Tag: KPK

KPK juga memastikan bakal terus mengusut perkara calon kepala daerah meskipun penegak hukum lain menunda penanganan kasus sampai proses Pilkada 2020 berakhir. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut akan ada pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 jadi tersangka. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

KPK Segera Tetapkan Paslon Pilkada 2020 Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut akan ada pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 jadi tersangka. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020. Lembaga antikorupsi itu mengklaim segera menetapkan tersangka dalam pengusutan

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Pengamat Politik Minta KPK Hati-Hati Respons Laporan Jelang Pilkada

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko) Liputan6.com, Jakarta – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, laporan yang dilayangkan kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita terhadap dua petinggi Partai Nasdem ke Komisi

Ilustrasi pembagian bahan kebutuhan pokok. (Foto: Antara)

KPK Ultimatum Kepala Daerah Jangan Gunakan Bansos untuk Pilkada

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum para kepala daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tidak menggunakan dana-dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan calon tertentu dalam Pilkada 2020. Peringatan keras KPK ini juga ditujukan kepada para calon petahana. Lembaga antikorupsi mengingatkan kepala daerah tak menyimpangkan dana bansos di

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Dana Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengultimatum para kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah agar tidak menyelewengkan dana bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. KPK akan terus memonitor dana-dana bantuan sosial dalam masa pandemi Covid-19, terutama daerah-daerah yang menggelar Pilkada 2020, termasuk di NTB. Terlebih

Tersangka Tanah Kuburan Maju Pilkada OKU, KPK Percepat Tuntaskan Perkara

Jakarta – KPK mengatakan tetap akan mengusut kasus korupsi tanah kuburan di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, meski tersangkanya, Johan Anuar, maju dalam Pilkada 2020. Bahkan KPK bakal mempercepat penuntasan perkara tersebut. “Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, biar tidak menimbulkan. Sudah hampir Desember, kalau bisa bulan 10 kita

Terbukti Terima Suap, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Jakarta – Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan. Wahyu diputus hakim bersalah menerima suap di pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim ketua saat membacakan surat putusan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020).

KPK Temukan Fenomena ASN Dimobilisasi untuk Mencari Sumber Dana Pilkada

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan saat diskusi daring bertajuk ‘Kawal Dana Covid-19: Sengkarut Bansos, Tata Kelola Anggaran dan Kerawanan Korupsi’ yang digelar oleh Para Syndicate Forum Online, Jumat (15/5/2020) malam.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Komisi ASN (KASN)

Pernyataan Pengacara Bongkar Kecurangan Pemilu Berujung Pencabutan Kuasa

“Bahwa menurut pemberitaan media yang ada menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan JC akan membongkar kecurangan Pilpres dan Pilkada merupakan pernyataan pribadi saudara Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Bapak Wahyu Setiawan,” ujar Tony dalam keterangan tertulisnya.

Wahyu Setiawan Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Kasus Harun Masiku

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Wahyu yang lain, Saiful Anam menyebut ada berbagai pihak yang turut terlibat dalam kasus suap PAW, mulai dari partai, perorangan, lembaga, hingga komisioner KPU. “Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dan juga PDI-P, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan,” ujar Saiful.

Bawaslu Gandeng KPK Antisipasi Politik Uang di Pilkada 2020

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah Politik Uang di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pada Kamis (16/7/2020) ini, Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Dia berkoordinasi dengan pihak lembaga anti rasuah