KPU Kabupaten Tasikmalaya Tolak Rekomendasi Bawaslu

Dikutip dari Koropak.co.id, pada hari Senin pukul 16.20 KPU Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menyampaikan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2, Ade Sugianto yang berpasangan cengan Cecep Nurul Yakin.

Jawaban tersebut disampaikan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya secara virtual melalui Zoom Meeting dengan menyampaikan tiga point utama. Pertama, bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh pelapor atas nama Dr. H. Iwan Saputra, SE., M.Si telah diajukan lewat tenggang waktu sehingga terhadap laporan tersebut tidak diterima.

Kedua, bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut diajukan oleh Pelapor setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Desember 2020.Hal tersebut seharusnya merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan (sengketa) hasil pemilihan yang menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketiga, bahwa tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program Instruksi Bupati dan Surat edaran tentang percepatan pensertifikatan tanah wakaf ini merupakan murni kebijakan Bupati (petahana) karena bersifat regeling bukan beschikking.

Keempat, bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh pasangan calon nomor 2 (H.Ade Sugianto-H. Cecep Nurul Yakin) dari kebijakan Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk Surat Edaran dan Instruksi Bupati, sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti.

“Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana terurai di atas, dengan ini KPU Kabupaten Tasikmalaya memutuskan bahwa perkara dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Bupati (Petahana) Nomor urut 2 atas nama H. Ade Sugianto, tidak terbukti,” kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, didampingi seluruh komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya

Zamzam menuturkan, sejak menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2020, perihal penerusan Pelanggaran Administrasi, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pencermatan, penelitian dan pengkajian guna menindaklanjuti surat dari Bawaslu tersebut.

Dalam melakukan kajiannya KPU berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Undang Undang Polkada) dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.

Selain hal tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI.

“Kami juga melakukan klarifikasi terdap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan, serta meminta keterangan para ahli dalam hal ini keterangan dari Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, Titi Anggraini, S.H., M.H, Prof Dr. Asep Warlan Yusuf S.H, M.H dan Dr Berna Sudjana Ermaya S.H., M.H”

Koropok.co.id/D.Farhan Kamil/Lesmana

Artikel ini dikutip dari laman Koropok.co.id pada tanggal 11 Januari 2021 dengan judul “KPU Tolak Seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari Pasangan Wani”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *