Warga Al-Quds di Antara Pemilu Israel dan Palestina

Warga Palestina di Yerusalem Timur, jika mereka membayar pajak ke Israel pun, mereka tetap dilarang memberikan suara dalam pemilihan umum Israel pada hari Selasa, 23 Maret 2021, karena negara pendudukan Yahudi itu tidak menganggap mereka sebagai warga negara.

Israel yang melihat Al-Quds sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi, mencaplok Yerusalem timur pada tahun 1967 dan memandang sekitar 300.000 warga Palestina yang tinggal di sana sebagai penduduk belaka.

Orang-orang Palestina ini memiliki hak sosial, akses ke perawatan kesehatan dan kartu penduduk, tetapi tidak memiliki paspor.

Mereka hanya dapat memilih anggota dewan kota tetapi tidak dalam pemilihan nasional, kecuali jika mereka melanggar tabu dan mendapatkan kewarganegaraan Israel.

Baca Juga:  Ribuan Warga Israel Memprotes Netanyahu Menjelang Pemilu

Namun, dengan melakukan itu mereka akan kehilangan hak untuk memilih dalam pemilihan umum Palestina.

Pemilu 23 Maret 2021 Israel adalah yang keempat dalam waktu kurang dari dua tahun dan pemilu Palestina pertama dalam 15 tahun akan dimulai pada 22 Mei 2021, yang direncanakan puncaknya pada akhir tahun ini.

Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling sulit dalam konflik Israel-Palestina, dengan komunitas internasional bersikeras bahwa hal itu harus dinegosiasikan oleh kedua belah pihak.

Israel memandang seluruh kota sebagai ibukotanya, sementara Palestina ingin Yerusalem timur menjadi ibu kota negara masa depan mereka sendiri.

Baca Juga: AS Tidak Akan Akui Hasil Pemilu Suriah Kecuali PBB Terlibat

Dalam beberapa tahun terakhir ribuan orang Palestina di Yerusalem Timur, berharap bisa meningkatkan kehidupan mereka dengan cara mengambil kewarganegaraan Israel.

Tren ini semakin cepat terjadi setelah mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Tahun berikutnya, 1.064 warga Yerusalem Timur Palestina mengajukan kewarganegaraan Israel.

Permohonan naik menjadi 1.633 pada tahun 2020, menurut otoritas Israel, yang mengatakan bahwa lebih dari 1.800 telah diberikan kewarganegaraan Israel tahun lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *