Kejaksaan RI Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu pada Pilkada 2020

Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. (DIAN MAHARANI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan RI memproses 94 perkara pemilu yang terjadi pada Pilkada 2020 .

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak di Jakarta, Jumat (11/12/2020), mengatakan, tanggapan tersebut kini memiliki 26 Kejaksaaan Tinggi.

Itu bahwa Korps Adhyaksa bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk mengawal penanganan berbagai kasus dugaan pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020. 

Dalam kesempatan itu, Leonard mengatakan, kasus yang ditemukan beragam. “Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud,” kata Leonard.

Sementara itu, dari total 94 kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada di urutan teratas dengan terlama 12 kasus yang pilkada.

Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan delapan kasus, di antaranya kata kasus di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Anggota DPR RI Achmad Hatari yang sedang dilaporkan dilaporkan karena memberikan wakil paslon nomor urut 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari.

Kejaksaan Tinggi Riau juga laporan tujuh laporan, di antaranya ada video yang disebar melalui pesan WhatsApp.

Pesan itu berisi konten dukungan dari Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati / wakil bupati nomor urut 2.

Pelanggaran tersebut juga ditemukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dengan enam perkara.

“Contohnya Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu kedapatan menjalankan kegiatan kampanye sembari kaos kaus paslon nomor urut 1 dan sekaligus membagikan kaus kepada peserta kampanye,” tutur Leonard.

Kejati lain yang ikut terlibat laporan dugaan pilkada Maluku (6), Jawa Barat (5), Papua (5), Lampung (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (4), Gorontalo (4), Sulawesi Utara (4), Jawa Tengah (3), Sulawesi Barat (3), NTB (3), Jawa Timur (2), Sumatera Barat (2), Kalimantan Utara (2), dan Sulawesi Tenggara (2).

Sementara itu, Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Papua Barat masing-masing satu kasus.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Sunarta meminta agar aparat Kejaksaan yang ada di Sentra Gakkumdu untuk menyembunyikan netral, independen, dan obyektif rangka upaya upaya penegakan hukum yang tidak memihak.

“Artinya jajaran Kejaksaan dilarang terlibat dalam aktivitas apapun yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon,” kata Sunarta.

Selain itu, Sunarta mewanti-wanti agar jajaran Kejaksaan tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Jamintel menjelang, saat menjelang pencoblosan adalah saat paling rawan untuk diantisipasi dan diawasi bersama oleh Sentra Gakkumdu.

Ini untuk memastikan tidak ada larangan dan Pilkada dapat berjalan dengan lancar.

Oleh sebab itu, Sunarta meminta agar aparat Kejaksaan bahu-membahu dan solid dengan instansi lainnya di Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi gerakan seperti politik uang, penyebaran berita hoaks untuk menjatuhkan lawan dan pendayagunaan birokrasi.

Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota pada 9 Desember 2020.

Kompas.com/ Antara/ Icha Rastika.

Artikel ini telah tayang dilaman Kompas.com pada tanggal 12 Desember 2020 dengan judul “Kejaksaan RI Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu pada Pilkada 2020”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *