MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu

Namun, bisa jadi ada parpol yang mempunyai wakil di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Ada juga parpol yang tidak mempunyai wakil, baik di DPR maupun di DPRD.

MK mengatakan, dapat dikatakan tidak adil ketika varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu parpol disamakan dengan parpol baru yang akan menjadi peserta pemilu pada verifikasi kontestasi pemilu selanjutnya. Esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda.

“Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta pemilu, baik partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya maupun partai politik baru, merupakan suatu ketidakadilan,” kata Aswanto.

Di sisi lain, ada pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan anggota MK Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih atas putusan ini. Salah satunya, Saldi menerangkan, verifikasi dapat memperkuat kesiapan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Jika verifikasi parpol calon peserta pemilu ditiadakan, termasuk bagi parpol peserta pemilu yang telah lulus verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah parpol dari pemilu ke pemilu akan makin banyak. Sebab, tidak akan pernah parpol telah lulus verifikasi sebelumnya yang tereleminasi sebagai peserta pemilu karena secara otomatis ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu untuk pemilu berikutnya.

“Ketika verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik baru, partai politik calon peserta pemilu justru akan mendapatkan perlakuan secara berbeda. Kondisi demikian justru bertentangan dengan maksud yang diinginkan oleh norma Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945 itu sendiri,” kata Saldi.

Perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Pemohon beralasan, proses verifikasi yang pernah diikutinya untuk menjadi peserta Pemilu 2019 membutuhkan biaya yang sangat besar dan menyulitkan.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVIII/2020

download disini…..

Namun, Partai Garuda bersama enam parpol lainnya gagal mendapatkan kesempatan untuk diikutkan dalam perhitungan kursi DPR RI. Partai Garuda hanya berhasil menempatkan dua wakilnya di DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR Papua.

Dengan demikian, atas putusan MK ini, Partai Garuda tetap perlu mengikuti verifikasi administrasi dan faktual karena termasuk parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold dan parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota.

republika.co.id/Mimi Kartika/Andri Saubani

Artikel ini telah tayang di laman republika.co.id pada tanggal 4 Mei 2021 dengan judul “MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *