Revisi UU Pemilu Dicabut dari Prolegnas 2021, Pilkada 2022 dan 2023 Ditiadakan

HomeNewsPolitik Revisi UU Pemilu Dicabut dari Prolegnas 2021, Pilkada 2022 dan 2023 Ditiadakan Delvira HutabaratDelvira Hutabarat 09 Mar 2021, 20:50 WIB 466 Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR Perbesar Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Rapat Paripurna tersebut diikuti oleh 86 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 260 orang secara virtual. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3/2021). Rapat Paripurna tersebut diikuti oleh 86 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 260 orang secara virtual. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sepakat untuk mencabut revisi UU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021.

“Apakah daftar prolegnas tahun 2021 dan perubahan RUU Prolegnas 2020-2024 bisa kita setujui?” tanya Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, dalam rapat Baleg, Selasa (9/3/2021).

“Setuju,” jawab anggota Baleg.

Supratman menyampaikan, keputusan Baleg untuk mengeluarkan revisi UU Pemilu tersebut diambil atas permintaan Komisi II DPR RI sebagai pengusul revisi UU Pemilu. Keputusan tersebut kemudian disepakati oleh tujuh dari sembilan fraksi di DPR. Sedangkan Fraksi Demokrat dan PKS menolak.

Baca Juga: Nasdem-Golkar Jajaki Koalisi Pemilu 2024

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa pemerintah menyepakati usulan tersebut.

“Merespons apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dan menyikapi surat Komisi II tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat, jadi kita hanya sepakat untuk yang satu itu kita drop,” kata Yasonna.

Dengan adanya pencabutan ini, maka tidak ada Pilkada 2022 dan 2023. Sebab akan tetap dilakukan serentak pada tahun 2024.

“Ya tidak ada (Pilkada 2022-2023). Sesuai UU 10 Tahun 2016,” kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga: RUU Pemilu Dicabut Dari Prolegnas 2021, Bakal Lahir Perppu?

Dia mengatakan, pada saat rapat pengambilan keputusan, tujuh dari sembilan fraksi sepakat dengan pencabutan revisi UU Pemilu tersebut.

“7 Fraksi (PDIP, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP) setuju UU Pemilu dikeluarkan dari prolegnas 2021. Satu Fraksi (PKS) sikapnya meminta RUU Pemilu masuk prolegnas prioritas tapi memahami sikap mayoritas fraksi dan menghormati surat dari Komisi II. Dan satu Fraksi (Demokrat) meminta RUU Pemilu masuk prolegnas prioritas 2021,” kata Baidowi.2 dari 3 halaman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *