**JAKARTA, PortalPemilu.com** – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Prasetyo menjelaskan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu hal yang dibicarakan adalah dinamika politik yang berkembang menyusul sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo.
Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran terkait situasi yang sedang dihadapinya.
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran Akan Tempuh Jalur Hukum
Setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, Gibran akhirnya memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wakil Presiden. Gibran mengatakan bahwa Presiden memberikan sejumlah masukan kepadanya, salah satunya agar tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.
Selain itu, Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Ia juga menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait persoalan dokumen pendidikannya.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Berawal dari Persoalan Putusan MA dan MK
Dinamika politik yang dihadapi Gibran tidak dapat dilepaskan dari persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek perkara tidak sah. Sementara itu, dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan yang menjadi perhatian publik, khususnya mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan dalam proses persidangan.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden serta konsekuensi hukum dan politiknya. Persoalan ini juga berkembang menjadi dinamika politik di DPR, dengan munculnya dorongan dari sejumlah pihak untuk menggunakan mekanisme politik dan konstitusional dalam menyikapi persoalan tersebut.
Bagaimana Kelanjutan Jabatan Wakil Presiden?
Pernyataan niat pengunduran diri Gibran menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan posisinya sebagai Wakil Presiden. Namun, hingga keterangan yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026), belum terdapat konfirmasi bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi dilakukan dan berlaku.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Gibran tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Pemerintah juga tetap berfokus menjalankan agenda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perkembangan ini menjadi perhatian penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Selain menyangkut posisi Wakil Presiden, persoalan tersebut juga menguji bagaimana mekanisme hukum dan konstitusi bekerja ketika muncul persoalan mengenai persyaratan jabatan publik.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari Gibran, terutama upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum serta bagaimana perkembangan politik dan konstitusional atas persoalan tersebut akan berlangsung.
PortalPemilu : Pemilih Tahu Demokrasi Maju