Potensi Retak Koalisi Jokowi Buntut Polemik Revisi UU Pemilu

Koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo diprediksi tak sampai 2024, terlebih ada perbedaan pandangan dan kepentingan soal revisi UU Pemilu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo diprediksi tak sampai 2024, terlebih ada perbedaan pandangan dan kepentingan soal revisi UU Pemilu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — Perpecahan partai koalisi pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi bakal terjadi. Pecah kongsi partai pendukung sesuatu yang tak terhindarkan memasuki tahun kedua sebuah pemerintahan.

Perbedaan sikap antara partai koalisi pendukung Jokowi sudah terlihat dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Golkar dan NasDem mendorong revisi dilakukan dan salah agenda utamanya menggeser pilkada menjadi 2022 atau 2023. Sementara PDIP, motor utama koalisi, menolak revisi UU tersebut dan meminta semua pihak fokus dalam penanganan pandemi virus corona.

Jokowi bahkan mengumpulkan sejumlah mantan anggota tim kampanye Pilpres 2019 dari beberapa partai politik. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan Pilkada yang masih berlaku saat ini. Mantan wali kota Solo itu tegas menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Lihat juga: Bongkar Perseturuan Lama SBY-Megawati Marzuki Alie Siap Disumpah, Beber Andi Arief tak Tahu Sejarah

Usai pertemuan itu, sikap Golkar dan NasDem melunak. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh meminta kadernya di Senayan menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Azis Syamsuddin menegaskan UU Pemilu dan UU Pilkada perlu segera direvisi. Dia yakin revisi UU Pemilu dan Pilkada tersebut bisa meningkatkan kualitas demokrasi.

“Suara-suara kritis terhadap pemerintah dan presiden, akan bermunculan (dari partai koalisi). Itu alamiah. Kutukan periode kedua pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/2).

Lihat juga: AHY: Jokowi Tak Tahu soal Upaya Anak Buahnya Kudeta Demokrat

Pernyataan Adi berkaca dari periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, sejumlah partai koalisi seperti PKS dan Golkar mulai kerap berbeda pendapat dengan pemerintah.

Menurut Adi, perpecahan dalam tubuh partai kolisi saat ini relatif masih cukup dapat diredam, jika melihat polemik rencana revisi UU Pemilu. Namun, ia tak yakin soliditas itu akan terus terjaga hingga Jokowi selesai menjabat 2024.

“Karena baru bulan madu sebenarnya. Cuma saya tidak yakin kalau memasuki tahun ketiga keempat dan menjelang tahun kelima bahwa soliditas partai ini bisa dijaga,” ujarnya.

Lihat juga:  KPU Usul Perhitungan Suara Pemilu 2024 Pakai Sirekap
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menghadiri HUT Ke-54 Partai Golkar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/10/2018). HUT ke-54 Partai Golkar dihadiri ribuan kader partai dan pimpinan partai koalisi Indonesia Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *