Tag: Penundaan Pilkada

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan II tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

DPR Bentuk Tim Hukum Hadapi Gugatan Busyro Muqoddas soal Pilkada 2020

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-8 pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 November 2020. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan II tahun 2020-2021. TEMPO/M Taufan Rengganis TEMPO.CO, Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim hukum

Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Busyro Gugat Pilkada agar Ditunda Hingga Pandemi Terkendali

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Andry Novelino) Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan sejumlah tokoh menggugat keputusan pemerintah, DPR, dan KPU melanjutkan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Busyro dkk. melayangkan gugatan

Wapres Ma'ruf Amin menyebut incumbent berkepentingan agar Pilkada 2020 tetap digelar meski pandemi, sementara anaknya di Pilkada Tangsel bukan incumbent. Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra

Ma’ruf Amin soal Pilkada: Kalau Saya Sih Lebih Baik Ditunda

Wapres Ma’ruf Amin menyebut incumbent berkepentingan agar Pilkada 2020 tetap digelar meski pandemi, sementara anaknya di Pilkada Tangsel bukan incumbent. Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 lebih baik ditunda terlebih dulu meskipun putrinya, Siti Nur Azizah turut maju sebagai

Bawaslu: Penundaan Pilkada 2020 akan Timbulkan Masalah

Masalah seperti penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengelolaan anggaran. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 karena adanya pandemi COVID-19 akan menimbulkan beragam permasalahan. Permasalahan yang muncul antara lain dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran, dan sebagainya. “Penundaan

Penundaan Pilkada, Rem Darurat Cegah Kluster Baru Covid-19

JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah untuk menyiapkan opsi penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di zona merah. Opsi ini menjadi rem darurat untuk mencegah kluster baru penularan Covid-19. Pelaksanaan pilkada, di tengah pandemi Covid-19 yang terus mengalami peningkatan kasus, berpotensi menjadi media penularan

Covid-19 Belum Teratasi, Komnas HAM Sarankan Penundaan Pilkada Serentak 2020

PRFMNEWS – Jelang Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, belum ada tanda-tanda kasus covid-19 di Indonesia mereda. Setiap harinya dilaporkan ribuan kasus positif covid-19 bertambah. Melihat kondisi ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusulkan agar pelaksanaan tahapan pilkada serentak ditunda. Penundaan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “KPU,

Pilkada Ditunda karena Corona, Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Diisi Penjabat

Penundaan Pilkada Serentak di 270 daerah akibat corona, bisa berdampak pada masa jabatan kepala daerah. Dalam waktu dekat, ada 207 kepala daerah baik gubernur, wali kota, atau bupati yang masa jabatannya habis Februari 2021. Sisanya habis di bulan berikutnya. ika Pilkada mundur lagi dari jadwal Desember 2020 sebagaimana diatur Perppu

Utak-Atik Opsi Pilkada

Mouliza K.D. Sweinstani (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI) Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum kunjung usai. Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang seharusnya digelar pada 23 September mendatang. Kondisi ini praktis membuat penyelenggaraan pemilihan yang akan diikuti oleh 270 daerah itu harus diatur ulang. Dalam

Dibayangi Covid-19, Ini 8 Hal yang Harus Dipastikan Terkait Pelaksanaan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 masih dibayangi ancaman Covid-19. Sekalipun, pemerintah telah memutuskan untuk menunda penyelenggaraannya hingga 9 Desember mendatang. Menurut peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana, ada delapan hal yang harus dipastikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu sebelum tahapan pilkada dilaksanakan. Artikel terkait: Ini Rekomendasi Komnas HAM Atas