MK Koreksi Ketentuan Syarat Parpol Jadi Peserta Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK mengoreksi Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu terkait persyaratan partai politik (parpol) menjadi peserta pemilu.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, Selasa (4/5).

MK menyatakan, Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal ini berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.”

MK memaknai Pasal 173 Ayat 1 UU Pemilu menjadi, “Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”

Anggota MK, Aswanto, menjelaskan, persyaratan menjadi parpol peserta pemilu merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, parpol peserta pemilu merefleksikan hasil aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional, kecuali parpol lokal di Provinsi Aceh.

Oleh karena itu, struktur kepengurusan parpol harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, mempunyai kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu, serta persyaratan lainnya.

MK mengatakan, tantangannya tidak sampai di situ. Setelah menjadi peserta pemilu pada Pemilu 2019, ada parpol yang lolos parliamentary threshold sehingga memiliki wakil di DPR. Ada pula parpol yang tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *