Pemilu dan Pemilihan 2024 yang Berkadilan dan Berkepastian Hukum

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya untuk bisa melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Tahun 2024 secara adil dan berkepastian hukum. Untuk itu, KPU saat ini tengah merumuskan simulasi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Serta yurisdiksi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan 2020.

“Hal ini penting karena dalam perjalanan Pemilihan 2020 terdapat persoalan seperti kewarganegaraan dan mantan narapidana. KPU juga melakukan evaluasi aspek normatif dan substansi teknis, seperti waktu pemungutan suara, terminologi istilah data pemilih seperti DPS, DPK, DPTb dan DPT agar tidak membingungkan masyarakat jika terus berubah. Hasil evaluasi ini kemudian dirumuskan dengan yurisdiksi putusan MK,” tutur Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), di Gedung KPU RI, Kamis (18/3/2021).

Dewa menambahkan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI beberapa hari lalu, KPU juga telah mengambil langkah awal dengan rapat kerja bersama KPU provinsi seluruh Indonesia untuk membahas evaluasi Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 dan mempertajam kajian dari masing-masing daerah.

UU sendiri diungkapkan pria asal Pulai Dewata telah mengatur Pemilihan 2024 berlangsung di November, sementara untuk Pemilu 2024, KPU tengah mempertimbangkan dan mengusulkan agar pelaksanaannya berlangsung pada Februari atau Maret 2024 mengingat pelaksanaan di April dirasa terlalu berdekatan. Untuk itu, KPU juga membutuhkan support para pegiat pemilu untuk memperkuat argumentasi KPU.

“KPU juga menjaga dua prinsip pemilu bisa terpenuhi dan berimbang, yaitu hak-hak fundamental pemilih dan tata kelola kepemiluan. Saat ini KPU juga tengah merancang pendidikan pemilih berbasis desa atau Desa Peduli Pemilu, selain untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga untuk menjawab kesulitan rekrutmen penyelenggara badan ad hoc. Ada desa dengan kesadaran pemilu yang baik, ada kekurangan di TPS bisa bersabar dan ikut mencari solusi, namun ada juga karakter masyarakat dengan ketidakpercayaannya terhadap penyelenggara pemilu,” ujar Dewa.

Baca Juga:

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno mengungkapkan empat persoalan mendasar terkait penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama, yaitu regulasi, teknis penyelenggaraan, anggaran dan keterlibatan stakeholder. UU Pemilu dan UU Pemilihan didesain bukan untuk waktu yang bersamaan, tentu ada benturan dan irisan waktu yang harus diidentifikasi. Problem anggaran ini penting, karena banyak gedung KPU di daerah yang masih memprihatinkan dan harus menyewa gudang. Keterlibatan stakeholder juga dibutuhkan dalam tahapan, karena KPU tidak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan perhelatan kolosal pertama di dunia yang rentan pembelahan dan menyangkut keutuhan NKRI.

Pada kesempatan tersebut, Sekjen KIPP Kaka Suminta mengaku sempat pesimis dengan Pemilihan 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Namun anggapan berubah ketika KPU berhasil dan sukses melaksanakannya. “Ini bekal positif untuk Pemilu dan Pemilihan 2024 yang tantangannya lebih besar dari Pemilihan 2020,” ujar Kaka.

Kaka melanjutkan ada beberapa penguatan kewenangan yang seharusnya diberikan kepada KPU, seperti regulasi, anggaran dan sistem informasi. Untuk itu, KIPP bermaksud meningkatkan sinergi dan kerja sama untuk membangun supporting system menjawab tantangan di 2024.

Senada, Ketua Presidium KIPP Jojo Rohi juga mengingatkan KPU untuk segera mengidentifikasi apa saja kebutuhan penyelenggara dan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski DPR sudah tidak akan membahas revisi UU Pemilu, namun menurut dia teknis penyelenggaraan harus dipastikan lebih baik. 

kpu.go.id/humas kpu arf/foto; ieam/ed diR

Artikel ini telah tayang di laman kpu.go.id pada tanggal 18 Maret 2021 dengan judul “Pemilu dan Pemilihan 2024 yang Berkadilan dan Berkepastian Hukum”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *