Neopatrimonialisme dalam Birokrasi Pasca Pilkada 2020

Pelantikan kepala daerah baru di Sumatera Utara hasil Pilakda 2020 (Foto ilustrasi: dok. Kominfo Sumut)

Pelantikan kepala daerah baru di Sumatera Utara hasil Pilakda 2020 (Foto ilustrasi: dok. Kominfo Sumut)

Jakarta – Pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020 tahap pertama telah dilaksanakan, yakni pada 26 Februari lalu. Kementerian Dalam Negeri mencatat, pelantikan tahap awal dilakukan terhadap 122 daerah peserta pilkada yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian 50 kepala daerah lainnya akan menyusul untuk segera dilantik pasca putusan sengketa pemilu selesai dilakukan.

Dari sekian banyak kepala daerah yang dilantik, beberapa di antaranya menarik untuk ditelisik karena merupakan kerabat elite dan mantan elite politik maupun pemerintahan. Sebagai contoh, di Solo ada Gibran Rakabuming Raka yang terpilih sebagai wali kota dan merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Di Medan ada Bobby Nasution menantu Presiden yang merupakan wali kota terpilih.

Di Makassar ada Fatmawati Rusdi yang merupakan istri mantan Bupati Sidrap 2 periode yang terpilih sebagai wakil wali kota. Di Gowa ada Adnan Purichta Ichsan yang merupakan anak Bupati Gowa (Ichsan Yasin Limpo) periode 2005-2015. Serta, Muhammad Yusran Lalogau yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Pangkep yang merupakan keponakan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 2 periode (Syamsuddin A Hamid).

Baca Juga: Dadang-Sahrul Gunawan Ditetapkan Pemenang Pilkada Bandung

Bahkan, Nagara Institute telah mencatat jumlah peserta Pilkada 2020 yang memiliki kekerabatan dengan entitas politik maupun pemerintahan melesat jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Jika periode 2015-2018 hanya 86 kandidat, maka periode 2020-2024 menjadi 124 kandidat.

Neopatrimonialisme dalam Hukum

Fenomena ini dalam ilmu politik dikenal dengan istilah neopatrimonialisme. Apabila mekanisme patrimonial konvensional dilakukan dengan cara penunjukan langsung, maka patrimonialisme kontemporer (neo) menginfiltrasi kekerabatan dalam jalur prosedural yang dilindungi hukum.

Goodfellow (2019) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa neopatrimonialisme merupakan campuran dua entitas yaitu mekanisme patrimonial dan dominasi legal birorkrasi. Mengapa disebut demikian? Dan, apakah neopatrimonialisme atau politik kekerabatan ini salah?

Baca Juga: Terus Perkuat Organisasi, PSI Pede Hadapi Pemilu 2024

Memang apabila ditinjau dalam konteks hukum, memboyong keluarga dalam panggung politik bukan merupakan sebuah tindak pidana. Terlebih jika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara yuridis, praktik politik kekerabatan yang berdampak pada politik dinasti memang tidak dilarang. Mahkamah Konstitusi sudah mengetuk palu atas putusannnya Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Melalui putusan MK tersebut, ketentuan larangan bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 dinilai bertentangan dengan Pasal 28 huruf i ayat 2 UUD 1945 ihwal larangan perlakuan diskriminatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *