Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020 Tak Disiarkan Secara Daring, Ini Penjelasan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi ( MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan hasil Pilkada 2020 untuk tiga perkara pada Senin (22/2/2021). Namun, tak seperti sebelumnya, persidangan kali ini tidak disiarkan secara daring.

“Karena kebutuhan pemeriksaan saksi oleh majelis hakim yang tidak boleh dilihat atau didengarkan saksi pihak lain,” kata Fajar kepada Kompas.com, Senin (22/2/2021).

“Live streaming persidangan melalui laman MK atau YouTube nanti dibuka setelah sidang selesai,” ujar dia.

Baca Juga:

Adapun tiga perkara yang disidangkan hari ini adalah sengekta pemilihan Bupati Belu, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Bupati Sumba Barat.

Sebelumnya, MK telah memutus 100 perkara sengketa Pilkada 2020 sejak 15-17 Februari. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, 100 perkara tersebut tidak akan berlanjut ke tahap pembuktian.

“Jumlah perkara yang diregister MK 132 perkara. Putusan yang dibacakan MK Senin-Rabu 15-17 Februari 2021 ada 100 perkara,” kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (17/2/2021) malam.

Jika dirinci, sebanyak 90 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, enam permohonan ditarik kembali, dua permohonan gugur, dan dua perkara MK tidak berwenang mengadili. Jumlah perkara yang teregistrasi di MK tercatat ada 132 perkara. Dengan demikian, ada 32 perkara yang akan lanjut ke tahap pembuktian. Setelah agenda pembuktian, pada 8 hingga 18 Maret akan diadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

kompas.com/Sania Mashabi/Diamanty Meiliana

Artikel ini telah tayang di┬áKompas.com┬ápada tanggal 22 Februari 2021 dengan judul “Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020 Tak Disiarkan Secara Daring, Ini Penjelasan MK”,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *