PortalPemilu.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) mulai memunculkan perdebatan penting mengenai masa depan kelembagaan pengawasan Pemilu di Indonesia. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengubah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu). Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa Bawaslu sebaiknya tetap dipertahankan dengan memperkuat kewenangan dan daya paksa terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Dua gagasan tersebut berangkat dari persoalan yang relatif sama: bagaimana memastikan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mampu mencegah pelanggaran sejak awal.

Perbedaannya terletak pada pendekatan kelembagaan yang ditawarkan. Apakah persoalan pengawasan Pemilu perlu dijawab dengan membentuk lembaga baru yang berorientasi pada ajudikasi, atau justru dengan memperbaiki dan memperkuat lembaga pengawas yang sudah ada?

Dua gagasan dalam pembahasan RUU Pemilu

Usulan perubahan Bawaslu menjadi Badilu disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu dalam forum penyerapan aspirasi bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI pada 12 November 2026.

Koalisi tersebut menyerahkan naskah akademik dan rancangan kodifikasi UU Pemilu sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang. Salah satu usulannya adalah membentuk Badilu untuk menggantikan Bawaslu. Dalam rancangan yang diajukan, Badilu diarahkan memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, serta melakukan audit dana kampanye.

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Dalam forum pembahasan RUU Pemilu pada 11 November 2026, ia mendorong penguatan kewenangan Bawaslu, terutama dengan memberikan kekuatan eksekutorial terhadap rekomendasi dan peringatan pencegahan pelanggaran.

Menurut pandangan tersebut, Bawaslu selama ini telah mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Namun, rekomendasi atau peringatan yang disampaikan belum selalu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata terletak pada keberadaan lembaga pengawas, melainkan juga pada seberapa kuat kewenangan lembaga tersebut untuk memastikan hasil pengawasannya dipatuhi.

Pilihan pertama: Bawaslu diubah menjadi Badilu

Gagasan pembentukan Badilu menawarkan perubahan desain kelembagaan pengawasan dan penyelesaian perkara Pemilu. Jika mengacu pada usulan Koalisi Masyarakat Sipil, Badilu akan memiliki peran yang lebih terpusat pada fungsi ajudikasi atau penyelesaian sengketa dan pelanggaran melalui mekanisme pengambilan keputusan.

Beberapa kewenangan yang diusulkan antara lain:

  1. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Badilu diusulkan memiliki kewenangan memutus perkara pelanggaran administrasi dengan batas waktu penyelesaian tertentu.
  2. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Sengketa antara peserta Pemilu dan penyelenggara, atau persoalan lain yang berkaitan dengan proses Pemilu, diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme ajudikasi.
  3. Melakukan audit dana kampanye. Badilu diusulkan memperoleh kewenangan melakukan audit terhadap dana kampanye sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembiayaan politik.

Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara dan pemberian putusan sebagai salah satu fokus utama kelembagaan.

Namun, perubahan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Bagaimana fungsi pengawasan langsung terhadap tahapan Pemilu dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pencegahan pelanggaran? Bagaimana pengawasan partisipatif oleh masyarakat ditempatkan dalam desain kelembagaan yang baru?

Pertanyaan tersebut penting karena pengawasan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan juga mencakup upaya mencegah pelanggaran sebelum berdampak terhadap proses dan hasil Pemilu.

Pilihan kedua: Bawaslu dipertahankan dan diperkuat

Pendekatan kedua tidak mengubah identitas kelembagaan Bawaslu, tetapi mendorong pembenahan kewenangan, struktur, dan efektivitas kerjanya.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan daya tindak lanjut terhadap rekomendasi atau peringatan Bawaslu.

Dalam praktiknya, Bawaslu dapat menemukan potensi pelanggaran, menyampaikan peringatan, melakukan pencegahan, dan memproses dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya. Namun, efektivitas pengawasan akan berkurang apabila rekomendasi atau peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Karena itu, gagasan penguatan Bawaslu dapat diarahkan pada beberapa aspek.

Pertama, memperkuat kewenangan pencegahan.

Peringatan dini yang dikeluarkan Bawaslu perlu memiliki konsekuensi yang jelas. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya menjadi imbauan, tetapi menjadi instrumen yang dapat mendorong kepatuhan peserta Pemilu, penyelenggara, maupun pihak lain yang menjadi objek pengawasan.

Kedua, memperkuat kewenangan penindakan.

Bawaslu perlu memiliki instrumen yang efektif untuk memastikan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan. Penguatan tersebut harus disertai batas kewenangan yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme pengujian atau keberatan yang menjamin keadilan.

Ketiga, memperkuat penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi.

Kewenangan penyelesaian sengketa perlu didukung sumber daya manusia, kualitas pemeriksaan, standar pembuktian, serta putusan yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Keempat, memperkuat pengawasan partisipatif.

Masyarakat, organisasi pemantau Pemilu, perguruan tinggi, media, dan kelompok warga perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu. Bawaslu tetap memiliki peran penting dalam mengoordinasikan, menerima laporan, dan menindaklanjuti temuan masyarakat sesuai kewenangannya.

Apa perbedaan mendasar kedua pendekatan?

Perbedaan antara pembentukan Badilu dan penguatan Bawaslu bukan sekadar persoalan mengganti nama lembaga. Keduanya membawa konsekuensi terhadap pembagian fungsi pengawasan, pencegahan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum Pemilu.

Secara sederhana, perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

AspekBawaslu diperkuatBawaslu diubah menjadi Badilu
Desain kelembagaanMempertahankan lembaga yang ada dengan pembenahan kewenanganMembentuk lembaga baru dengan orientasi ajudikasi
PencegahanMemperkuat fungsi pencegahan dan daya tindak lanjut peringatanPerlu dirumuskan secara jelas siapa yang menjalankan fungsi pencegahan
Pelanggaran administrasiMemperkuat kewenangan Bawaslu yang sudah adaBadilu diusulkan menjadi lembaga pemutus
Sengketa prosesMemperkuat mekanisme penyelesaian oleh BawasluBadilu diusulkan menangani sengketa proses
Pengawasan masyarakatMemperkuat partisipasi melalui kelembagaan BawasluPerlu dipastikan hubungan pemantau masyarakat dengan Badilu
Transisi kelembagaanBerfokus pada perubahan kewenangan dan strukturMembutuhkan pengaturan peralihan fungsi, personel, aset, dan perkara

Tabel tersebut menggambarkan arah umum dari dua gagasan yang sedang dibicarakan, bukan rumusan pasal final RUU Pemilu.

Persoalan utamanya: apakah perubahan lembaga otomatis memperbaiki pengawasan?

Perdebatan mengenai Badilu dan penguatan Bawaslu perlu ditempatkan dalam konteks persoalan penegakan hukum Pemilu secara keseluruhan.

Pengawasan Pemilu menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pelanggaran dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, penggunaan fasilitas negara, netralitas aparatur, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil.

Dalam situasi tersebut, keberadaan lembaga pengawas tidak cukup hanya dinilai dari struktur organisasi atau nama kelembagaannya. Hal yang lebih penting adalah kemampuan lembaga untuk mendeteksi pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran, memproses laporan, menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, dan memastikan tindak lanjutnya.

Apabila Bawaslu tetap dipertahankan, penguatan kewenangan harus benar-benar menjawab persoalan yang selama ini menghambat efektivitas pengawasan.

Sebaliknya, apabila Badilu dibentuk, pembentuk undang-undang harus memastikan tidak terjadi kekosongan fungsi pengawasan. Fungsi pencegahan, pengawasan tahapan, pengawasan partisipatif, serta penanganan dugaan pelanggaran harus tetap memiliki penanggung jawab dan mekanisme yang jelas.

Perubahan kelembagaan juga harus mempertimbangkan independensi lembaga. Lembaga pengawas atau ajudikasi Pemilu harus bebas dari intervensi kepentingan politik, memiliki mekanisme rekrutmen yang transparan, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik dan hukum.

Reformasi pengawasan harus berorientasi pada perlindungan suara rakyat

Perdebatan mengenai masa depan Bawaslu merupakan bagian penting dari pembahasan RUU Pemilu. Namun, perdebatan tersebut seharusnya tidak berhenti pada pilihan mempertahankan atau mengganti nama lembaga.

Tujuan utama reformasi kelembagaan pengawasan Pemilu adalah memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai hukum, setiap pelanggaran dapat ditangani secara adil, dan setiap suara rakyat terlindungi.Bawaslu yang diperkuat maupun Badilu yang dirancang dengan kewenangan baru sama-sama harus menjawab kebutuhan tersebut.

DPR dan pemerintah perlu menguji setiap usulan berdasarkan efektivitas, independensi, kepastian hukum, akuntabilitas, serta kemampuan lembaga menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan secara bersamaan.Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reformasi bukan terletak pada nama lembaganya, melainkan pada apakah sistem baru mampu membuat Pemilu lebih jujur, adil, transparan, dan dipercaya masyarakat.

PortalPemilu.com : Pemilih Tahu Demokrasi Maju

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *