PortalPemilu.com – Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mulai memasuki tahap formal di DPR RI. Komisi II DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu sebagai bagian dari langkah awal revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pembentukan Panja tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam persiapan penyusunan regulasi pemilu yang akan menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu 2029. Sejumlah persoalan mendasar mengenai sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara, ambang batas parlemen, hingga keterwakilan politik mulai menjadi bahan diskusi.
Selain pembahasan di lingkungan DPR, berbagai masukan juga mulai disampaikan oleh penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat di sejumlah daerah.
Panja RUU Pemilu Resmi Dibentuk, Bahtra Banong Ditunjuk sebagai Ketua
Komisi II DPR RI mengesahkan pembentukan Panja Penyusunan RUU Pemilu pada 29 September 2026. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya proses penyusunan revisi UU Pemilu melalui mekanisme kerja di Komisi II DPR. Selanjutnya, pada 8 Oktober 2026, DPR menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja RUU Pemilu. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat internal yang dihadiri perwakilan delapan fraksi di DPR.
Sebelum pembentukan Panja, pembicaraan mengenai revisi UU Pemilu telah disampaikan oleh pimpinan DPR dan sejumlah pimpinan fraksi. Pada Agustus 2026, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembicaraan awal mengenai revisi UU Pemilu telah dilakukan. Pada September 2026, pembicaraan tersebut masih berlangsung dalam bentuk penjajakan gagasan atau brainstorming. Sejumlah isu, termasuk kemungkinan perubahan parliamentary threshold, mulai muncul dalam diskusi.
Pembahasan RUU Pemilu dan Target Penyelesaian
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyampaikan target agar naskah akademik dan draf RUU Pemilu dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dalam proses penyusunannya, DPR juga menyatakan akan membuka ruang penyerapan aspirasi masyarakat, termasuk melalui pertemuan dengan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan.
Namun, berdasarkan perkembangan informasi hingga 9 November 2026, agenda rapat perdana Panja yang direncanakan berlangsung pada awal November mengalami penundaan. Ketua Panja Bahtra Banong menyampaikan bahwa jadwal pembahasan masih disesuaikan setelah masa reses DPR.
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pembahasan RUU Pemilu Dilakukan Secara Terbuka
Salah satu kelompok yang memberikan perhatian terhadap proses revisi UU Pemilu adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu. Koalisi yang melibatkan 16 organisasi masyarakat sipil tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis setelah DPR membentuk Panja RUU Pemilu.
Beberapa organisasi yang tergabung di dalamnya antara lain Perludem, Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Indonesia Corruption Watch (ICW), Puskapol Universitas Indonesia, PUSaKO Universitas Andalas, PSHK, Themis Indonesia, SAFEnet, Migrant CARE, PPUA Disabilitas, Kawula17, ELSAM, dan Transparency International Indonesia.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 4 Oktober 2026, koalisi meminta DPR memastikan proses pembahasan RUU Pemilu berlangsung secara terbuka dan melibatkan masyarakat secara bermakna. Ada beberapa tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, keterbukaan dokumen pembahasan.
DPR diminta membuka akses terhadap naskah akademik, draf RUU, jadwal pembahasan, serta risalah rapat. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui materi yang sedang dibahas dan memberikan tanggapan secara tepat.
Kedua, partisipasi masyarakat yang bermakna.
Masyarakat tidak cukup hanya diberikan kesempatan menghadiri diskusi atau menyampaikan pendapat. Masukan yang disampaikan juga perlu dipertimbangkan dan diberikan tanggapan yang jelas oleh DPR. Koalisi mendorong adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui apakah aspirasi mereka diterima, diakomodasi, atau tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang beserta alasannya.
Ketiga, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.
Koalisi meminta DPR menginventarisasi dan memasukkan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ke dalam materi revisi UU Pemilu.
Keempat, keterwakilan perempuan dalam Panja.
Koalisi juga menyoroti komposisi Panja yang menurut catatan mereka terdiri atas 23 anggota laki-laki tanpa anggota perempuan. Mereka menilai keterwakilan perempuan perlu diperhatikan dalam proses penyusunan undang-undang, terlebih salah satu materi yang akan dibahas berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam politik.
Bawaslu dan Penyelenggara Pemilu Sampaikan Sejumlah Usulan
Masukan terhadap revisi UU Pemilu juga datang dari jajaran penyelenggara pemilu. Dalam diskusi kelompok terpumpun mengenai revisi UU Pemilu pada Agustus 2026, Bawaslu menekankan pentingnya menjadikan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai dasar penyusunan perubahan undang-undang.
Data hasil pengawasan dinilai perlu menjadi bahan untuk mengidentifikasi persoalan regulasi, baik yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu. Masukan lainnya disampaikan oleh Bawaslu di sejumlah daerah.
Dalam FGD kajian RUU Pemilu pada 2 November 2026, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal mengusulkan agar Bawaslu memperoleh akses terhadap data kepemiluan yang dikelola KPU. Menurutnya, akses tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilu. Ia juga mengusulkan penambahan jumlah pengawas ad hoc agar pengawasan dapat menjangkau seluruh tahapan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menyampaikan beberapa catatan dalam forum diskusi di Yogyakarta pada akhir Oktober 2026. Masukan tersebut antara lain berkaitan dengan kewenangan pemutakhiran data pemilih, penguatan kewenangan Bawaslu, evaluasi parliamentary threshold, serta kemungkinan mengkaji kombinasi sistem daftar calon terbuka dan tertutup. Arjuna juga menyoroti pentingnya mempermudah persyaratan pendaftaran pemantau pemilu, termasuk bagi pemantau perseorangan.
DKPP Mendorong Penguatan Kelembagaan
Persoalan kelembagaan penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam proses revisi UU Pemilu. Dalam konsultasi publik mengenai penguatan kelembagaan DKPP pada 30 Oktober 2026, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa penguatan DKPP menjadi salah satu agenda yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Pemilu.
Sejumlah rekomendasi yang muncul dalam forum tersebut meliputi penguatan tugas dan fungsi DKPP, peningkatan unit pendukung menjadi Sekretariat Jenderal, penyesuaian jumlah anggota DKPP, serta penguatan Majelis Kehormatan DKPP. Selain itu, terdapat usulan mengenai pengaturan perwakilan dan penanganan perkara di daerah, penguatan peran Tim Pemeriksa Daerah, serta peninjauan terhadap sifat dan tindak lanjut putusan DKPP.
Usulan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai bagaimana menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu melalui penguatan mekanisme penegakan kode etik.
Sistem Pemilu, Parliamentary Threshold, dan Dapil Nasional Menjadi Perhatian
Selain kelembagaan, sejumlah isu mengenai desain sistem pemilu juga mulai muncul dalam pembicaraan revisi UU Pemilu.
Salah satunya adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ketentuan ini mengatur persentase minimum perolehan suara partai politik untuk dapat memperoleh kursi di DPR. Perubahan besaran ambang batas, bahkan gagasan penghapusan parliamentary threshold, menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Di sisi lain, muncul pula gagasan mengenai daerah pemilihan nasional atau dapil nasional, termasuk pembicaraan mengenai mekanisme penggabungan suara partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dengan partai yang memperoleh kursi.
Gagasan tersebut masih memerlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut, khususnya terkait prinsip proporsionalitas, keterwakilan pemilih, serta kepastian mekanisme pembagian kursi. Sistem proporsional terbuka dan kemungkinan penerapan kombinasi sistem terbuka dan tertutup juga menjadi salah satu topik diskusi di kalangan akademisi dan pemerhati pemilu.
Masa Depan Pemilu 2029 Menanti Hasil Pembahasan
Pembentukan Panja RUU Pemilu menjadi langkah awal penting dalam proses perubahan regulasi kepemiluan di Indonesia. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana DPR mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam proses penyusunannya. Masukan dari KPU, Bawaslu, DKPP, akademisi, organisasi masyarakat sipil, partai politik, serta kelompok masyarakat perlu mendapatkan ruang pembahasan yang terbuka dan proporsional.
Berbagai isu yang muncul, mulai dari parliamentary threshold, sistem proporsional terbuka dan tertutup, daerah pemilihan, penguatan pengawasan, hingga keterwakilan perempuan, menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu bukan sekadar perubahan teknis terhadap undang-undang yang berlaku.
Lebih dari itu, revisi ini akan menentukan bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu, bagaimana suara pemilih dikonversi menjadi keterwakilan politik, serta bagaimana penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat dijamin.
Oleh karena itu, proses penyusunan RUU Pemilu perlu terus dikawal oleh publik. Keterbukaan DPR dan partisipasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
PortalPemilu.com : Pemilih Tahu, Demokrasi Maju
Sumber dan referensi:
- DPR RI – Informasi pembentukan dan kepemimpinan Panja RUU Pemilu, September–Oktober 2026.
- E-Media DPR – Perkembangan penyusunan RUU Pemilu dan agenda Panja.
- Transparency International Indonesia – Catatan kritis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, 4 Oktober 2026.
- Bawaslu RI – Evaluasi dan masukan terhadap revisi UU Pemilu.
- Bawaslu Provinsi Riau – FGD kajian RUU Pemilu, 2 November 2026.
- Bawaslu Kabupaten Sleman – Masukan dalam FGD revisi UU Pemilu, Oktober 2026.
- DKPP RI – Konsultasi publik penguatan kelembagaan DKPP, 30 Oktober 2026.
- Mahkamah Konstitusi RI – Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, 62/PUU-XXII/2024, dan 135/PUU-XXII/2024.