Mengenal Partai Golkar: Sejarah Berdiri, Tokoh Pendiri, dan Perjalanan Politiknya di Indonesia

PortalPemilu.com – Partai Golongan Karya atau yang lebih dikenal dengan Partai Golkar merupakan salah satu partai politik tertua dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik Indonesia. Perjalanan partai ini sangat erat kaitannya dengan dinamika pemerintahan Orde Baru, masa transisi Reformasi 1998, hingga perkembangan demokrasi Indonesia saat ini.

Golkar memiliki sejarah yang cukup unik dibandingkan partai politik lainnya. Organisasi ini tidak lahir sebagai partai politik pada awal pendiriannya, melainkan berawal dari sebuah organisasi bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dibentuk pada 20 Oktober 1964. Dalam perkembangannya, Golkar menjadi kekuatan politik dominan selama pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah Reformasi 1998, Golkar melakukan perubahan organisasi dan secara resmi menegaskan diri sebagai partai politik yang mengikuti kompetisi demokrasi bersama partai-partai lainnya.

Bagaimana sejarah berdirinya Golkar? Siapa tokoh-tokoh di balik pembentukannya? Dan peristiwa penting apa saja yang membentuk perjalanan politik partai berlambang pohon beringin ini?

1. Awal Mula Berdirinya Golkar: Lahirnya Sekber Golkar Tahun 1964

Sejarah Partai Golkar bermula pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Pada awal dekade 1960-an, kehidupan politik Indonesia diwarnai persaingan berbagai kekuatan politik dan ideologi. Partai-partai politik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.

Di tengah situasi tersebut, muncul gagasan untuk menghimpun berbagai organisasi fungsional atau golongan karya ke dalam satu wadah bersama. Gagasan tersebut kemudian melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta. Pembentukan Sekber Golkar diprakarsai oleh sejumlah tokoh dan perwira Angkatan Darat bersama berbagai organisasi kemasyarakatan dan golongan fungsional. Organisasi-organisasi yang bergabung berasal dari berbagai latar belakang, seperti:

1. Organisasi pemuda.
2. Organisasi wanita.
3. Organisasi buruh.
4. Organisasi petani.
5. Organisasi nelayan.
6. Organisasi sarjana dan profesi.
7. Organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Pada awal pembentukannya, Sekber Golkar menghimpun sekitar 61 organisasi. Dalam perkembangannya, jumlah organisasi yang tergabung semakin bertambah hingga mencapai sekitar 291 organisasi. Tujuan pembentukan Sekber Golkar pada masa itu adalah menghimpun kekuatan golongan fungsional yang mengidentifikasikan diri dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menjadi kekuatan politik di luar pengelompokan partai-partai yang telah ada.

Dengan demikian, Golkar pada awalnya bukan merupakan partai politik seperti yang dikenal sekarang, melainkan wadah bersama berbagai organisasi golongan karya.

2. Siapa Pendiri Golkar?

Berbeda dengan sejumlah partai politik yang didirikan oleh satu tokoh tertentu, Sekber Golkar lahir melalui prakarsa kolektif sejumlah tokoh dan organisasi. Salah satu tokoh yang dikenal memiliki peran dalam proses pembentukan Sekber Golkar adalah Suhardiman, seorang perwira Angkatan Darat yang juga dikenal sebagai tokoh SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia). Sementara itu, tokoh yang menjadi Ketua Umum pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Djuhartono.

Dalam perkembangan berikutnya, kepemimpinan Sekber Golkar beralih kepada Mayor Jenderal Suprapto Sukowati melalui Musyawarah Kerja Nasional pertama pada Desember 1965. Beberapa organisasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan awal Golkar kemudian dikelompokkan ke dalam Kelompok Induk Organisasi (KINO). Tujuh KINO tersebut adalah:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO).
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
4. Organisasi Profesi.
5. Organisasi Pertahanan Keamanan (HANKAM).
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI).
7. Gerakan Pembangunan.

Ketujuh kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan jaringan organisasi dan kekuatan politik Golkar.

Oleh karena itu, sejarah Golkar lebih tepat dipahami sebagai hasil konsolidasi berbagai organisasi dan tokoh, bukan pendirian oleh satu orang saja.

3. Golkar Menjadi Kekuatan Politik dan Mengikuti Pemilu 1971

Perubahan besar dalam perjalanan Golkar terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golongan Karya (Golkar). Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukannya sebagai kekuatan politik yang dapat mengikuti pemilihan umum.

Golkar kemudian menjadi salah satu peserta Pemilu 1971, yang merupakan pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Hasilnya sangat mengejutkan. Golkar berhasil menjadi pemenang dengan perolehan 34.348.673 suara atau sekitar 62,82 persen suara nasional. Kemenangan tersebut menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik dominan dalam pemerintahan Orde Baru. Setelah kemenangan pada Pemilu 1971, Golkar kembali memenangkan pemilu pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dengan demikian, Golkar berhasil memenangkan enam kali pemilu berturut-turut selama pemerintahan Orde Baru.

Dominasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari hubungan erat Golkar dengan kekuasaan pemerintahan saat itu, termasuk dukungan birokrasi dan kebijakan politik yang memberikan keuntungan besar bagi Golkar. Kondisi tersebut membuat persaingan politik pada masa Orde Baru berlangsung dalam situasi yang tidak sepenuhnya setara bagi seluruh peserta pemilu.

4. Golkar pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Presiden Soeharto, Golkar menjadi kekuatan politik utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Golkar bukan hanya menjadi organisasi peserta pemilu, tetapi juga menjadi kendaraan politik utama bagi pemerintah Orde Baru. Pada masa tersebut, Golkar memiliki jaringan organisasi yang luas hingga ke tingkat daerah dan berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu ciri penting Golkar adalah konsep kekaryaan, yaitu pandangan bahwa berbagai kelompok masyarakat dapat dihimpun berdasarkan fungsi dan profesinya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam praktik politiknya, Golkar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan birokrasi dan kekuasaan pemerintahan. Dominasi Golkar dapat terlihat dari hasil enam kali Pemilu Orde Baru:

• Pemilu 1971: 62,82 persen suara.
• Pemilu 1977: 62,11 persen suara.
• Pemilu 1982: 64,34 persen suara.
• Pemilu 1987: 73,16 persen suara.
• Pemilu 1992: 68,10 persen suara.
• Pemilu 1997: 74,51 persen suara.

Hasil tersebut memperlihatkan besarnya dominasi Golkar dalam kehidupan politik nasional selama pemerintahan Orde Baru.

5. Reformasi 1998: Golkar Menghadapi Perubahan Besar

Peristiwa Reformasi 1998 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Golkar. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan tuntutan reformasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru membawa perubahan mendasar dalam sistem politik nasional. Golkar yang selama puluhan tahun menjadi kekuatan politik dominan harus menghadapi situasi baru. Sistem kepartaian berubah, kebebasan mendirikan partai politik semakin terbuka, dan pemilu mulai diselenggarakan dalam iklim kompetisi yang lebih demokratis. Dalam menghadapi perubahan tersebut, Golkar melakukan pembaruan organisasi.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 9–11 Juli 1998, Golkar menetapkan berbagai langkah pembaruan organisasi dan mengembangkan konsep yang dikenal sebagai Paradigma Baru Golkar. Salah satu tokoh penting dalam periode perubahan ini adalah Akbar Tandjung, yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub 1998. Paradigma Baru Golkar diarahkan untuk menjadikan organisasi tersebut lebih mandiri, demokratis, terbuka, dan tidak lagi bergantung pada kekuasaan pemerintahan. Pada 19 Oktober 1998, Golkar menegaskan perubahan orientasi kelembagaannya sebagai partai politik. Selanjutnya, pada 7 Maret 1999, dilakukan deklarasi Partai Golongan Karya.

Sejak saat itu, Golkar secara resmi tampil sebagai partai politik yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan partai politik lainnya dalam sistem demokrasi Indonesia. Perubahan ini menjadi babak baru perjalanan Golkar dari organisasi kekuatan politik pada masa Orde Baru menjadi partai politik dalam era Reformasi.

6. Pemilu 1999: Golkar Menghadapi Persaingan Demokrasi Baru

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan berlangsung dalam suasana kebebasan politik yang jauh lebih terbuka dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu tersebut, Golkar harus menghadapi persaingan dengan partai-partai baru maupun partai yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam kehidupan politik nasional.

Hasil Pemilu 1999 menempatkan Golkar di posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Golkar memperoleh sekitar 22,44 persen suara nasional dan mendapatkan 120 kursi DPR RI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun kehilangan dominasi politik seperti pada masa Orde Baru, Golkar masih memiliki basis dukungan masyarakat yang cukup besar.

Pemilu 1999 menjadi bukti bahwa Golkar mampu bertahan dalam perubahan sistem politik dan persaingan demokrasi yang baru.

7. Perjalanan Golkar dalam Pemilu 2004 hingga 2024

Setelah melewati masa transisi Reformasi, Golkar terus menjadi salah satu kekuatan politik utama Indonesia. Dalam perjalanan selanjutnya, partai ini mengalami berbagai dinamika politik, termasuk kemenangan dalam Pemilu 2004, penurunan perolehan suara, perubahan kepemimpinan, hingga kembali memperkuat posisinya dalam Pemilu 2024. Berikut beberapa momentum pentingnya.

Pemilu 2004
Golkar berhasil kembali menjadi pemenang Pemilu legislatif dengan perolehan sekitar 21,58 persen suara nasional dan 128 kursi DPR RI. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting karena merupakan pemilu kedua setelah Reformasi dan menunjukkan kemampuan Golkar mempertahankan kekuatan politiknya.
Namun, dalam Pemilihan Presiden 2004, calon presiden yang diusung Golkar, Wiranto, tidak berhasil memenangkan pemilihan.

Pemilu 2009
Pada Pemilu 2009, Golkar memperoleh sekitar 14,45 persen suara nasional dan berada di posisi kedua setelah Partai Demokrat. Golkar kemudian menjadi bagian dari dinamika koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemilu 2014
Pada Pemilu 2014, Golkar memperoleh sekitar 14,75 persen suara nasional dan mendapatkan 91 kursi DPR RI. Dalam Pilpres 2014, Golkar menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, Golkar mengalami dinamika internal terkait arah dukungan politik terhadap pemerintahan baru.
Pada 2016, Golkar kemudian memutuskan mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Pemilu 2019
Pada Pemilu 2019, Golkar memperoleh sekitar 12,31 persen suara nasional dan mendapatkan 85 kursi DPR RI. Golkar menjadi bagian dari koalisi pendukung pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang berhasil memenangkan Pilpres 2019.

Pemilu 2024
Pada Pemilu 2024, Golkar kembali menunjukkan kekuatan politiknya dengan memperoleh 23.208.654 suara atau sekitar 15,29 persen suara sah nasional. Golkar berhasil mendapatkan 102 kursi DPR RI periode 2024–2029. Hasil tersebut menempatkan Golkar sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak kedua di DPR RI, setelah PDI Perjuangan.
Perolehan 102 kursi ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Pemilu 2019 yang menghasilkan 85 kursi DPR RI.

8. Ideologi, Asas, dan Identitas Partai Golkar

Partai Golkar berasaskan Pancasila dan memiliki karakter organisasi yang dikenal dengan konsep karya dan kekaryaan. Konsep tersebut menekankan pentingnya kontribusi berbagai kelompok masyarakat berdasarkan fungsi, profesi, dan bidang pengabdiannya.

Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, terdapat beberapa karakter yang menjadi identitas organisasi, antara lain:

1. Mandiri.
2. Terbuka.
3. Demokratis.
4. Moderat.
5. Solid.
6. Mengakar.
7. Responsif.
8. Majemuk.
9. Egaliter.
10. Berorientasi pada karya dan kekaryaan.

Golkar juga memiliki doktrin perjuangan yang dikenal dengan istilah Karya Siaga Gatra Praja. Konsep kekaryaan tersebut merupakan identitas historis Golkar sejak pembentukannya sebagai Sekber Golkar pada 1964.

Lambang Partai Golkar

Lambang Partai Golkar dikenal dengan gambar pohon beringin. Pohon beringin memiliki makna filosofis sebagai simbol perlindungan, persatuan, dan tempat bernaung. Penggunaan lambang tersebut menggambarkan cita-cita Golkar untuk menjadi wadah yang dapat menghimpun berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda.
Lambang pohon beringin juga menjadi salah satu identitas politik yang paling dikenal masyarakat Indonesia.

PortalPemilu.com – Pemilih Tahu, Demokrasi Maju

Sumber Referensi

1. Situs resmi Partai Golkar – Sejarah Partai Golkar.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) – Sejarah Pemilu Indonesia.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Politik 2024.
4. ANTARA News – Profil dan sejarah Partai Golkar.
5. Tirto – Sejarah dan perolehan suara Golkar dalam Pemilu.
6. Arsip dan dokumentasi sejarah politik Indonesia.