KPU Minta Daerah Cermat Gelar 16 Pilkada Ulang Sesuai Perintah MK

Foto: Ilustrasi pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom).

Jakarta – KPU meminta KPU daerah dengan cermat menggelar 15 pilkada ulang dan 1 penghitungan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitisu (MK). KPU pusat juga menyiapkan segal hal, termasuk potensi gugatan baru ke MK nantinya.

“Disampaikan kepada KPU Prov/Kab/Kota agar bersungguh-sungguh, cermat, hati-hati dan memedomani prosedur dalam melaksanakan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, karena hasilnya yang dituangkan dalam ‘keputusan baru’ potensial dijadikan ‘obyek hukum baru’ sengketa hasil di MK,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan, Minggu (28/3/2021).

Dalam putusan MK tersebut, amar MK ada dua model:

1. ‘…dituangkan dalam Keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon…’
2. ‘…tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.’

Sehingga penggunaan frasa tersebut dapat dimaknai KPU Prov/Kab/Kota akan menerbitkan Keputusan baru, karena Keputusan awal telah dibatalkan MK. Atau Keputusan baru yang materinya berupa hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon, dapat menjadi ‘obyek hukum baru’ dalam sengketa perselisihan hasil Pilkada di MK jilid dua.

“Hal tersebut berkaitan dengan frasa ‘tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah’ dalam semua Amar Putusan yg memerintahkan untuk menerbitkan Keputusan baru,” ujar alumnus FH Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Terakhir, karena rentan digugat kembali, maka KPU daerah juga diminta menyiapkan langkah hukum ke MK.

“Agar menyiapkan anggaran untuk advokat sebagai kuasa hukum nantinya bila nyata-nyata terdapat permohonan sengketa hasil pilkada pasca pelaksanaan pemungutan ulang atau penghitungan suara ulang sebagai pelaksanaan Putusan MK,” kata Hasyim.

Berikut daftar pilkada yang harus diulang sesuai perintah MK:

1. Perkara No. 32 PHPU Kab Teluk Wondama (Papua Barat):
Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 5 Wasior, TPS 4 Maniwak, TPS 9 Maniwak dan TPS 14 Maniwak, dengan diikuti oleh semua paslon, PSU dilaksanakan paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan, dan menggabungkan hasil PSU dengan hasil perolehan suara awal dengan dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah.

2. Perkara No. 12 PHPU Kab. Sekadau (Kalbar):
Memerintahkan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS (65 TPS) di Kec. Belitang Hilir dilaksanakan paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan, dan menggabungkan hasil penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan suara awal dg dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah.

3. Perkara No. 97 PHPU Kab. Yalimo (Papua):
Memerintahkan PSU di seluruh TPS (76 TPS) di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, dilaksankan paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan, dan menggabungkan hasil PSU dengan hasil perolehan suara awal dan dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah.

4. Perkara No. 84 dan 101 PHPU Kab. Nabire (Papua):
Memerintahkan PSU di seluruh TPS se Kab Nabire dimulai dengan pemutakhiran daftar pemilih, dilaksankan paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan, dan dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara, Pembacaan Putusan MK PHPU Pilkada 2020, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah.

5. Perkara No. 104 PHPU Kab. Morowali Utara (Sulteng):
Memerintahkan PSU pada TPS 1 Desa Peboa dan TPS 1 Desa Menyo’e, dan memerintahkan PSU dg cara mendirikan TPS Khusus di kawasan PT ANA bagi karyawan PT ANA yg memenuhi syarat sbg pemilih dan belum menggunakan hak pilih karena terhalang tidak dapat memilih pada 9 Des 2020, dilaksanakan paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan, menggabungkan hasil PSU dengan hasil perolehan suara awal dengan dituangkan dalam SK baru tentang penetapan hasil rekap suara, tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *