Pemilih Tahu Demokrasi Maju
sidang sengketa pilkada banjarmasin di MK. ©2021 Merdeka.com/antara Merdeka.com – Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ananda dan H Mushaffa Zakir (AnandaMu) menyerahkan sejumlah bukti-bukti tambahan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pasangan calon Ibnu Sina dan Arifin Noor ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Beberapa alat bukti tambahan final
Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius Merdeka.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pilkada Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Rabu (24/2). Dalam persidangan kali ini, pihak Paslon Nomor Urut 2 Aria Lukita Budiwan dan Erlina selaku pemohon menghadirkan sejumlah saksi yang mengungkap adanya politik
Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. ©Liputan6.com/Faizal Fanani Merdeka.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Ben Brahim-Ujang Iskandar meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengesampingkan penerapan ambang batas sesuai Peraturan MK Nomor 6 tahun 2020. Sebab, ditemukan kecurangan yang bersifat fundamental dalam proses pencoblosan. Kuasa hukum calon gubernur
Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2018 Liputan6.com/Immanuel Antonius Merdeka.com – Hakim Panel 3 Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya terkait dengan dalil keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya dan Tri Rismaharini dalam pemenangan salah satu pasangan calon dalam pilkada setempat. Dalam sidang sengketa hasil pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa
Merdeka.com – Dua pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatera Selatan yang terdapat kolom kosong atau calon tunggal berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, gugatan yang dilayangkan bukan selisih hasil melainkan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Kedua Pilkada tersebut adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan OKU Selatan. Perolehan
Merdeka.com – Dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi. Setelah penyelenggaraan Pilkada pada 2020, akan digelar Pilkada 2022 dan 2023. “2020 ke 2025, 2022-2027, 2023-2028, itu saja itu normalisasi,” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (19/1). RUU Pemilu juga memisahkan rezim Pemilu Nasional
Merdeka.com – Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini dikaitkan sejumlah pihak sebagai upaya mencari panggung untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, baik Risma atau PDIP buru-buru membantah spekulasi tersebut. Pilgub DKI dijadwalkan KPU digelar pada November 2024 serentak dengan pilkada lain. Namun, jadwal pelaksanaan tersebut digugat oleh pegiat pemilu seperti
Apel pengamanan pasukan Brimob. ©Liputan6.com/Immanuel Antonius Merdeka.com – 95 Personel Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat telah disiagakan dan diberangkatkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Boven Digul yang berlangsung 28 Desember 2020. Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan pelepasan pergeseran personel pengamanan Pilkada Boven Digul dipusatkan di
Merdeka.com – Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember 2020 mendatang di 270 daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang menggelar Pilkada tersebut adalah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam sisa waktu 4 hari jelang coblosan, Ketua KPU Situbondo, Marwoto, dinyatakan positif terpapar Covid-19. Tidak sendiri, Marwoto dinyatakan positif Covid bersama 8
Rapid Tes di Petamburan. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori Merdeka.com – 39 Petugas Pengawas TPS di Pilkada Kabupaten Bandung terkonfirmasi positif Covid-19. Temuan itu merupakan hasil tes lanjutan rapid tes terhadap ribuan petugas. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahfiana mengatakan rapid tes semula dilakukan terhadap 6.874 petugas KPPS Kabupaten Bandung yang dimulai pada dari