Palestina Tunda Pelaksanaan Pemilu

Sebelumnya, pemilu Palestina dijadwalkan untuk digelar pada 22 Mei mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pemilihan umum akan ditunda. Pengumuman datang pada Kamis (29/4) malam, setelah ia mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari beberapa kelompok di Ibu Kota Ramallah di Tepi Barat. 

Abbas mengatakan kesepakatan untuk menunda pemilihan telah dicapai, hingga partisipasi masyarakat di Yerusalem Timur dapat dijamin. Sebelumnya, pemilihan dijadwalkan untuk digelar pada 22 Mei mendatang, yang merupakan pemilihan umum pertama digelar dalam lebih dari 15 tahun terakhir. 

Hamas, sebagai faksi politik yang menguasai wilayah Jalur Gaza telah memperingatkan pertanggungjawaban Israel jika pemilihan Palestina dibatalkan. Dalam pernyataan, pihaknya mengatakan tidak akan menerima untuk mengadakan pemilihan tanpa pemungutan suara di Yerusalem Timur. 

Menurut sumber, Israel belum menanggapi permintaan Otoritas Palestina untuk mengizinkan pemungutan suara diadakan di bagian timur Yerusalem yang mayoritas penduduknya adalah etnis Arab selain di Wilayah Palestina. Status kota ini adalah salah satu poin utama pertikaian dalam konflik Timur Tengah. 

Israel mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota negara yang tak akan terpisahkan. Sementara, Palestina mempertahankan klaim atas Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota di masa depan.

Pengamat telah melihat masalah Yerusalem sebagai alasan yang mungkin untuk membatalkan pemilihan, karena kemenangan untuk Fatah yang sangat terpecah dianggap tidak pasti. Dalam jajak pendapat baru-baru ini, dua pertiga responden menyatakan ketidakpuasannya dengan Abbas yang berasal dari faksi politik itu.

Perwakilan dari 28 dari 36 daftar pemilih yang terdaftar di Gaza mengatakan penundaan atau pembatalan pemungutan suara karena masalah Yerusalem Timur akan menjadi dalih yang merugikan perjuangan dan demokrasi Palestina. Pemilihan tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mendamaikan Hamas dan Fatah. 

Kesepakatan antara dua faksi politik yang terpecah itu harus membuka jalan unrtuk melakukan pembicaraan baru antara Palestina dengan Israel tentang solusi dua negara. Hamas memenangkan pemilihan parlemen terakhir pada 2006 dan mengambil kendali atas Jalur Gaza pada tahun berikutnya. 

Sejak itu, Fatah hanya memerintah di bagian wilayah Tepi Barat yang tidak dikuasai oleh Israel. Meski demikian, Hamas dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh Israel dan Uni Eropa.


Republika.co.id/ Puti Almas/ Nur Aini.

Artikel ini telah tayang dilaman Republika.co.id pada tanggal 30 April 2021 dengan judul “Palestina Tunda Pelaksanaan Pemilu”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *