Tag: Undang Undang Pemilu

MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK mengoreksi Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu terkait persyaratan partai politik (parpol) menjadi peserta pemilu. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam

. Dok Kemendagri Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mendagri: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/16/mendagri-pelaksanaan-pilkada-serentak-2024-konsisten-dengan-undang-undang. Penulis: Larasati Dyah Utami Editor: Malvyandie Haryadi

Mendagri: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang

Mendagri Tito Karnavian. Dok Kemendagri TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI Bersama Mendagri, dan Rapat Dengar Pendapat Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP

Ilustrasi pilkada(KOMPAS/DIDIE SW)

Peneliti LIPI Usul Pemilu Nasional dan Daerah Digelar Terpisah 2-3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Aisah Putri Budiatri menilai, dalam kajian LIPI, Pemilu tingkat nasional dan daerah sebaiknya tidak dilakukan serentak. Perlu ada jeda waktu dua sampai tiga tahun. “Karena seharusnya itu dipisah. Pemilu nasional dalam konteks ini Pilpres dan Pileg,

UU Pilkada dan Pemilu Disatukan

AKARTA – DPR RI ingin menyatukan Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Pemilu. Komisi II menargetkan paling lambat awal 2021, dewan sudah bisa menyelesaikan Undang-Undang yang berkaitan dengan politik. “Nanti tidak lagi dua rezim seperti sekarang. Pemilu sendiri, Pilkada sendiri. Jadi ini rencananya dua Undang-Undang mungkin akan jadi satu saja,” kata

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (ANTARA News/Anita Permata Dewi) Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (ANTARA News/Anita Permata Dewi)

Pemilu Nasional dan Pilkada, Perludem: Tak Layak Serentak

Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menganggap tidak layak jika pemilihan kepala daerah dilakukan serentak dengan pemilu nasional pada tahun 2024. Menurutnya jika hal itu dilakukan maka terkesan memaksa dan kurang rasional.  “101 daerah yang habis masa jabatan kepala daerahnya di 2022 dan 171 daerah yang berakhir di 2023

LSM Minta Revisi UU Pemilu, Pilkada, Parpol Dibahas Bersamaan

Jakarta, CNN Indonesia — Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadil Ramadhani mendorong pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bersamaan dalam satu kesempatan. Hal itu Fadil sampaikan usai bersama perwakilan

Dua Putusan MK pada tanggal 6 Januari 2020

Putusan MK No.74/PUU-XVII/2019 mkri.id— Permohonan yang disampaikan oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda). Ketentuan yang diajukan untuk diuji oleh Partai Garuda adalah terkait dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang