PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/10/pks-kritik-pencabutan-ruu-pemilu-dari-prolegnas-2021. Editor: Hendra Gunawan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyayangkan pencabutan RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021.

Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.

Menurutnya, sistem Presidential Treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan original intent atau maksud asli dari UUD 1945.

Baca juga: RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas, Perludem Bicara Risiko Pemilihan Serentak

Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” paparnya.

“Konsekuensinya, pembelahan sosial rentan terjadi. Bahkan, nuansa ketegangan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang sebagai ekses dari Pemilu 2019 silam.

Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan mendasar terhadap sistem pemilu eksisting melalui revisi karena secara sosiologis sangat tidak sehat untuk memelihara iklim kerukunan bangsa,” kata Bukhori melalui keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Kedua, Bukhori memandang sistem pemilu juga turut menentukan desain kepemimpinan nasional.

Baca juga: KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

Dia menjelaskan, penurunan presidential treshold melalui revisi UU Pemilu akan membuka ruang lebih luas untuk melahirkan banyak pemimpin segar.

Hal ini senada dengan kehendak masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *