Mendagri Beberkan Langkah-langkah Penegakan Prokes dalam Tahapan Pilkada 2020

Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI. © 2020 Merdeka.com
Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI. © 2020 Merdeka.com

Merdeka.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar melalui video conference, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan Langkah-langkah dalam menegakkan protokol kesehatan di tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurut Mendagri, hingga sejauh ini, protokol terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada bisa dikatakan tidak terlalu signifikan.

Menurut Mendagri, sampai sejauh ini pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, tahapan lainnya. Misalnya, tahapan pengungkit faktual yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga kerumunan kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

“Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran calon calon, yang sudah kami sampaikan masalah utama adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain,” katanya.

Namun, setelah Mendagri, penetapan calon, terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Kemendagri menyatakan tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

mendagri muhammad tito karnavian rdp bersama komisi ii dpr ri

Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI © 2020 Merdeka.com

“Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis,” ujarnya.

Langkah sosialisasi dan antisipasi menurut Mendagri sangat penting untuk mengawal Pilkada yang akan aman dari pandemi Covid-19. Maka kemudian koordinasi koordinasi. Di tingkat nasional rapat koordinasi langsung oleh Menkopolhukam. Rapat dihadiri oleh pejabat, perwakilan Panglima TNI , wakil dari Kapolri, Kejagung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BNPB yang juga merangkap Kasatgas Covid-19, jajaran penyelenggara pemilu di daerah, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimdanya.

“Artinya, penyelenggara, unsur pengawas, pengamanan, ini semua kita minta untuk hadir, dilaksanakan tanggal 9 September dan tanggal 18 September secara nasional. Rapat melibatkan 32 gubernur, kecuali Gubernur Aceh dan Gubernur DKI Jakarta yang karena kedua daerah tersebut tidak ada Pilkada,” katanya.

Dalam rapat itu, kata Mendagri, disosialisasikan PKPU oleh KPU secara detail. Termasuk, seperti apa teknis protokol kesehatan yang diatur dalam PKPU. Kemudian soal netralitas dan lainnya. Bawaslu juga menyampaikan apa yang harus dilakukan.

“Polri apa yang harus dilakukan, TNI untuk parkir dan juga menegakkan protokol Covid-19. Di samping itu landasan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, juga Polri dapat melaksanakan penerapan UU lain dalam rangka pandemi Covid-19, UU tentang Wabah Penyakit Menular,” kata Mendagri.

mendagri muhammad tito karnavian rdp bersama komisi ii dpr ri

Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI © 2020 Merdeka.com

Selain itu, Kemendagri dan pemerintah daerah juga melaksanakan Rakor antisipasi pelaksanaan Pilkada. Rakor ini sudah dilaksanakan oleh 309 daerah meskipun ada 270 daerah yang menggelar Pilkada tahun ini.

“Kami sudah memantau dan melaksanakan semua dan mengundang calon dan pada saat calon calon hadir dalam rakor mereka juga membuat pakta integritas untuk mendukung Pilkada aman dan damai, aman dari gangguan konvensional atau aman dari Covid-19,” katanya.

Jadi, kata Mendagri, ada ahli pencegahan, yakni lewat tahapan sosialisasi yang lembut. Misalnya rapat yang dipimpin langsung Menkopolhukam. Rapat ini juga mengundang ketua partai. Dihadiri pula oleh para Sekjen partai.

“Kita minta jajaran Parpol masing-masing serta Paslon yang didukung agar taat kepada PKPU, terutama masalah protokol Covid-19. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian sudah ditindaklanjuti oleh Parpol. Ada 16 Parpol, semua sudah mengeluarkan surat edaran ke jajarannya masing-masing , ini pun sebetulnya bagian dari agar tidak terjadi pengaturan diatur PKPU, wajib memakai masker, menjaga jarak, yang paling utama adalah mencegah kerumunan, “tutur Mendagri.

Karena dalam PKPU, kata Mendagri, area rapat umum ditiadakan dan diganti dengan rapat terbatas tatap muka dengan dihadiri maksimal 50 orang. Mesin-mesin pengawas juga aktif, terutama jajaran Bawaslu, Polri, TNI, Satpol PP dan lainnya. Kemudian di samping Rakor bulanan, Pemerintah juga melaksanakan pemantauan harian.

mendagri muhammad tito karnavian rdp bersama komisi ii dpr ri

Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI © 2020 Merdeka.com

“Di Kemendagri sendiri membentuk 3 meja, satu meja yang dipimpin oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan jalurnya adalah Kasatpol PP di semua daerah dan Linmasnya, kemudian Dirjen Otonomi Daerah dengan para kepala daerah termasuk Pjs atau Plt. Ini dapat laporan tiap hari dan kemudian Dirjen Polpum melalui jaringan Kesbangpol. Jadi ada 3 sumber informasi harian yang masuk ke saya setiap hari tentang pelaksanaan Pilkada itu, di samping itu pemangku kepentingan lain penyelenggara KPU juga melakukan pemantauan harian, Bawaslu juga melaksanakan pemantauan harian ke Bawaslu daerah masing-masing, “urai Mendagri.

Polri dan TNI, Mendagri, juga melakukan pemantauan harian. Begitu pun dengan Satgas Covid-19. Hasil pemantauan ini adalah antena piringan antara satu elemen ke elemen lain. Sehingga masing-masing elemen bisa mendapatkan rekonsiliasi data apa yang terjadi hari itu. Data apa saja. Dan data apa saja tindakannya serta lainnya.

Jadi, dalam uji kontrol, tahapan tahapan Pilkada. Di samping itu dari awal kita meminta KPU untuk memasukkan tema sentral, yaitu tema mengenai peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi daerah masing-masing. Ini penting dalam rangka untuk mendorong para calon kepala daerah, karena masalah riil yang akan mereka hadapi kalau mereka terpilih nanti, dan dapat mengubah pola pikir dan cara bertindak setia calon kepala daerah, “katanya.

Ditambahkan Mendagri, pihaknya juga meminta agar bahan kampanye utama para calon kepala daerah itu adalah alat pelindung diri. Itu menjadi salah satu bahan kampanye utama. Misalnya masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang ditaruh di ruang-ruang publik dengan gambar atau logo pasangan calon.

“Ini sudah banyak dikerjakan di berbagai daerah oleh para calon kepala daerah dan kami sudah menyampaikan ini lebih efektif. Kami melihat sampai hari ini cukup banyak bagi calon kepala daerah yang menggunakan metode kampanye seperti ini,” ujarnya.

Kampanye berani juga, kata Mendagri berkelanjutan. Tapi ini terkendala, karena beberapa daerah itu ada yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi yang baik. Jadi akhirnya, para calon calon kembali menggunakan metode tatap muka dalam perkembangan maksimal 50 orang.

mendagri muhammad tito karnavian rdp bersama komisi ii dpr ri

Mendagri Muhammad Tito Karnavian RDP Bersama Komisi II DPR RI © 2020 Merdeka.com

“Catatan kami 13 ribu lebih kegiatan dialog terbatas tatap muka dilakukan. Dan dari 13 ribu itu lebih dari 2,2 persen itu terjadi di atas yang kita maksud. Pelanggaran itu adalah dihadiri di atas 50 orang. Jadi secara umum kalau kita lihat dari kuantitatif , angka 2,2 persen ini bukan berarti kita mentolerir, tapi relatif kecil dibanding dengan kegiatan tatap muka dialog terbatas 50 orang yang sudah terlaksana, “katanya.

Kemudian memperlihatkan pada data Satgas Covid-19, Mendagri juga melihat bahwa di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada, terjadi penurunan daerah berstatus zona merah. Dari awal bulan September sampai dengan hari ini, zona merahnya jauh berkurang.

“Ini karena itu protokol terhadap protokol kesehatan. Pada September ada 45 zona merah, kemudian menjadi 18 daerah yang zona orangenya yang meningkat. Nah dari sini kita melihat protokol yang sangat-sangat mempengaruhi penyebaran Covid-19,” kata Mendagri. 

Merdeka.com/ hhw.

Artikel ini telah tayang dilaman Merdeka.com pada tanggal 18 November 2020 dengan judul “Mendagri Beberkan Langkah-langkah Penegakan Prokes dalam Tahapan Pilkada 2020”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *