UU Pemilu Batal di revisi, Pemilu Nasional dan Pilkada tetap digelar 2024

Orient pernah merekam e-KTP di Disdukcapil Jakarta Utara, berpindah alamat KTP ke Jaksel, hingga terakhir merekam ktp di Kupang, NTT. Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

Jakarta – Komisi II DPR RI memutuskan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak akan digelar di tahun yang sama yakni 2024.

Meski pelaksanaan Pemilu dan Pilkada masih tiga tahun lagi, KPU sudah mengeluarkan simulasi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Dalam hal UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku sekarang ini dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat diperoleh gambaran simulasi tahapan yang saling bersinggungan/beririsan,” kata Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam keterangannya, Jumat (12/2).

Hasyim kemudian memaparkan pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu tertuang dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.

Berikut bunyinya:
(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(7) Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada dan tertuang dalam Pasal 201 ayat 8.

Berikut Bunyinya:

(8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *