Tag: Putusan MK

MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK mengoreksi Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu terkait persyaratan partai politik (parpol) menjadi peserta pemilu. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati Foto: Republika/ Wihdan

Pilkada Sabu Raijua, Semua Pihak Diminta Patuhi Putusan MK

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati Foto: Republika/ Wihdan Perselisihan hasil pilkada bermuara di MK dan selesai ketika MK sudah memutus. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Orient P Riwu Kore-Thobias Uly, sebagai

Akademisi Usul Kewenangan Bawaslu Dimaksimalkan Pascakasus Pilkada Sabu Raijua

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua NTT yang mendiskualifikasi Orient Riwu Kore, merupakan bukti jika masih adanya kelemahaman pada pengawasan sistem data kependudukan di Indonesia. Hal ini dikatakan akademisi Universitas Trisakti, Dr. Radian Syam, SH. MH, saat menghubungi wartawan. Dikatakan Radian, lemahnya pengawasan data

Mahkamah Konstitusi Putuskan Pilkada Nabire Digelar Ulang

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire, Papua Tahun 2020. MK dalam putusannya menyatakan bahwa hasil pencoblosan dinyatakan tidak sah. “Menyatakan hasil suara tidak sah,” bunyi putusan MK yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulisnya Jumat (19/3/2021). Hasyim menyampaikan

Tok! Denny Indrayana ‘Menang’ di MK, Sahbirin Noor Batal Kuasai Pilkada Kalsel

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan oleh Denny Indrayana pada Jumat (19/3/2021). Selain itu, majelis hakim konstitusi juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan dan 24

Ilustrasi pemilu(SERAMBI/M ANSHAR) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/15445051/kemendagri-tahapan-pemilu-2024-dimulai-pertengahan-2022?page=all. Penulis : Nicholas Ryan Aditya Editor : Diamanty Meiliana Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Terbukti Ada Pemilih Ganda Saat Pilkada, MK Perintah PSU di Teluk Wondama

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Teluk Wondama yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael D. Auparai. MK juga memerintahkan KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS yang ditemukan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati

MK Tolak 9 Sengketa Pilkada Serentak 2020

Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 9 permohonan sengketa pilkada serentak dari 10 putusan sengketa Pilkada Serentak 2020 yang dibacakan MK hari ini, Kamis (18/3/2021). Satu sengketa yang dikabulkan sebagian oleh MK, yakni sengketa Pilkada Teluk Wondama, Papua Barat dan memerintahkan KPU Teluk Wondama untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan

MK Tolak Gugatan UU Pilkada

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pilkada. Permohonan dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. “Meskipun Mahkamah berwenang mengadili

Dua Putusan MK pada tanggal 6 Januari 2020

Putusan MK No.74/PUU-XVII/2019 mkri.id— Permohonan yang disampaikan oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda). Ketentuan yang diajukan untuk diuji oleh Partai Garuda adalah terkait dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi: Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang