DENPASAR — Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali pada Jumat, 20 November 2026, untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Kertha Saba, Jayasabha, Denpasar, sejumlah isu mengemuka. Mulai dari penguatan kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu, akses data pemilih, penanganan politik uang, pemanfaatan kecerdasan buatan, hingga wacana pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi, data, serta kritik dari berbagai kalangan sebagai bahan penyusunan perubahan UU Pemilu.
Aria Bima menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang dikunjungi sebelum Panja kembali mengundang sejumlah pakar dari berbagai wilayah ke Jakarta. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat substansi revisi UU Pemilu sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan hukum atau gugatan uji materi setelah undang-undang disahkan.
Bawaslu Bali Ajukan Empat Poin Perubahan
Dalam forum tersebut, Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan empat catatan terkait penguatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan akses Bawaslu terhadap data kependudukan dan data pemilih.
Menurutnya, ketentuan yang berlaku saat ini mewajibkan pemerintah menyerahkan data pemilih kepada KPU, tetapi belum mengatur kewajiban serupa kepada Bawaslu. Kondisi tersebut dinilai membatasi pengawas dalam melakukan uji petik dan verifikasi silang terhadap data pemilih.
Bawaslu Bali meminta agar perubahan UU Pemilu memberikan jaminan akses data pembanding kepada lembaga pengawas sehingga proses pengawasan daftar pemilih dapat dilakukan sejak awal.
Poin kedua berkaitan dengan penanganan praktik politik uang. Bawaslu Bali mengusulkan perbaikan rumusan mengenai subjek hukum dan sanksi bagi pelaku politik uang. Mereka juga mendorong agar sanksi administratif dapat dijatuhkan secara cepat dan memberikan efek jera, sementara sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir.
Poin ketiga menyangkut penguatan kewenangan adjudikasi dan pelaksanaan putusan Bawaslu. Menurut Wirka, putusan maupun rekomendasi Bawaslu perlu memiliki daya ikat dan mekanisme eksekusi yang jelas, terutama dalam penanganan pelanggaran netralitas aparatur.
Poin keempat adalah pengaturan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Bali mengusulkan agar penggunaan teknologi tersebut memiliki dasar hukum dalam UU Pemilu, termasuk untuk patroli siber kampanye, pemetaan kerawanan distribusi logistik, dan pemantauan rekapitulasi suara.
Keempat poin tersebut disampaikan sebagai masukan Bawaslu Bali dalam forum penjaringan aspirasi Panja Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR Soroti Independensi KPU dan Bawaslu
Isu independensi penyelenggara pemilu juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin atau Gus Khozin, menyampaikan kritik mengenai proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu. Ia menyebut proses seleksi penyelenggara pemilu masih diwarnai praktik pembagian jatah atau pengaruh politik dari partai.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Khozin dalam forum penjaringan masukan Panja di Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Ia juga mengusulkan agar proses rekrutmen penyelenggara pemilu dibicarakan secara terbuka, termasuk kemungkinan melibatkan lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.
Selain persoalan rekrutmen, Gus Khozin menyinggung wacana pembentukan badan ad hoc yang bertugas melakukan supervisi terhadap KPU dan Bawaslu. Menurut pemberitaan detikBali, badan tersebut dalam usulan yang disampaikannya direncanakan melibatkan perwakilan partai politik.
Gus Khozin juga menanggapi wacana penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting. Ia menyatakan pemanfaatan teknologi perlu disertai penguatan integritas penyelenggara dan keamanan sistem. Ia lebih mendorong penyempurnaan sistem penghitungan suara digital seperti Sirekap.
Pernyataan dan gagasan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan anggota Komisi II dalam forum. Belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi Komisi II DPR maupun Panja RUU Pemilu.
Akademisi Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Dari kalangan akademisi, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana, I Ketut Putra Erawan, menyampaikan sejumlah masukan mengenai desain sistem pemilu.
Salah satu isu yang disampaikan adalah wacana pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah secara bertahap atau dikenal dengan istilah staggering election.
Ia menyampaikan bahwa perubahan jadwal pemilu perlu memperhatikan kesiapan anggaran, pendidikan pemilih, serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Putra Erawan juga menyinggung wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen. Selain itu, ia mengusulkan penataan daerah pemilihan berbasis teritorial untuk memperjelas hubungan keterwakilan anggota DPD dengan wilayah yang diwakilinya.
Seluruh gagasan tersebut disampaikan sebagai masukan akademisi dalam pembahasan perubahan UU Pemilu.
Gubernur Bali Minta Kekhasan Daerah Diperhatikan
Gubernur Bali Wayan Koster juga menyampaikan pandangan mengenai penyusunan regulasi pemilu dan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah.
Koster menekankan pentingnya integritas, etika, dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Ia juga meminta agar penyusunan regulasi nasional memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurut Koster, pengaturan nasional perlu tetap berpegang pada prinsip Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI, tetapi tetap memberikan ruang bagi pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan daerah sesuai prinsip otonomi asimetris.
Dalam kesempatan tersebut, Koster turut menyampaikan aspirasi pemerintah daerah mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana bagi hasil.
Sumber pemberitaan:
- ANTARA, 20 November 2026 — Panja Komisi II DPR Gali Masukan Bali Susun Perubahan RUU Pemilu.
- RRI, 21 November 2026 — Bawaslu Bali Kawal Empat Poin Krusial Revisi UU Pemilu.
- detikBali, 21 November 2026 — Gus Khozin Ungkap Rekrutmen KPU-Bawaslu Tak Independen.
Portal Pemilu : Pemilih Tahu Demokrasi Maju
