Perludem Jelaskan Potensi Irisan Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024

Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COJakarta – Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut akan terjadi irisan tahapan pemilu anggota legislatif, pemilu presiden, dan kepala daerah bila pemungutan suara Pileg dan Pilpres digelar pada April 2024.

“Meski pemungutan suara pilkada pada November 2024 tidak berbarengan dengan pemungutan suara pemilu anggota legislatif (pileg) dan pilpres,” kata Titi Anggraini mengutip Antara, Selasa, 9 Februari 2021.

Ia menjelaskan pada saat penghitungan dan rekap suara Pileg/Pilpres (April-Mei 2024) beririsan waktu dengan pembentukan panitia pemungutan suara (PPS) pilkada, pemutakhiran data pemilih, penyerahan dukungan, dan penelitian administrasi pencalonan perseorangan.

Baca Juga

Menurut Titi, beban berat tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga pada peserta (partai politik dan perseorangan) dan pemilih.

Di sisi lain, desain penjadwalan pilkada dan pemilu tidak sejalan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Masalahnya ialah pelaksanaan pilkada dan pemilu pada tahun yang sama hanya ada satu kali aktivitas aktif kepemiluan. Namun, kelembagaan penyelenggara pemilu permanen sampai kabupaten/kota selama 5 tahun. Padahal, penyelenggara pemilu ini ada untuk menyelenggarakan pemilu.

“Kalau tidak ada aktivitas yang relevan dan signifikan, apakah masih diperlukan sifat lembaga yang permanen? Hal ini justru membebani keuangan negara dan tidak sejalan dengan asas pemilu efektif dan efisien,” tutur Titi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *