Yang Tersisa dari Pilkada

Rekapitulasi KPU di Pilkada Pacitan, Jawa Timur (Foto: Purwo Sumodiharjo)

Jakarta¬†–¬†Tumpukan sampah menjadi pemandangan yang akan kita saksikan pasca perhelatan sebuah pesta. Seringkali sampah-sampah tersebut hanya dibiarkan berserakan. Ketika tidak segera dibersihkan, maka yang akan muncul berikutnya adalah penyakit dan permasalahan baru.

Kontestasi pilkada yang merupakan pesta demokrasi pun meninggalkan bertumpuk permasalahan, menunggu untuk dibersihkan. Apalagi pandemi Covid-19 sebagai sebuah kondisi khusus membuat perhelatan kali ini dibayangi oleh pelbagai pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Merujuk pada agenda pilkada, 4-6 September 2020 merupakan jadwal pendaftaran calon peserta pilkada. Namun, mayoritas pendaftaran bakal calon kepala daerah diiringi dengan arak-arakan massa pendukung, persis sama dengan keadaan sebelum pandemi. Padahal Pasal 49 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 mewajibkan diterapkannya protokol kesehatan pada saat mendaftarkan calon kepala daerah. Artinya, arak-arakan merupakan hal yang dilarang.

Tidak berhenti di sana, pelanggaran terhadap upaya pencegahan Covid-19 kembali terjadi pada masa kampanye. Setidaknya hingga November 2020, Bawaslu mencatat sebanyak 1.315 pelanggaran protokol kesehatan. Pengabaian yang dilakukan oleh peserta pilkada terjadi akibat ketidaksiapan diri untuk berkampanye menggunakan metode baru, seperti memaksimalkan penggunaan media. Tidak hanya bergantung dengan cara konvensional melalui pengumpulan massa.

Minimnya mitigasi risiko untuk mencegah kerumunan pada penyelenggaraan pilkada kali ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Berkurangnya kewaspadaan serta kepedulian masyarakat untuk mencegah Covid-19 diakibatkan oleh euforia yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Padahal kebijaksanaan peserta pilkada untuk meminimalisasi pengumpulan massa menjadi sebuah keharusan untuk melindungi nyawa masyarakat yang nantinya akan ia pimpin.

Pelanggaran tersebut sudah diduga akan terjadi. Sebab tradisi politik elektoral kita selama ini mengandalkan metode non-substansial. Calon kepala daerah menjadikan saling pamer kekuatan berupa kuantitas jumlah pendukung sebagai hal yang sangat penting. Padahal jumlah pendukung ditentukan pada hari pemungutan suara, bukan pada saat pendaftaran.

Kebiasaan inilah yang sedari awal tidak diantisipasi serius oleh DPR, pemerintah, dan KPU yang menjadi pelopor pilkada serentak di tengah pandemi ini. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada masih membuka kesempatan pasangan calon untuk mengumpulkan massa pendukung. Walaupun terdapat pembatasan tempat hingga jumlah orang yang dapat hadir, namun ketentuan ini tentu saja tetap dilanggar.

Aturan penyelenggaraan kampanye pilkada di tengah pandemi pun disusun dengan terburu-buru. Peraturan KPU tentang kampanye baru ditetapkan oleh KPU pada 22 September, sedangkan tahapan kampanye diselenggarakan pada 26 September. Waktu yang sempit ini menjadi penghalang bagi KPU untuk dapat mensosialisasikan aturan ini kepada peserta pilkada. Sehingga persiapannya pun menjadi tidak maksimal.

Beberapa bentuk kampanye yang mengumpulkan massa seperti rapat umum, konser, maupun kegiatan sosial seperti bazar dan donor darah berpotensi menjadi pusat penyebaran Covid-19. Padahal sejak Maret pemerintah telah menyerukan agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah dan meminimalisiasi pertemuan fisik dengan orang lain. Pilihan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi menjadi anomali ketika para tenaga kesehatan sedang berjibaku melawan pandemi ini.

Bagaimanapun, pesta telah selesai digelar. Saat ini harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pilkada atas setiap dampak yang nantinya akan muncul. Karena keselamatan nyawa masyarakat harus menjadi pertimbangan utama pada saat dirumuskan hingga diputuskannya sebuah kebijakan publik.

Tak Hanya Pandemi

Persoalan yang membayangi penyelenggaraan pilkada yang lalu tidak hanya pandemi Covid-19. Mahalnya ongkos politik juga menjadi salah satu isu yang kembali menyeruak. Walaupun terjadi hampir pada tiap gelaran pemilu maupun pilkada, namun masih belum terdapat obat untuk mengatasi penyakit politik ini.

Munculnya pragmatisme politik akibat pandemi merupakan lawan pertama yang dihadapi oleh Pilkada Serentak 2020. Kondisi perekonomian masyarakat yang kian menurun akibat pandemi menjadi hal yang dimanfaatkan oleh politisi untuk memainkan politik uang. Pemilih akan memutuskan untuk menjual suaranya demi mendapatkan sejumlah uang, ketimbang tidak mendapatkan apapun sama sekali.

Tergerusnya kesadaran politik masyarakat ini menjadi salah satu sirine kematian demokrasi. Saat ini mayoritas pemilih yang mentoleransi praktik politik uang bukan merupakan individu yang tidak memahami bahwa hal ini merupakan bentuk korupsi. Namun mereka memilih untuk bersikap skeptis akibat pengalaman objektif yang dialaminya pada kepemimpinan kepala daerah sebelumnya. Sekalipun menolak uang pembeli suara tersebut, mereka menganggap bahwa tidak akan ada perubahan berarti, entah siapa yang nantinya akan terpilih.

Demokrasi akan berada di tepi kubur jika politik elektoral hanya menjadi medium untuk melegitimasi kekuasaan. Pemilih tidak lagi menjatuhkan pilihannya berdasarkan rasionalitas, tetapi hanya akan mempertimbangkan nominal yang ia terima. Mungkin hal ini menjadi angin sejuk bagi pelaku politik uang. Mereka tidak lagi harus menghabiskan energi untuk saling adu gagasan. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadikan pemilihan langsung sebagai lembaga untuk mendidik masyarakat menjadi korup.

Pilkada kali ini juga memberikan keuntungan tersendiri bagi petahana. Pasalnya petahana memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat program yang berpotensi untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadinya. Seperti dengan memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah untuk membangun citra politiknya. Mendulang suara dengan cara seperti ini merupakan salah satu bentuk korupsi karena melibatkan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi merupakan hal yang pertama kali dihadapi oleh Indonesia. Ketidaksiapan aturan hukum hingga infrastruktur penunjang seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk dapat menunda pilkada. Tapi apa mau dikata, pesta raya telah diselenggarakan. Saatnya untuk membersihkan sisa permasalahan yang masih menumpuk. Kemudian melakukan evaluasi agar tidak lagi terjadi permasalahan seperti saat ini.

Hemi Lavour Febrinandez peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Detik.com/ Hemi Lavour Febrinandez/ mmu/ mmu.

Artikel ini telah tayang dilaman Detik.com pada tanggal 16 Desember 2020 dengan judul “Yang Tersisa dari Pilkada”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *