Jalan Panjang Pengabdian Politik Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan anggota parlemen perempuan lebih banyak bekerja untuk konstituennya dibandingkan dengan legislator laki-laki. Gaya kepemimpinan perempuan juga cenderung kooperatif dan inklusif.

Jalan politik perempuan di Indonesia sama terjalnya dengan perjuangan mereka di bidang kehidupan yang lain. Sejak lama dunia politik didominasi laki-laki. Perspektif patriarkis yang bias pun kerap kali menjatuhkan penilaian kepada perempuan sebagai orang yang tidak dapat memimpin, atau terjun ke politik. Kalaupun mereka terjun ke politik, mereka berisiko dilabeli dengan tidak cakap, tidak pintar, atau hanya bermodalkan relasi. Apakah betul demikian?

Anggapan perempuan tidak cakap memimpin, atau kurang layak terjun ke dunia politik, tak terhindarkan lagi menunjukkan bias pandangan yang menempatkan perempuan sebagai golongan masyarakat kelas dua, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, dan sekadar pelengkap kehidupan. Dalam praktik budaya hal ini bahkan terinternalisasi dengan ungkapan seperti konco wingking yang mendudukkan posisi perempuan sebagai pelengkap penderita.

Persepsi tentang rendahnya kualitas politisi perempuan menjadi problem ketika membahas kualitas, yang lebih banyak dipersepsikan sebagai kurang berkualitas ialah perempuan. Persepsi negatif itu jarang disampirkan pada politisi laki-laki. Padahal, sebagian besar produk kebijakan di Tanah Air saat ini justru dihasilkan oleh pejabat atau politisi yang umumnya adalah laki-laki.

Sebagai gambaran, di parlemen, jumlah perempuan anggota legislatif hasil Pemilu 2019 ialah 20,8 persen dari total 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah ini masih minim dibandingkan dengan dorongan 30 persen perempuan di parlemen yang sejak lama disuarakan pegiat isu perempuan dan demokrasi di Indonesia. Kendati demikian, hasil 20,8 persen dari Pemilu 2019 sudah membaik dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014.

Data dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), pada Pemilu 2009, ada 18,2 persen perempuan yang menjadi anggota legislastif. Capaian itu turun pada Pemilu 2014, yakni menjadi 16,8 persen saja. Pada Pemilu 2019, angka itu membaik menjadi 20,8 persen.

Baca Juga:

Catatan sedikit berbeda diberikan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) yang menilai adanya tren peningkatan jumlah perempuan anggota lembaga legislatif pada periode 2019-2024. Baik KPPI maupun KPP-RI, keduanya sama-sama kaukus perempuan yang bergulat dalam isu-isu pemberdayaan dan kesetaraan perempuan dalam politik.

KPP-RI mencatat, pada 1 Oktober 2019, perempuan anggota DPR RI berjumlah 118 orang (20,52 persen) dari total jumlah anggota DPR RI 575 orang. Adapun perempuan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjumlah 42 orang dari total 136 Anggota (30,88 persen).

Dalam perkembangannya, ketika ada pergantian antarwaktu (PAW) yang dilakukan oleh partai politik (parpol), jumlah legislator perempuan bertambah. Pada September 2020, jumlah legislator perempuan bertambah menjadi 122 orang (21,21 persen). Pada Januari 2021, jumlah itu kembali bertambah menjadi 124 orang (21,56 persen).

Terlepas dari masih adanya bias terhadap kualitas legislator perempuan, penambahan kuantitas masih menjadi bagian dari agenda emansipasi politik perempuan. Oleh karena itu, KPP-RI bersama-sama dengan kelompok perempuan lainnya mendorong paling sedikit keterwakilan perempuan ialah 30 persen di parlemen. Bahkan, targetnya ialah 50:50 pada tahun 2030.

Dalam konteks perjuangan perempuan dalam politik, menurut Ketua Umum KPP-RI Diah Pitaloka, hal ini sesungguhnya bukan hanya agenda kelompok perempuan. Dalam rapat kerja nasional (rakernas) KPP-RI, 26 Februari 2021, Diah yang hadir secara daring mengatakan, kata kunci dalam perjuangan politik perempuan ialah tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif itu bertujuan memberikan kesempatan pada perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan afirmatif pada dasarnya ialah upaya positif untuk mendorong emansipasi perempuan. Praktik emansipasi (persamaan hak) itu juga bagian dari perjuangan demokrasi itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *