebih efektif.
Aria mengusulkan agar Bawaslu memiliki kewenangan eksekutorial sehingga fungsi pencegahan tidak hanya berhenti pada pemberian rekomendasi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Taufan Pawe menyoroti persoalan masa transisi setelah pemilu nasional dan pemilu lokal dipisahkan. Ia mempertanyakan mekanisme masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 apabila pemilu lokal berikutnya dilaksanakan pada 2031.
Persoalan lain yang perlu dijawab adalah pengisian jabatan kepala daerah selama masa transisi serta kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Taufan meminta agar para akademisi memberikan rekomendasi yang konkret sehingga dapat diterjemahkan menjadi norma undang-undang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti persoalan kaderisasi dan pembiayaan partai politik. Ia meminta agar revisi UU Pemilu turut memperhatikan skema pendanaan partai politik yang memadai, terukur, transparan, dan dapat diaudit.
Belum Menjadi Keputusan DPR, Masukan Akademisi Akan Diinventarisasi
Berbagai gagasan yang disampaikan dalam RDPU tersebut memperlihatkan luasnya materi yang akan menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Pemilu.
Namun, penting dipahami bahwa seluruh usulan tersebut masih merupakan masukan akademis dan pandangan dari para pemangku kepentingan. Belum ada keputusan final DPR mengenai perubahan sistem proporsional terbuka, besaran parliamentary threshold, maupun desain pemilu nasional dan lokal.
Dalam laporan resmi RDPU tanggal 11 November 2026, Komisi II DPR menyatakan telah menerima dan mencatat berbagai masukan dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pattimura, dan Universitas Papua sebagai bahan awal inventarisasi isu dalam penyusunan RUU Pemilu.
Tahap berikutnya adalah bagaimana berbagai rekomendasi tersebut dikaji dan diterjemahkan ke dalam naskah akademik serta draf rancangan undang-undang.
Dengan target penyelesaian naskah akademik dan draf RUU pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027 yang sebelumnya disampaikan Ketua Komisi II DPR, proses penyerapan aspirasi dan pembahasan substansi masih akan menjadi perhatian publik.
Bagi masyarakat, revisi UU Pemilu merupakan persoalan penting karena aturan yang disusun akan menentukan bagaimana suara rakyat dikonversikan menjadi keterwakilan politik, bagaimana partai politik mengikuti kompetisi, serta bagaimana penyelenggara pemilu menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Karena itu, keterbukaan pembahasan dan keterlibatan masyarakat perlu terus dikawal agar perubahan UU Pemilu benar-benar berorientasi pada perbaikan kualitas demokrasi Indonesia.
PortalPemilu.com : Pemilih Tahu Demokrasi Maju
Sumber dan referensi:
- DPR RI – Laporan Singkat RDPU Panja RUU Pemilu, 11 November 2026.
- DPR RI – Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Pemilu, Komisi II Himpun Masukan dari Lima Perguruan Tinggi.
- ANTARA – RDPU RUU Pemilu, Akademisi Usul Sistem Pemilu Dikaji Ulang.
- Fakultas Hukum Universitas Lampung – Komisi II DPR RI Serap Masukan 10 Universitas.
- DPR RI – Komisi II Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial.
- DPR RI – Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus Diperjelas.
- DPR RI – Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu dan Partai Politik.