PortalPemilu.com – Pembahasan mengenai reformasi kelembagaan penyelenggara Pemilu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai memunculkan sejumlah gagasan perubahan mendasar. Salah satu usulan yang menarik perhatian adalah transformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi Badan Ajudikasi Pemilu (Badilu).
Usulan tersebut merupakan bagian dari gagasan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu yang disampaikan dalam pembahasan mengenai desain kelembagaan penyelenggara Pemilu. Perubahan ini bukan sekadar persoalan pergantian nama lembaga. Gagasan pembentukan Badilu membawa konsekuensi terhadap pembagian kewenangan pengawasan, penanganan pelanggaran administratif, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah Indonesia membutuhkan lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu dengan kewenangan yang luas, atau lembaga khusus yang lebih berorientasi pada penyelesaian perkara dan ajudikasi Pemilu?
Dari Bawaslu Menuju Badilu
Selama ini, Bawaslu menjadi salah satu lembaga utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Keberadaannya tidak hanya untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, tetapi juga melakukan pencegahan, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, Bawaslu mempunyai fungsi yang cukup luas.Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu maupun sengketa proses Pemilu.
Kewenangan tersebut mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, investigasi, pemeriksaan dan pemutusan pelanggaran administratif, hingga penyelesaian sengketa proses melalui mediasi dan ajudikasi. Dengan demikian, Bawaslu menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum administratif Pemilu.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mengusulkan perubahan desain kelembagaan tersebut melalui pembentukan Badan Ajudikasi Pemilu atau Badilu untuk menggantikan Bawaslu. Dalam dokumen usulannya, Badilu dirancang memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, serta melakukan audit dana kampanye.
Dengan desain tersebut, orientasi kelembagaan diarahkan pada fungsi pemeriksaan dan penyelesaian perkara Pemilu.
Apa yang Menjadi Dasar Usulan Pembentukan Badilu?
Salah satu persoalan yang mendasari gagasan perubahan ini adalah luasnya fungsi yang saat ini dijalankan Bawaslu.
Dalam satu lembaga terdapat fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
Penggabungan berbagai fungsi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kelembagaan, pembagian tanggung jawab, serta fokus pelaksanaan kewenangan.
Gagasan Badilu mencoba menawarkan pendekatan berbeda. Fungsi penyelesaian perkara dan ajudikasi ditempatkan sebagai orientasi utama lembaga, sementara pengawasan Pemilu didorong lebih kuat melalui keterlibatan masyarakat dan pemantau Pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif masyarakat memperoleh posisi yang semakin penting dalam desain penyelenggaraan Pemilu.
Namun, gagasan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan: apakah masyarakat dan organisasi pemantau Pemilu sudah memiliki kapasitas, sumber daya, serta perlindungan yang memadai untuk mengambil peran lebih besar dalam pengawasan?
Kewenangan Badilu yang Diusulkan
Berdasarkan dokumen usulan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu, terdapat tiga kewenangan yang secara khusus disebutkan untuk Badilu.
1. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu
Badilu diusulkan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi Pemilu. Kewenangan ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu
Badilu juga diusulkan menangani sengketa proses Pemilu, baik sengketa antarpeserta Pemilu maupun sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi dan ajudikasi.
3. Melakukan audit dana kampanye
Hal lain yang menarik dari usulan Badilu adalah kewenangan melakukan audit dana kampanye.
Kewenangan ini memperluas perhatian lembaga tidak hanya pada pelanggaran prosedur dan sengketa proses, tetapi juga pada aspek transparansi dan akuntabilitas pembiayaan kampanye. Pengaturan lebih lanjut tentu diperlukan untuk menjelaskan hubungan kewenangan tersebut dengan auditor independen, KPU, serta mekanisme pemeriksaan laporan dana kampanye.
Bagaimana Nasib Fungsi Pengawasan Jika Bawaslu Berubah Menjadi Badilu?
Inilah salah satu pertanyaan paling penting dari usulan pembentukan Badilu.
Jika Bawaslu selama ini memiliki perangkat pengawasan hingga tingkat daerah dan berperan langsung dalam mengawasi tahapan Pemilu, bagaimana fungsi tersebut dijalankan apabila lembaganya diubah menjadi badan yang lebih berorientasi pada ajudikasi?
Salah satu pendekatan yang berkembang dalam gagasan reformasi kelembagaan adalah memperbesar peran pengawasan partisipatif masyarakat. Masyarakat, organisasi pemantau Pemilu, perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan semakin aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu.
Akan tetapi, pengawasan partisipatif tidak bisa hanya dipahami sebagai ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.
Diperlukan sistem yang menjamin akses informasi, perlindungan pelapor, kemudahan penyampaian laporan, serta tindak lanjut yang jelas terhadap setiap dugaan pelanggaran.
Selain itu, kemampuan pengawasan juga belum tentu merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah yang memiliki organisasi pemantau dan sumber daya masyarakat yang kuat tentu memiliki kapasitas berbeda dengan wilayah yang akses informasi dan sumber dayanya terbatas.
Karena itu, jika fungsi pengawasan negara mengalami perubahan, RUU Pemilu perlu menjelaskan secara tegas siapa yang bertanggung jawab memastikan pengawasan tetap berlangsung di seluruh tahapan dan wilayah penyelenggaraan Pemilu.
Persoalan Penegakan Hukum Pemilu yang Belum Selesai
Transformasi Bawaslu menjadi Badilu juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan penegakan hukum Pemilu secara keseluruhan.
Saat ini, penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Keberadaan Gakkumdu dimaksudkan untuk membangun koordinasi dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Namun, mekanisme tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perbedaan penafsiran unsur tindak pidana, keterbatasan waktu penanganan, dan koordinasi antarlembaga.
Jika Bawaslu berubah menjadi Badilu, bagaimana posisi lembaga tersebut dalam mekanisme Gakkumdu?
Apakah Badilu tetap menjadi pintu masuk laporan dan temuan dugaan tindak pidana Pemilu? Bagaimana pembagian peran antara Badilu, Kepolisian, dan Kejaksaan?
Pertanyaan ini perlu dijawab agar perubahan kelembagaan tidak justru menimbulkan kekosongan atau ketidakjelasan dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
Persoalan lain juga muncul dalam pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bawaslu selama ini memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait atas hasil pengawasan netralitas.
Jika fungsi pengawasan berubah, perlu dipastikan siapa yang akan melakukan pemantauan, menyampaikan laporan, dan memastikan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Badilu atau Bawaslu yang Diperkuat?
Usulan pembentukan Badilu bukan satu-satunya pendekatan dalam pembahasan reformasi kelembagaan pengawas Pemilu.
Terdapat pula pandangan yang menghendaki Bawaslu tetap dipertahankan, tetapi kewenangannya diperkuat.
Pendekatan ini berpandangan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan Bawaslu sebagai lembaga, melainkan pada efektivitas kewenangan, kekuatan tindak lanjut, serta koordinasi penegakan hukum Pemilu.
Ada pula gagasan untuk melakukan redesain internal Bawaslu dengan memisahkan fungsi pencegahan dan pengawasan dari fungsi penindakan dan ajudikasi.
Ketiga pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi kelembagaan pengawas Pemilu masih menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu.
Sejumlah Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Sebelum gagasan pembentukan Badilu diputuskan, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang.
Pertama, bagaimana menjamin pengawasan Pemilu tetap berjalan apabila fungsi pengawasan Bawaslu dialihkan atau dikurangi?
Kedua, apakah masyarakat dan organisasi pemantau Pemilu sudah siap mengambil peran lebih besar dalam pengawasan mandiri?
Ketiga, bagaimana pembagian kewenangan Badilu dengan Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu?
Keempat, siapa yang bertanggung jawab mengawasi dan memastikan tindak lanjut pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri?
Kelima, bagaimana menjamin independensi, transparansi, dan kekuatan putusan Badilu agar penyelesaian perkara Pemilu memiliki kepastian hukum?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena reformasi kelembagaan tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan struktur organisasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditemukan, dilaporkan, diperiksa, diputus, dan ditindaklanjuti.
Menata Ulang Pengawasan untuk Memperkuat Demokrasi
Usulan perubahan Bawaslu menjadi Badilu membuka ruang diskusi mengenai arah masa depan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu di Indonesia.
Pembentukan lembaga yang lebih berfokus pada ajudikasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat penyelesaian perkara Pemilu. Namun, perubahan tersebut harus disertai desain yang jelas mengenai pengawasan partisipatif, penanganan tindak pidana, pengawasan netralitas aparatur, serta mekanisme pertanggungjawaban setiap lembaga.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reformasi bukan terletak pada apakah Bawaslu tetap dipertahankan atau diganti dengan Badilu.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah desain kelembagaan yang baru mampu menjamin Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta maupun pemilih.
Pembahasan RUU Pemilu menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa perubahan kelembagaan benar-benar menjawab persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Indonesia.
Portal Pemilu: Pemilih Tahu Demokrasi Maju
