JAKARTA, PortalPemilu.com – Situasi politik nasional memasuki babak baru menyusul perkembangan persoalan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Rabu (11/11/2026), Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada hari yang sama, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi juga secara resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dua perkembangan tersebut menandai semakin seriusnya dinamika politik dan ketatanegaraan yang muncul setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian publik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo
Kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
Budi Arie membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” demikian keterangan Budi Arie sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Informasi tersebut menjadi perkembangan lanjutan setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Saat itu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan adanya informasi penyerahan surat pada 11 November, perkembangan persoalan pengunduran diri Gibran memasuki tahap yang lebih serius.
Namun, hingga laporan ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi dari Istana maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengenai penerimaan dan tindak lanjut surat tersebut dalam mekanisme ketatanegaraan.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah kabar pengunduran diri tersebut, perkembangan lain terjadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat, yaitu 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Adapun komposisi 120 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut adalah:
| Fraksi | Jumlah anggota |
|---|---|
| PKS | 28 |
| NasDem | 19 |
| PKB | 18 |
| Demokrat | 18 |
| PDI Perjuangan | 14 |
| Golkar | 11 |
| Gerindra | 11 |
| PAN | 1 |
| Total | 120 |
Saan Mustopa menjelaskan bahwa substansi usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Saan, dokumen yang telah diterima pimpinan DPR selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus). Dalam agenda yang disampaikan DPR, pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Apa yang Menjadi Dasar Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek perkara di MA dan MK.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran juga menguraikan persoalan pembuktian dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan dalam persidangan.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mempersoalkan kembali pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Para pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional DPR.
Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan proses politik dan ketatanegaraan yang harus dibuktikan melalui tahapan yang berlaku. Pengajuan tersebut belum merupakan keputusan bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran atau harus diberhentikan dari jabatannya.
Dua Jalur Berbeda: Pengunduran Diri dan Pemberhentian
Perkembangan ini menarik karena terdapat dua mekanisme berbeda yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu pengunduran diri Wakil Presiden dan kemungkinan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, Presiden Prabowo berwenang mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Sementara itu, apabila persoalan berlanjut melalui mekanisme pemberhentian, prosesnya mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam mekanisme ini, DPR harus terlebih dahulu menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai persyaratan konstitusional. Pendapat DPR kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.
Menunggu Sikap Resmi Istana, DPR, dan MPR
Perkembangan pada 11 November 2026 ini menempatkan persoalan jabatan Wakil Presiden dalam situasi yang semakin dinamis.
Di satu sisi, terdapat informasi dari Budi Arie Setiadi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo. Di sisi lain, DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani 120 anggotanya dari delapan fraksi.
Sejumlah pertanyaan penting masih menunggu kejelasan.
Apakah surat pengunduran diri Gibran telah diterima dan akan ditindaklanjuti secara resmi? Bagaimana sikap Presiden Prabowo terhadap surat tersebut? Apakah MPR akan menerima surat pengunduran diri dan memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden? Bagaimana kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah perkembangan persoalan ini dalam beberapa hari mendatang.
Portal Pemilu: Pemilih Tahu Demokrasi Maju.