UU Pemilu Batal Direvisi, KPU Diminta Inovatif Siapkan Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Netgrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki inisiatif dan inovatif terhadap pengaturan yang diperlukan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada batal direvisi tahun 2021.

“KPU perlu punya inisiatif dan inovasi terhadap pengaturan-pengaturan yang perlu di atur dalam pemilu nanti,” ujar Ferry kepada Republika, Selasa (16/3).

Menurut dia, pengaturan norma dalam Peraturan KPU (PKPU) perlu dibahas bersama DPR dan pemerintah. Hal ini untuk menghindari ketentuan dalam PKPU yang diubah tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Selain itu, KPU juga perlu menyinkronkan tahapan Pemilu dengan Pilkada serentak. Aspek kelembagaan penyelenggara pemilu juga perlu diperkuat sehingga tanggung jawab dan kerja tidak tumpang tindih.

Di samping itu, kata Ferry, KPU juga perlu melakukan penguatan sistem infomasi kepemiluan seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipil), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Tak lupa mitigasi beban kerja penyelenggara pemilu dan risikonya melaksanakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama.

Di sisi lain, dia menilai, dicabutnya Rancangan UU tentang Pemilu dari daftar program legislasi nasional prioritas 2021 karena pemerintah dan DPR menganggap tidak penting untuk memastikan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Ferry juga berpendapat, DPR telah kehilangan daya kontrolnya terhadap pemerintah.

Pemerintah seharusnya bisa paralel menjalankan kebijakan dalam menghadapi pandemi, membangkitkan ekonomi, menyejahterahkan masyarakat, sekaligus menjaga kualitas demokrasi dan pemilu dengan merapikan landasan hukumnya. Sebab, menurut Ferry, implikasinya dapat mengancam kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

“Saya berharap, pemerintahan Jokowi tidak meninggalkan warisan buruk, yaitu tidak peduli dengan kualitas demokrasi dan pemilu, tetapi kita berharap meninggalkan legacy yang baik untuk penguatan demokrasi dan pemilu,” kata dia.

Peningkatan kualitas dapat dilihat juga dari sisi pemilih. Pemilih seharusnya dipastikan menggunakan kedaulatannya dengan baik dan rasional dalam menentukan presiden, wakil rakyat, maupun kepala daerah.

“Apabila ditumpuk dalam waktu satu tahun, akan sulit sekali bagi pemilih mengingat pemilihan kita yang banyak dan rumit. Janganlah terus kita jalankan pemilihan sekedar terlaksana saja,” tutur Ferry.

republika.co,id/Mimi Kartika/Agus Yulianto

Artikel ini telah tayang di laman republika.co.id pada tanggal 17 Maret 2021 dengan judul “UU Pemilu Batal Direvisi, KPU Diminta Inovatif Siapkan Pemil”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *