Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Soroti Soal DPT Pilkada 2020

Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Afifuddin Foto: Republika TV/Havid Al Vizki

Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Muhammad AfifuddinFoto: Republika TV/Havid Al Vizki

Perlu integrasi sistem data pemilih dan data kependudukan secara maksimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI M Afifuddin menyoroti persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu. Menurut dia, banyak aturan dasar yang semakin dipertegas di Pilkada 2020 dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

Afif mencontohkan, persoalan syarat pemilih wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el dalam Pilkada 2020. Padahal, lanjut dia, pada Pemilu 2019 hal tersebut belum menjadi syarat yang wajib dan mutlak.

“Pada saat yang sama Dirjen Dukcapil (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kemendagri bilang belum 100 persen. Artinya, harus ada kebijakan yang progresif,” ujar Afif dikutip situs resmi Bawaslu RI, Rabu (17/3).

Baca Juga: Mendagri: Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Konsisten dengan Undang-Undang

Afif juga menyoroti masalah-masalah klasik seperti DPT yang tidak ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jajaran Bawaslu juga menemukan ada pemilih yang masuk dalam DPT, tetapi belum melakukan perekaman KTP-el ataupun sebaliknya.

“Ini problem paling serius dalam kependudukan kita karena bagaimanapun basis yang disinkronkan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dukcapil,” kata Afif.

Selain itu, dia menilai, masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi tidak masuk DPT. Kemudian masih ditemui identitas ganda dalam DPT, permasalahan daftar pemilih di tapal batas, serta data penduduk yang beririsan dengan wilayah lain.

Baca Juga: KPU Perinci Persiapan Pemilu Pilkada 2024

“Harusnya ini bisa menjadi dasar kita yang perlu dibenahi, sebab hal ini berkaitan dengan hak pilih masyarakat,” tutur Afif.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan juga mengatakan, data pemilu perlu disinkronisasikan secara baik dengan data kependudukan. Sebab, terdapat instrumen data pemilihan sebelumnya tidak sinkron dengan data kependudukan yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

“Perlu integrasi sistem data pemilih dan data kependudukan secara maksimal,” ujar Abhan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, dan DKPP, Senin (15/3).

Dia mencontohkan, Bawaslu menemukan NIK pemilih tidak sesuai atau tidak terdaftar dalam data administrasi kependudukan. Guna mengantisipasi permasalahan tidak terulang dalam pemutakhiran daftar pemilih  Pemilu 2024, Bawaslu berencana melakukan sejumlah hal.

Pertama, kata Abhan, Bawaslu akan melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Dukcapil dalam mempercepat proses perekaman KTP-el bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat. Kedua, Bawaslu mendorong untuk mempertimbangkan masa pemutakhiran daftar pemilih yang panjang dengan dua pelaksanan pemilu dan pilkada.


Republika.co.id/ Mimi Kartika/ Agus Yulianto.

Artikel ini telah tayang dilaman Republika.co.id pada tanggal 17 Maret 2021 dengan judul “Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Soroti Soal DPT Pilkada 2020”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *