Tag: Sengketa Pilkada

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

MK Kembali Terima 8 Gugatan Sengketa Hasil Pilkada 2020 Setelah Pelaksanaan PSU

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Gugatan itu muncul dari daerah-daerah yang diperintahkan MK untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).  Sebelumnya MK telah memerintahkan untuk dilaksanakan PSU di 17 daerah. Berdasarkan data yang yang terlihat di laman resmi MK, hingga Jumat

Sengketa Lagi, Hasil PSU Pilkada Digugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). PSU ini dilaksanakan berdasarkan putusan MK pada penyelesaian hasil Pilkada 2020. Berdasarkan laman resmi MK, gugatan masih dalam tahap pengajuan permohonan. Setidaknya ada enam permohonan yang dilayangkan ke MK, termasuk hasil penghitungan surat suara

Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius

Perludem Kritik MK Tak Lihat Praktik Money Politic Saat Sidang Sengketa Pilkada

Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius Merdeka.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilkada. Menurutnya, MK tidak melihat pelanggaran soal pra pemilihan seperti politik uang, politisasi bantuan sosial dan mobilisasi ASN. “Pelanggaran pra pemilihan lebih kepada money politic atau netralitas

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah

Perludem Harap MK Tidak Hanya Lihat Sengketa Perselisihan Pilkada dari Angka Saja

Merdeka.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai sengketa perselisihan Pilkada bukan hanya dari angka saja. Menurutnya, MK harus melihat bagaimana angka tersebut diperoleh dari para paslon yang menggugat. “Dalam kita melihat persidangan terkait perselisihan hasilkan Pilkada ini, MK diharapkan tidak melihat soal

Pemilihan kepala daeah (Pilkada). Foto/SINDOnews

Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran Jelang Pemungutan Suara Ulang Pilkada

Pemilihan kepala daeah (Pilkada). Foto/SINDOnews JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan persidangan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada tahun 2020. Hingga hari terakhir putusan, Senin 22 Maret 2021, sebagian dari perkara yang ditindaklanjuti diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) . Menanggapi putusan tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

MK Kabulkan 17 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, 10 Ditolak

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta) Liputan6.com, Jakarta Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Ihsan Maulana menyebutkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan 17 sengketa perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020. Sebanyak 32 putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Ihsan Maulana di Jakarta, Selasa (23/3/2021), merupakan perkara yang masuk ke tahap lanjutan atau pembuktian.

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

Ini Hasil Lengkap Putusan MK untuk 19 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara) Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan dari 19 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada serentak 2020 dari 32 perkara yang diterima MK. Pembacaan 19 putusan ini dilakukan pada hari Kamis (18/3/2021) sebanyak 10 perkara dan Jumat (19/3/2021) sebanyak 9 perkara. Sementara putusan 13 perkara lainnya, akan

Pembacaan Putusan MK PHPU Pilkada 2020.

Hari KeduaJumat, 19 Maret 2021 Perkara No. 12 PHPU Kab. Sekadau (Kalbar):1.1. Mengabulkan permohonan sebagian.1.2. Membatalkan SK KPU Sekadau No. 372 ttg Penetapan Hasil Rekap Suara 15 Des 2020 sepanjang perolehan suara semua paslon di seluruh TPS di Kec. Belitang Hilir.1.3. Memerintahkan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS (65 TPS)

Pasangan calon nomor urut 3, Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Bandung terpilih dalam Pilkada 2020.(Detikcom/Muhammad Iqbal)

Sengketa Pilkada Kab. Bandung Ditolak, Sahrul Gunawan Wabup

Gugatan atas kemenangan pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan di Pilkada Kabupaten Bandung ditolak MK. (Foto: Detikcom/Muhammad Iqbal) Bandung, CNN Indonesia — Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Bandung pada Kamis (18/3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung yang memenangkan pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bandung pun tetap sah.

Ilustrasi pemilu(SERAMBI/M ANSHAR) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/15445051/kemendagri-tahapan-pemilu-2024-dimulai-pertengahan-2022?page=all. Penulis : Nicholas Ryan Aditya Editor : Diamanty Meiliana Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Terbukti Ada Pemilih Ganda Saat Pilkada, MK Perintah PSU di Teluk Wondama

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Teluk Wondama yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael D. Auparai. MK juga memerintahkan KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS yang ditemukan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati