Jika Pilkada Serentak Dipaksakan pada 2024, Partai Demokrat Sebut Demokrasi Berjalan Mundur

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Istimewa)

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Demokrasi di Indonesia bisa semakin berjalan mundur jika Pilkada 2022 dan 2023 tetap dipaksakan dilaksanakan pada 2024. Terdapat 272 pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang bakal ditunjuk mengelola provinsi, kabupaten, dan kota, selama 1-2 tahun. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Rabu (10/2/2021).

“Kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan jika ditunjuk langsung oleh Presiden melalui Mendagri, kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat yang dipimpinnya tentu sangat lemah. Kalau hanya beberapa bulan saja, mungkin masih bisa diterima publik, tetapi ini bertahun-tahun,” kata Herzaky.

Herzaky menyatakan inti dari demokrasi yakni pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan kepala negara atau kepala pemerintahan. Menurut Herzaky, kalau kepala daerah ditunjuk Presiden, meskipun hanya plt, tetapi dalam waktu cukup lama, makna demokrasi bakal mengalami reduksi. “Bahkan, muncul pertanyaan, apakah kita kembali ke era guided democracy?,” ucap Herzaky.

Baca Juga

Apalagi dengan penunjukan begitu banyak ASN atau korps tertentu sebagai penjabat kepala daerah. Menurut Herzaky, publik akan memaknainya sebagai ajang konsolidasi pihak tertentu menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

“Siapakah yang bakal diuntungkan dengan keberadaan 272 plt kepala daerah ini? Apalagi, sebagian besar penunjukan penjabat kepala daerah ini di provinsi dan kota-kabupaten yang sangat strategis. Pertanyaan lanjutan tentu terkait netralitas ASN yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah,” kata Herzaky.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *