Nikmati Uang Mahar, Rizal Ramli: Partai Politik Tidak Tertarik Mengubahnya

Jakarta, INDONEWS.ID – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan demokrasi yang berlaku di Indonesia sudah pada tingkatan kriminal. Pasalnya, untuk menjadi pejabat publik seperti Bupati, seseorang harus mengeluarkan duit miliaran rupiah kepada partai politik agar bisa diproses dalam pencalonan.

Mantan Menko Perekonomian ini menyatakan bahwa hal inilah yang menyebabkan biaya politik di Indonesia menjadi sangat besar.

Namun ironisnya, hal itu malah dibiarkan oleh partai politik, terutama partai politik yang besar. Partai politik membiarkan praktik membayar mahar tersebut dan malah mereka ogah mengubah aturan tersebut.

“Ya karena mau jadi Bupati atau Gubernur harus menyewa partai. Dan partai-partai besar ini dapat menikmatinya, dan tidak tertarik untuk mengubah hal tersebut,” ujar Rizal Ramli dalam kanal Youtube Karni Ilyas Club yang diunggah pada Jumat 29 Januari 2021.

Rizal Ramli mencontohkan, untuk menjadi seorang bupati, seseorang harus membayar kepada partai politik milyaran rupiah.

“Kalau ada yang mau maju jadi Bupati itu mesti menyewa partai dua sampai tiga partai,” ujarnya.

Tokoh nasional ini menyatakan, tarif untuk menjadi pejabat publik tersebut seiring dengan tingkatan yang hendak dilamar. Untuk melamar menjadi gubernur maka seseorang harus menyiapkan dana yang lebih besar lagi.

“Biayanya itu bisa sampai 30 sampai 50 miliar, biaya partai saja, baru buat Bupati, buat Gubernur bisa 100 miliar sampai 300 miliar, kalau untuk Presiden bisa sampai satu triliun,” ujar Rizal Ramli.

Mantan Menko Kemaritiman itu menyatakan bahwa praktik inilah yang memunculkan politik uang dan tindakan korupsi dalam penyelenggaraan negara.

Karena itu, hal inilah yang menjadi alasan mengapa dirinya mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pasalnya, demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi demokrasi kriminal. Sayang, MK menolak gugatan Rizal Ramli tersebut.

Sebelumnya, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto mengatakan bahwa politik uang dan korupsi masih terus berada dalam satu rangkaian yang tak terpisahkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *