Ratusan CEO AS Menolak Pemilu Diskriminatif

Donald Trump dan Joe Biden, disaksikan Barack Obama dalam Pilpres AS, 2020. (Foto: thetimes)

WASHINGTON, investor.id – Ratusan CEO perusahaan, lembaga-lembaga nirlaba dan miliarder di Amerika Serikat (AS) menandatangani deklarasi terbuka yang menentang undang-undang (UU) yang akan membatasi hak suara dalam pemilihan umum (pemilu) di AS.

Bank investasi Goldman Sachs, raksasa perusahaan teknologi Facebook, Amazon, Twitter, dan Alphabet – induk usaha Google, serta orang-orang kaya seperti Michael Bloomberg dan Warren Buffett turut menandatangani deklarasi tersebut. Sikap mereka keluar setelah pemerintah negara bagian Georgia memberlakukan UU pemungutan suara yang ketat, yang menurut para kritikus ditujukan terutama untuk para pemilih kulit hitam. Anggota parlemen di puluhan negara bagian kemudian mengumumkan rencana untuk mengambil langkah serupa.

“Agar demokrasi Amerika bekerja untuk kita semua, kita harus memastikan hak untuk memilih kita semua. Kita semua harus merasa bertanggung jawab untuk membela hak memilih dan menentang undang-undang atau tindakan diskriminatif yang membatasi atau mencegah pemilih yang memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk memberikan suara,” demikian pernyataan yang diterbitkan dalam bentuk iklan mencolok dua halaman di surat kabar New York Times dan Washington Post, pada Rabu (14/4) waktu setempat.

Sementara itu, Walmart – perusahaan swasta terbesar di negara itu – tidak ikut menandatangani deklarasi. Meski demikian, perusahaan ini menyampaika kepada AFP bahwa pihaknya mendukung pernyataan terpisah yang dikeluarkan kelompok perdagangan Business Roundtable pada Maret, yang mendukung hak suara dan mengecam pembatasan yang tidak perlu.

Baca Juga:

Pengumuman terbaru tersebut dirilis setelah gubernur Republik Georgia menandatangani undang-undang yang memberlakukan persyaratan identifikasi pemilih, membatasi jumlah kotak suara dan jam pengambilan suara di tempat-tempat pemungutan suara, serta melarang sukarelawan memberikan botol-botol air kepada para pemilih yang dapat terpaksa mengantre berjam-jam. Namun pembatasan itu menuai gelombang kritik publik dan boikot dari perusahaan-perusahaan, badan-badan olahraga dan hiburan.

Sebaga informasi, Georgia adalah salah satu negara bagian yang paling diperebutkan dalam pemilihan presiden (pilpres) 2020. Yang mana, akhirnya Presiden Joe Biden menang tipis atas Donald Trump. Trump kemudian mengklaim telah kehilangan Georgia karena penipuan pemilih. Jumlah pemilih yang tinggi, terutama dari para pemilih kulit hitam, adalah kunci kemenangan Biden. Bahkan dalam pemilihan putaran kedua untuk dua kursi Senat Georgia, dimenangkan oleh Demokrat, yang memiliki kendali kongres dengan margin paling tipis.

Menurut Brennan Center for Justice – sebuah lembaga riset progresif – para anggota dewan legislatif di 43 negara bagian telah memperkenalkan lebih dari 250 rancangan undang-undang (RUU) yang akan mempersulit pelaksanaan pemungutan suara guna merespons kebohongan lanjutan tentang penipuan pemilih oleh mantan presiden. Michigan pun termasuk di antara negara bagian itu.

Pada Selasa (13/4), perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di sana, termasuk produsen mobil Ford dan General Motors, merilis surat yang mengatakan bahwa pemerintah harus menghindari tindakan-tindakan yang bakal mngurangi partisipasi dalam pemilu.

investor.id/Happy Amanda Amalia

Artikel ini telah tayang di Investor.id pada tanggal 16 April 2021 dengan judul “Ratusan CEO AS Menolak Pemilu Diskriminatif”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *