Temukan 8 Pelanggaran Pidana di Pilkada 2020, Bawaslu Bantul Sulit Buktikan

Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul menunjukkan nomor urut yang didapat dalam pengundian di KPU Bantul, Kamis (24/9/2020). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul menunjukkan nomor urut yang didapat dalam pengundian di KPU Bantul, Kamis (24/9/2020). – (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

SuaraJogja.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menemukan delapan dugaan pelanggaran pidana yang terjadi selama masa Pilkada 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina menuturkan delapan kasus itu tersebar di sejumlah Kapanewon seperti Kasihan, Imogiri, Dlingo serta Kapanewon Pundong. 

Sayangnya, pelanggaran ini seluruhnya tidak sampai ke ranah hukum lantaran kurang memenuhi unsur formil dan materiil.

“Beberapa hal yang menyebabkan kami kesulitan mengumpulkan bukti sebagai syarat yakni seringkali seseorang yang akan dijadikan saksi enggan karena alasan takut. Hal ini yang menyebabkan tim kami kesulitan mengumpulkan syarat materiil dan formal,” jelas Harlina dihubungi wartawan, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Bawaslu: Pengadilan Negeri Putus 155 Pekara Terkait Pelanggaran Pemilu

Ia mengungkapkan jika pelanggaran tersebut masih banyak ditemukan kasus politik uang atau money politic. Meski demikian kasus tersebut tidak masuk ranah hukum yang lebih tinggi.

“Yang paling banyak kasus adalah saat tahapan pelaksanaan kampanye. Politik uang masih sering terjadi,” ujar dia.

Dikatakan Harlina, selain kasus pelanggaran kampanye berupa money politik, dari sisi penerapan protokol kesehatan (prokes) kampanye seperti pembatasan peserta kampanye, potensi berkerumun saat berkampanye masih menjadi sorotan Bawaslu.

Baca Juga: Diduga Ada Pelanggaran, 2 Pilkada Dengan Calon Tunggal Di Sumsel Dilaporkan Ke MK

“Sebenarnya kampanye dengan melanggar prokes pandemi Covid-19 banyak ditemukan. Tetapi kami kekurangan saksi untuk kelengkapan berkas,” katanya.

Meski kasus-kasus itu belum sepenuhnya diusut tuntas, hal ini menjadi catatan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada serta pilpres pada 2024 mendatang.

“Yang jelas ini menjadi catatan untuk pemilihan  tahun selanjutnya. Kami juga meminta kepada masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi saat masa kampanye pada Pilkada atau Pilpres mendatang,” ujar dia.

Baca Juga: 3 Terdakwa Divonis Bersalah Di Kasus Money Politik Pilkada Pangandaran

Pihaknya berharap agar masing-masing masyarakat bisa menjadi pengawas masing-masing di wilayah tempatnya tinggal.

Kendati Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bantul telah usai, Harlina mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul yang berhasil membawa Pilkada Bantul mendapat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di DIY.

Meski tak ingin jumawa, pihaknya berharap partisipasi masyarakat dalam memilih benar-benar karena kesadaran hati nurani, bukan karena berharap sebuah janji atau iming-iming karena mendapatkan imbalan.


Suara.com/ Suarajogja.com/ Galih Priatmojo/ Muhammad Ilham Baktora.

Artikel ini telah tayang dilaman Suara.com pada tanggal 13 Maret 2021 dengan judul “Temukan 8 Pelanggaran Pidana di Pilkada 2020, Bawaslu Bantul Sulit Buktikan”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *