Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang ‘sarat prestasi terjerat kasus korupsi karena politik biaya tinggi’

Indonesia Corruption Watch mengatakan salah satu penyebab utama terjeratnya Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dalam kasus korupsi adalah karena biaya politik yang tinggi untuk dapat menjadi kepala daerah.

Nurdin Abdullah, pejabat publik yang mendapat beragam prestasi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, “Jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi, karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas”.

Nurdin yang merupakan kader PDI Perjuangan mendapatkan penghargaan antikorupsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada tahun 2017.

Ia juga penerima penghargaan atas predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2017, Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika hingga Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Joko Widodo.

Di saat menjabat, kata Bivitri Savitri — pakar hukum tata negara dan juga juri BHACA Award tahun 2017 — “sistem birokrasi tertutup di pemerintahan daerah menyebabkan pengambilan keputusan seperti proyek infrastruktur dan perizinan rawan praktik korupsi”.

Saat ditanya tentang dugaan biaya politik tinggi, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDI Perjuangan Sulsel, Andi Ansari Mangkona mengatakan, “Tentunya kalau mau memang banyak-banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena masyarakat yang menentukan keterpilihannya orang dalam pilkada gubernur, bupati bahkan presiden.”

Di sisi lain, beberapa masyarakat Sulawesi Selatan menyatakan tidak kaget dengan penangkapan itu.

Mereka menyambut baik langkah KPK dan berharap lembaga antirasuah itu dapat menangkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Sebelum kasus dugaan korupsi terungkap, Nurdin Abdullah adalah cerminan kepala daerah yang berintegritas, berinovasi, membawa perubahan dan antikorupsi.

Baca Juga:

Ia memperoleh beragam jenis penghargaan mulai dari media massa, kampus, LSM, kementerian dan lembaga, hingga presiden.

Penghargaan itu diterima mayoritas saat Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel dari 2008 hingga 2018.

Sejumlah penghargaan itu termasuk Satya Lencana bidang pertanian dari presiden tahun 2009, piagam dan medali dari Kejaksaan Agung terhadap kepedulian pengelolaan dan pengembangan kantin kejujuran di Kabupaten Bantaeng tahun 2010, Piala Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup.

Lalu menjadi People of The Year tahun 2012 dari Harian Seputar Indonesia, mendapatkan Piala Adipura empat tahun berturut-turut, dan penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Tahun 2014 dari Republika.

Kemudian, ia mendapatkan penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Rektor Intitut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2016.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *