Soal Pilkada 2022 Dan 2023 Digabung Ke Pemilu

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023. (Foto: Istimewa)

Rakyat Bisa Jadi Pusing, Bos!

RMco.id  Rakyat Merdeka – Sejumlah kalangan menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 digelar serentak dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Dikhawatirkan, mudaratnya lebih banyak. Kualitas demokrasi menurun. Rakyat pun bisa bingung, pusing dan muak.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, anggapan Pilkada diserentakkan akan terjadi efisensi dan meningkatnya partisipasi pemilih ternyata tidak demikian.

“Setelah diuji dan ukur, ternyata tidak ada korelasinya. Pilkada diserentakkan tetap mahal. Partisipasinya biasa saja. Malah ada penurunan,” ujar Pangi kepada Rakyat Merdeka.

Bahkan, lanjutnya, keserentakan Pilkada dengan Pilpres dan Pileg 2024 itu ternyata membuat kualitas demokrasi berkurang. “Rakyat bisa bingung dan muak. Untuk apa diserentakkan, kalau kualitas demokrasi kita berkurang dan masyarakat tidak fokus. Karena pemilih kita tidak bisa bercabang-cabang pikirannya,” ujar dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno, Jakarta ini.

Pangi mencontohkan, pada Pileg dan Pilpres 2019 lalu, di mana masyarakat tidak fokus dan munculnya banyak masalah. “Saat Pileg dan Pilpres 2019 digabung banyak masalah. Apalagi kalau ada Pilkada, Pilpres dan Pileg digabung, rakyat akan pusing,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, peristiwa meninggalnya ratusan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), jadi pelajaran berharga dan penting untuk menjadi catatan.

“Kalau diserentakkan di 2024, bisa jadi negara akan berantakan. Karena akan muncul banyak pelaksana tugas (Plt) pada 2022. Mereka akan bekerja beberapa tahun menggantikan kepala daerah definitif, sambil menunggu Pemilu 2024,” paparnya.

Dikatakan, jika Pilkada digelar normal pada 2022 atau tidak diserentakkan, maka tidak akan ada penumpukan pelaksana tugas, sehingga tidak mengganggu kualitas demokrasi.

Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan menolak Pilkada digelar serentak dengan Pemilu 2024. NasDem ingin, Pilkada tidak digabung dengan Pemilu nasional. Partai besutan Surya Paloh ini termasuk yang mengusulkan agar Pilkada digelar seperti biasa, tidak diserentakkan dengan Pilpres dan Pileg 2024.

“Ketika kita membuat revisi Undang-Undang Pemilu, di mana Pilkada dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu, kita ingin Pilkada itu siklusnya seperti sekarang. Tetap digelar tahun 2022,” kata Ketua Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar), Saan Mustofa.

Dia menyebutkan, NasDem ingin, Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023. Hal ini yang rencananya diajukan NasDem dalam revisi UU Pemilu. “Itu sudah kita sampaikan di draf RUU Pemilu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Menurut mantan politisi Partai Demokrat ini, jika Pilkada digabung Pemilu nasional, beban penyelenggara begitu berat. Tanpa digabung saja, beban menyelenggarakan Pilpres dan Pileg terlalu besar dan berat.

“Pada Pemilu 2019 lalu saja, tanpa ada Pilkada, sudah kerepotan. Apalagi, Pilkada, Pilpres dan Pileg digabung pada Pemilu 2024. Ini makin berat,” katanya.

Dari sisi keamanan juga, lanjutnya, tidak memadai, meski hanya untuk mengamankan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, sisi keamanan akan kerepotan, jika Pilkada dan pemilu nasional digabung.

Saat Pilkada 2020 yang dipisahsaja, di sebuah daerah kabupaten yang menggelar Pilkada, Kepolisian setempat tetap meminta bantuan kepada Kepolisian daerah tetangga yang tidak menggelar Pilkada.

“Bagaimana kalau diserentakkan, untuk memenuhi itu jadi sangat tidak memadai,” tegasnya.

Perlu diketahui, provinsi yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada 2022 meliputi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sedangkan pada 2023, ada 17 provinsi yang masa jabatan gubernurnya akan berakhir. Antara lain Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Maluku, serta Papua.

rmco.id/ EDY

Artikel ini telah tayang dilaman rmco pada tanggal 18 Januari 2021 dengan judul “Soal Pilkada 2022 Dan 2023 Digabung Ke Pemilu”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *