Kasus Kikis Dukungan Bagi Partai Berkuasa di Korea Selatan

Pemandangan udara menunjukkan daerah pemukiman di Seoul, Korea Selatan, 5 Oktober 2020. (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pemandangan udara menunjukkan daerah pemukiman di Seoul, Korea Selatan, 5 Oktober 2020. (Foto: voaindonesia.com – REUTERS/Kim Hong-Ji)

Skandal perumahan dengan harga rumah yang tidak terkendali di Korea Selatan mengikis dukungan terhadap partai yang berkuasa

Seoul – Tuduhan-tuduhan bahwa sejumlah pejabat perusahaan perumahan negara Korea Selatan (Korsel) mencoba memanfaatkan informasi orang dalam untuk menarik keuntungan dari harga rumah yang tidak terkendali. Hal ini membakar isu yang menguras dukungan bagi partai yang berkuasa menjelang sejumlah pemilu penting.

Polisi mengatakan, Selasa, 9 Maret 2021, mereka menggeledah kantor pusat Korea Land and Housing Corporation di Jinju, di sebelah selatan Seoul, untuk mengumpulkan bukti adanya spekulasi properti ilegal yang dilakukan sejumlah karyawan.

Penggerebekan polisi itu berlangsung satu hari setelah Presiden Moon Jae-in menyerukan penyelidikan atas tuduhan bahwa setidaknya 13 karyawan Korea Land and Housing memanfaatkan informasi orang dalam dan membeli lahan yang belum dikembangkan di dekat Seoul sebelum pemerintah meluncurkan proyek pengembangan kota baru di daerah tersebut.

Baca Juga:Ketua Majelis Nasional Korsel Usulkan Pemilu Presiden Dan Daerah Tahun 2022 Pada Hari Yang Sama

perumahan korsel2Pemandangan udara dari area pemukiman di Seoul, Korea Selatan (Foto: koreaherald.com – Yonhap)

Harga rata-rata apartemen di Seoul -di mana sekitar seperlima dari penduduk Korea Selatan tinggal- telah melonjak hampir 60% sejak Mei 2017 ketika Moon mulai menjabat, meskipun ada intervensi pemerintah berulang kali untuk mencoba mengontrol harga.

Keterjangkauan perumahan telah menjadi masalah politik bagi Moon, yang tingkat dukungannya yang tinggi secara historis telah terkikis oleh berbagai skandal, pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Kehebohan terkait spekulasi properti mencuat sebulan sebelum pemilihan sela yang akan memutuskan beberapa posisi penting, termasuk wali kota dari dua kota terbesar di negara itu, Seoul dan Busan.

Jajak-jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat, partai Moon, kemungkinan akan kehilangan kendali atas kota Seoul untuk pertama kalinya dalam satu dekade, dan akan kesulitan mempertahankan kekuasaan di Busan setelah walikota petahana mengundurkan diri di tengah skandal pelecehan seksual.

Baca Juga:

Dengan satu tahun tersisa sebelum pemilu presiden nasional berikutnya, jajak-jajak pendapat juga menunjukkan skandal perumahan meningkatkan dukungan bagi oposisi konservatif, yang sebelumnya berantakan sejak pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada 2017.

perumahan korsel3Sebuah permukiman di Korea Selatan (Foto: ing.com)

Tuduhan-tuduhan perdagangan orang dalam (insider trading) muncul pekan lalu setelah sejumlah kelompok sipil menuduh belasan karyawan dan mantan karyawan Korea Land and Housing Corporation membeli lahan di dua kota satelit, Gwangmyeong dan Siheung di Provinsi Gyeonggi, kurang dari 20 kilometer dari barat daya Seoul.

Salah satu kelompok itu, kelompok pengacara HAM Minbyun, mengatakan sejak April 2018 hingga Juni 2020 sejumlah karyawan perusahaan perumahan negara itu dan pasangan mereka telah membeli total 10 bidang lahan seharga 8,8 juta dolar AS


Tegar.id/ Syaiful W Harahap/ ab/ uh/ Reuters/ voaindonesia.com.

Artikel ini telah tayang di laman Tegar.id pada tanggal 10 Maret 2021 dengan judul “Kasus Kikis Dukungan Bagi Partai Berkuasa di Korea Selatan”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *