PNA Bersikeras Pilkada Aceh Digelar 2022: Dasarnya UU Pemerintahan Aceh

Foto: Ilustrasi Pilkada (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Foto: Ilustrasi Pilkada (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Banda Aceh – Partai Nanggroe Aceh (PNA) bersikeras Pilkada Aceh harus digelar pada 2022. PNA mengatakan dasar Pilkada Aceh adalah UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“PNA sepakat dengan tahapan dan jadwal Pilkada tahun 2022, sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh KIP Aceh,” kata Sekjen PNA Miswar Fuady kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Dia menyebut koordinasi antara Pemprov Aceh, DPR Aceh dengan pemerintah pusat dilakukan bersifat teknis bukan soal boleh tidaknya Pilkada Aceh digelar 2022. Dia mengatakan dasar pelaksanaan Pilkada di Aceh adalah UU Pemerintahan Aceh.

“Dasar pelaksanaan Pilkada di Aceh UUPA, bukan koordinasi dengan pusat. Yang dikoordinasi itu bersifak teknis, bukan normatif boleh tidaknya pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022,” ucapnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemerintahan Aceh disebutkan ‘Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil’. Gubernur Aceh saat ini merupakan Gubernur yang terpilih pada Pilkada 2017 sehingga masa jabatannya berakhir pada 2022.

Miswar mengatakan PNA juga sudah bersiap menjelang Pilkada 2022. PNA, katanya, sudah menyiapkan nama bakal calon kepala daerah yang bakal diusung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *