Sikap Parpol Berubah soal RUU Pemilu Dinilai Jadi Strategi untuk Pemilu 2024

Pembahasan RUU Pemilu di DPR terancam setelah seluruh parpol koalisi pemerintahan Jokowi menolak adanya revisi UU Pemilu dan sepakat Pilkada digelar 2024. Namun, di sisi lain, Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten ingin RUU Pemilu dibahas dan Pilkada dinormalisasi di tahun 2022 dan 2023.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, tarik menarik pembahasan RUU Pemilu di DPR merupakan hal yang wajar setiap 5 tahun sekali. Menurutnya, sikap partai yang berubah merupakan strategi menyongsong pemilu 2024.

“Saya kira perkara strategi menyongsong Pemilu 2024 itu juga memunculkan pro kontra terkait RUU pemilu. Terkait keinginan sejumlah fraksi ingin memasukkan perubahan terkait keserentakan pemilu dalam UU Pilkada masuk rancangan revisi UU Pemilu yang dilakukan DPR tahun 2021 ini,” kata Lucius dalam diskusi virtual, Sabtu (13/2).

Menurut Lucius, setiap parpol telah memiliki kalkulasi tersendiri untuk bekal Pemilu 2024, yang mempengaruhi sikap terhadap RUU Pemilu. Sehingga, perubahan sikap parpol merupakan hal yang biasa.

Baca Juga:

“Jadi kalkulasi politik ini yang kemudian membuat akrobatik partai ini, mengakibatkan proses di Baleg saat DPR pemerintah dan DPD membahas Prolegnas Prioritas 2021,” jelas dia.

“Dan karena hitungan politik baru muncul ada kepastian di Baleg, RUU Pemilu akan masuk dalam daftar prioritas 2021. Makanya masing-masing fraksi mulai melakukan perhitungan peluang yang mereka bisa peroleh dengan rencana revisi UU Pemilu,” sambung Lucius.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyampaikan hal senada bahwa pembahasan RUU Pemilu merupakan agenda 5 tahunan dan tak lepas dari kepentingan politik.

Dia menyebut, biasanya partai-partai besar ingin menambah kekuatan di parlemen melalui RUU Pemilu. Salah satunya dengan usulan kenaikan parliamentary threshold.

“Jadi ada partai-partai menegah, kalau partai-partai besar yang ingin dalam tanda kutip memperbesar kekuasaannya di parlemen dengan cara apa? Dengan cara memangkas jumlah parpol yang ada di DPR dengan cara tanda kutip konstitusional,” jelas Qodari.

“Cara menyederhanakan dalam sistem kepartaian pemilu itu ada macam-macam. Salah satu yang biasa dipraktikkan adalah negara menaikkan parliamentary threshold. Salah satu cara lain dengan mengecilkan jumlah kursi di dapil. Jadi itulah yang terjadi merupakan salah satu pertarungan politik,” tutup Qodari.

kumparan.com/kumparan

artikel ini telah tayang di laman kumparan.com pada tanggal 13 Februari 2021 dengan judul “Sikap Parpol Berubah soal RUU Pemilu Dinilai Jadi Strategi untuk Pemilu 2024″

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *